Pernyataan Sikap AGRA Jabar-Banten

ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA

JAWA BARAT

 

Pernyataan Sikap Atas Pemanggilan Dua Orang Anggota AGRA Pangalengan Oleh Polres Kabupaten Bandung

Salam Demokrasi!

Perjuangan kaum tani di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan suatu perjuangan panjang kaum tani atas tanah. Keadaan kehidupan yang sulit, pendapatan yang berada di bawah penghidupan layak karena hidup sebagai buruh tani, serta kenaikan harga bahan-bahan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan kenaikan harga BBM memaksa kaum tani untuk hidup dalam kemiskinan yang abadi.

Keberadaan PDAP (Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan) di Pangalengan sama sekali tidak mampu meningkatkan kehidupan kaum tani tidak bertanah. Bahkan, dalam prakteknya PDAP banyak menyewakan tanah kepada tuan tanah lokal atau kepada tani kaya dan melatenkan posisi kaum tani tidak bertanah sebagai buruh tani.

Masyarakat Pangalengan merupakan pengelola tanah Sampalan (objek sengketa agraria antara PDAP dan Kaum Tani Pangalengan) sejak masa sebelum penjajahan Belanda. Penjajahan-lah yang memaksa mereka keluar dari tanah Sampalan dan kemudian pengusiran yang dilakukan oleh penjajah itu dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sejak tahun 2004, kaum tani Pangalengan berhasil mengelola tanah Sampalan. Pengelolaan tanah Sampalan secara bersama-sama oleh Kaum Tani Pangalengan ini, terbukti telah mampu sedikit meningkatkan kesejahteraan kaum tani. Meskipun secara keseluruhan mereka masih kekurangan, karena adanya monopoli bibit, benih, pupuk dan obat-obatan pertanian yang mengakibatkan tingginya biaya produksi pertanian serta monopoli pasar yang mengakibatkan harga produksi tanaman mereka dihargai dengan harga yang murah. Namun setidaknya, ada peningkatan pendapatan yang mereka dapatkan.

Sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sudah menjadi hak kaum tani untuk memiliki tanah. Posisi negara adalah untuk memastikan kaum tani mendapatkan haknya atas tanah, hak atas modal dan teknologi pertanian serta hak atas akses pasar.

Namun, sejak tahun 2004, kaum tani Pangalengan selalu dijadikan korban intimidasi dan kekerasan oleh PDAP maupun oleh aparat yang terkait seperti militer dan kepolisian. Kasus yang terbaru adalah dukungan yang diberikan oleh Polsek Pangalengan, Koramil Pangalengan, Polres Kabupaten Bandung terhadap PDAP dan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Polsek Pangalengan, Koramil Pangalengan dan Polres Kabupaten Bandung terhadap kaum tani Pangalengan.

Dengan mendasarkan tindakannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, yang sebetulnya tidak bisa menjadi alas tindakan, Pihak Polres Kabupaten Bandung, Polsek Pangalengan dan Koramil Pangalengan menunjukan sikapnya yang sejati yaitu mendukung PDAP dan bersedia menghabisi kaum tani.

Bentrokan yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2011, pada sore hari antara PDAP yang pada saat itu didampingi oleh preman, LPM RI, Polsek Pangalengan, Koramil Pangalengan dan Polres Kabupaten Bandung dengan kaum tani Pangalengan merupakan suatu bentrokan akibat provokasi PDAP, preman, LPM RI, Polsek Pangalengan, Koramil Pangalengan dan Polres Kabupaten Bandung yang melakukan pematokan diatas tanah yang sedang dikelola oleh kaum tani Pangalengan. Sehingga kaum tani Pangalengan tidak bisa dituntut dengan alasan telah melakukan pengrusakan, karena hal tersebut merupakan akibat dari tindakan provokasi yang dilakukan oleh PDAP, preman, LPM RI, Polsek Pangalengan, Koramil Pangalengan dan Polres Kabupaten Bandung sendiri.

Selain itu, ditetapkannya 2 (dua) orang anggota AGRA sebagai tersangka dengan tuduhan Pasal 170 KUHP, juga ditenggarai berhubungan dengan kasus tanah yang lain, yaitu konflik antara PTPN VIII dengan pengungsi korban gempa Pangalengan yang terjadi pada tahun 2008. Para korban gempa ini hingga saat ini belum direlokasi secara layak dan mereka terus tinggal di areal PTPN VIII, yang dikenal dengan Walatra hingga mendapatkan relokasi yang layak. Hal ini sebetulnya telah dijamin oleh DPRD Jabar, bahwa pengungsi Walatra bisa tetap tinggal di sana hingga ada relokasi resmi dari pemerintah. Namun, relokasi resmi belum juga dilaksanakan dan pengungsi Walatra terus menerus mendapatkan intimidasi dan teror dari PTPN VIII yang juga didukung oleh Kepolisian setempat.

Dua orang anggota AGRA Pangalengan yang dijadikan tersangka oleh Polres Kabupaten Bandung merupakan juga bagian dari Pengungsi Walatra. Sehingga, dengan menempatkan dua orang ini sebagai tersangka, maka PTPN VIII juga akan lapang jalannya dan leluasa melakukan intimidasi dan teror bahkan pengusiran kepada Pengungsi Walatra.

Melihat kerjasama yang sangat jelas antara PTPN VIII, PDAP, Polsek Pangalengan, Koramil Pangalengan, Polres Bandung dan pemerintahan setempat untuk terus menerus melakukan intimidasi dan kekerasan serta perampasan tanah kepada kaum tani Pangalengan, maka kami menyatakan:

  1. Memprotes tindakan Polres Kabupaten Bandung yang menetapkan 2 (dua) orang anggota AGRA Pangalengan sebagai Tersangka dengan tuduhan Pasal 170 KUHP, karena bertentangan dengan asas keadilan dan kemanusiaan serta sangat sarat dengan kepentingan pemilik modal
  2. Menuntut Polres Kabupaten Bandung mencabut penetapan tersangka terhadap 2 (dua) orang anggota AGRA Pangalengan
  3. Menuntut dilaksanakannya land reform sejati

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kepada kawan-kawan yang mendukung terlaksananya reforma agraria sejati dan tidak setuju dengan ketidak adilan yang dihadapi oleh kaum tani Pangalengan, maka dapat mengirimkan surat protes kepada nomor-nomor berikut ini:

Faks Polda Jabar                                                                                               0227800029

Faks Polres Kabupaten Bandung                                                               0224203505

Intel Polres Kabupaten Bandung/Penyidik Kiki Hermawan            081322459716

Intel Polres Kabupaten Bandung/Penyidik Asep Suhendar           081227200755

Bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi ke alamat imel Agra Jabar Banten.

Terima Kasih

Bandung, 27 November 2011

AGRA Jabar Banten

Amran Halim

12 thoughts on “Pernyataan Sikap AGRA Jabar-Banten

  1. hentikan keriminalisasi terhadap petani!
    Tolak raperda perubahan PDAP menjadi PTAP!
    Landreform: Tanah untuk Rakyat!

  2. emang betul ya, tanah tersebut tanah hasil rampasan pihak penjajah dari petani tau dari mana?
    trus ada bukti apa kalo pengelola lahan sekarang pemilik tanah yang sebenarnya paling tidak para ahli waris?
    maaf sekedar bertanya….

    • dalam kasus sengketa ini. bukan lah menyangkut perseorangan (pribadi) semisal ahli waris dll. melainkan sengketa antara masyarakat sekitar dengan perusahaan provinsi.
      terima kasih sudah mau bertanya.
      dan mohon maaf kalo jawabannya terlalu panjang.
      proses perampasan tanah di indonesia berlangsung sangat panjang. mari kita mulai sejak masa kolonial belanda. akibat Sitem Tanam Paksa, dan pajak tanam yang tinggi, rakyat yang memiliki tanah secara perlahan terlilit hutang pada pemerintahan belanda dan perlahan atau dg paksa akhirnya melepas kepemilikan tanah mereka pada belanda. pemerintah kolonial saat itu memiliki aturan soal jual beli tanah (nantinya dikenal hak eigendom {yg sejenis itulah} dan selebihnya dijadikan untuk perluasan perkebunan).

      setelah negeri ini merdeka, saat itu tidak ada aturan redistribusi tanah hasil rampasan kolonial belanda. malah pemerintahan soekarno tetap menjaga sistem perkebunan (sampai hari ini; mulai dari istilah dan cara penindasannya belanda banget). tapi istilah hak eigendom dihapuskan. kemudia baru tahun 60. lahir UU PA. di sana diatur soal batas kepemilikan tanah. aturan soal status tanah (hak milik, pakai, guna usaha, bangun) dan status tanah guntai, juga aturan reklaiming dan okupasi.

      nah. persoalan2 di atas itu belum beres. tapi kemudian diperkeruh oleh orde baru.
      dan sampai hari ini. sesungguhnya program sertifikasi yang dijalankan oleh SBY tidak menyentuh pada lahan2 sengketa.

      jadi. yang dipegang oleh petani penggarap adalah ketentuan. bahwa. ketika lahan guntai lebih dari tiga tahun dan bukan dalam status kepemilikan pribadi (hak milik), maka demi kesejahtraan buruh tani dan tani miskin serta sedang, tanah itu digarap dan dikelola. karena saat itu. PDAP sedang terjerat kasus Korupsi. dan sertifikat HPL yang dipegang Perusahaan, awalnya berdalih kesejahtraan masyarakat sekitar lahan. namun buktinya malah korup. PDAP banyak melakukan penjualan aset provinsi dari belakang (korup). maka lahan tersebut lebih baik digarap langsung oleh petani sekitar. kesejahtraannya konkret. maka tak ada salahnya para petani penggarap menjalankan Sila ke 3, 4, 5 pancasila, pasal 33 UUD ’45, UUPA ’60, yang nyatanya mereka lebih berhak atas segala kekayaan agraria dari pada PDAP atau perusahaan apa pun dengan sertifikan apa pun.

      maaf, gan, jika terlalu panjang. terimakasih.

      • jadi lahan tersebut di kuasai AGRA PANGALENGAN saat LAHAN GUNTAI, kemudian ketika lahan tersebut akan digunakan kembali oleh PDAP apakah para petani penggarap akan mengembalikan lahan tersebut atau secara otomatis akan menjadi pemilik yang sah?

      • jika kita mengacu pada maksud dari penyerahan HPL prov pada pdap “menambah pad (pendapatn asli daerah) dan menyekahterakat masyarakat sekitar”. dalam pengelolaannya perusahan tersebut malah berbuat sebaliknya. anggaran provinsi habis hingga puluhan milyar (datanya nyusul -red) melebihi anggaran asupan modal perusahaan daerah, korup, melakukan penebangan pohon2 di tepian jalan, dan tidak mampu menyejahterakan masyarakat sekitar. (baca di: lap. BPK th 2005)

        maka untuk apa perusahaan itu dibangunkan lagi. toh, jika pemprov bersedia memberikan hak garap pada petani penggarap hari ini yg jelas2 masyarakat sekitar, melakukan penghijauan, dan bahkan bersedia membayar pajak. dalam kata lain mampu mengganti tugas pdap “menambah PAD dan menyejahterakan masyrakat sekitar”.

        kecuali jika pemprov benar2 tak peduli pada rakyatnya, dan ingin menjadikan pdap (hari ini pt agro jabar) sebagai lahan korupnya. maka dengan berpegang pada Pancasila, UUD 45 dan UUPA 60. petani penggarap akan sekuat tenaga mempertahankan haknya atas lahan tersebut (mereka punya hak karena mereka buruh tani, tani miskin dan sedang- aturannya ada dalam UUPA). jadi kenapa harus dikembalikan pada PDAP. toh itu bukan “hak milik” pdap?

        meski tidak otomatis akan menjadi “hak milik” individu para penggarap. secara aturan dikenal lahan garapan kolektif. dari sanalah kemudian akan mendorong petani untuk bisa membangun koperasinya sendiri. bukan koprasi jadi2an kayak KPBS. yg nyatanya malah merugikan peternak (anggota koperasi yang seharusnya disejahterakan).

        terima kasih atas pertanyaannya.
        salam.

    • seperti yg sudah saya paparkan pada komen agan sebelumnya. itulah tujuan akhirnya.
      sementara ini belum ada jalan lain. tawaran2 dari agra dan petani penggarap untuk membayar pajak atas hak garap dan pembangunan ekonomi mandiri masih menghadapi jalan buntu. karena pemprov tetap keu2h berkeinginan menghidupkan kembali perusahaan yg jelas2 banyak menyedot anggaran pemprov, tidak mampu memberi PAD, dan korup: jauh dari tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat.

      dan dalam menghadapi konflik ini, kami pun yakin, pemprov jabar telah mengeluarkan milyaran rupiah dari anggaran belanja daerah nya. padalah anggaran itu berasal dari pajak rakyat yg seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. bukan untuk mendanai prusahaan korup dalam menghadapi konfliknya dengan rakyat.

      saya yakin, pemprov sadar akan hal itu. tapi kepala mereka terlalu batu untuk menerima kebenaran tugas yg seharusnya mereka jalankan.

    • dalam Pasal 33 UUD ’45, dituliskan bahwa negara statusnya “menguasai” bukan “memiliki”. jd tidak ada tanah yg berstatus “milik” negara. dalam pengistilahan status hak atas tanah, dlm UU PA ’60 di bagi menjadi berikut: hak milik (untuk individu masyarakat Indonesia), hak pakai (untuk lembaga negara membangun kantor pemerintahan, statsiun, terminal, pasar, dll), hak guna usaha (untuk perusahaan “PT dll”), dan Hak Guna Bangunan (untuk pemukiman, dll). jadi mungkin yg Mbak Yani maksud dengan “milik” negara adalah tanah berstatus “hak pakai lembaga pemerintahan”, jika memang tanah itu terlantar dan di atasnya tidak ada aktivitas administrasi pemerintahan selama bertahun2 apa lagi puluhan tahun apa lagi bangunannya sudah tidak ada (rata dengan tanah), tapi dalam praktiknya sangat jarang. biasanya kalo kantor pemerintahan dll di sulap menjadi musium atau bangunan peningalan atau cuma pindah kelembagaan pemerintah. misal bekas kantor pos menjadi kantor PLN, atau istana negara yg di jakarta menjadi musium jika pusat pemerintahan jadi pindah ke kalimantan. kecuali jika banar2 tanah berstatus hak pakai tersebut tidak bisa disulap menjadi apa-apa lagi di atas tanah tersebut, tidak terpakai sepenuhnya, biasanya dijual dengan prosedur lelang. dan untuk mendapat ijin penjualannya pun, birokrasinya sangat panjang. bahkan sampai harus dapat ijin dari departemen keuangan negara dan proses penjualannya akan diawasi dengan ketat oleh BPK dll. karena alasan utamanya pasti “kekuarangan anggaran pemerintah yg punya hak pakai tersebut”. itu pun jika di atas tanah tersebut tidak ada sengketa.

      jadi salah besar jika pemeritah atau perusahaan memasang plang dengan tulisan kapital “TANAH INI MILIK NEGARA / TANAH INI MILIK PERUSAHAAN ANU”. Karena yg berhak untuk “memiliki” tanah atau menyertifikatkan tanahnya dg status hak milik, hanyalah rakyat. masyarakat Indonesia. dan untuk penjelasan status lahan yang sedang disengketakan antara PDAP/PT Agrojabar dengan Petani Penggarap Pangalengan, telah saya jelaskan pada komentar2 swebelumnya.
      oh ya mungkin perlu disampaikan. bahwa salah satu alasan direktur PDAP sebelumnya terjerat kasus korupsi dan ditahan adalah karena kesalahan proses lelang Aset PDAP di tasik dan garut. baca laporan BPK tahun 2005 terhadap PDAP.

      terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatian tuk komen di webs kami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s