Hentikan Penembakan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Pejuang Agraria

Oleh Amran Halim

Kekayaan Sumber Daya Agraria untuk Siapa? 

Pada UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa: segala kekayaan agraria (tanah, air, udara) sebasar-besarnya untuk kesejahtraan rakyat. Namun sampai hari ini kita masih mendapati ketimpangan alokasi distribusi tanah. Nyatanya kekayaan alam di negeri ini bukan untuk rakyat. Melainkan untuk para pemilik modal (swasta & BUMN).

Dari data yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam hal redistribusi tanah kepada rakyat, Indonesia tergolong sebagai negara yang mengalokasikan tanah untuk rakyat paling rendah bila dibandingkan di antara negara-negara lain di dunia, bahkan di Asia. Sebagai perbandingan, redistribusi di Korsel mencapai 80 persen, Jepang dan Taiwan mencapai 100 persen, sementara Indonesia hanya mencapai kurang lebih 6,7 persen. Di bidang alokasi hijau, Indonesia mengalokasikan areal untuk kehutanan seluas 90 juta Ha, perkebunan 15 juta Ha. Namun untuk 42 juta keluarga petani atau sekitar 124 juta jiwa, Indonesia hanya mengalokasikan tanah seluas 7,8 juta Ha untuk pertanian.

Angka-angka buta di atas menandakan bahwa pertanian rakyat tidak dipandang sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Masih dipandang sebagai sisa-sisa peninggalan abad pertengahan, terbelakang dan beroposisi dengan dunia indrustri. Pemerintah masih enggan untuk mendobrak sistem ekonomi yang diwariskan kolonial (belanda) yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat, yakni; perkebunan dan kehutanan. Bahkan ironisnya, pemerintah akan memonopoli keseluruhan praktek pertanian dengan sistem Food Estate baik dari modal Swata atau pun BUMN. Apa pun bentuk dari sistem Food Estate (PT, CV, Perkebunan, Kehutanan, BUMN) hanya akan menghasilnkan satu kenyataan mutlak: monopoli, maka rakyat indonesia kian tak punya apa-apa di tanah kelahirannya sendiri.

Ekonomi Indonesia: Agraris?

Masihkah kita percaya bahwa Indonesia adalah negara Agraris? Pertanyaan ini terlontar dari mahasiswa pertanian Unpad pada sebuah diskusi di GIM. Ironis, tapi mungkin memang pantas untuk kita pikirkan ulang. Jika Indonesia adalah negara Agraris, berarti tumpuan ekonomi negara pada pengelolaan suber agraria, bukan industri seperti USA, Inggris atau kebanyakan negara di eropa. Kurikulum pendidikannya diarahkan untuk mendorong kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi agraris. Dan pembangunan industri diarahkan untuk pengelolaan sumber2 kekayaan agraria. Namun, klaim dari Sukarno bahwa Indonesia adalah negeri agraris tinggallah pernyataan kosong belaka, jauh dari praktik dan kenyataannya pada hari ini.

Di atas telah sedikit kita bahas tentang kekayaan agraria secara permukaan tanah berikut kecenderungan sikap dan kebijakan pemerintah. Secara fenomena, kita bisa menyatakan bahwa kehidupan petani di Indonesia rata-rata kebanyakan miskin. Pemuda-pemuda di desa (konon) meninggalkan tanahnya karena menganggap tidak bermasa depan (madesu) hijrah ke kota. Akan kah berarti Indonesia telah salah menyandarkan harapan kesejahtraan rakyatnya pada bidang agraria? Jangan-jangan kita salah memahami makna dari kata /agraria/?

Baiklah kita baca dalam pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut .

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Demikian pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945.

Secara definisi dalam UUD 45 Pasal 33 ayat 3, Agraria adalah segala yang berkaitan dengan tanah (permukaan dan di dalamnya), air, udar (hingga luar angkasa).

Dilanjutkan dalam UUPA no 5 th 60, untuk menjelaskan maksud penguasaan negara; Asas dikuasai oleh negara dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria”.

Masalahnya ternyata sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didelegasikan kesektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi apalagi sepersetujuan rakyat. “Mendua” karena dengan pendelegasian ini, peran swasta di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sosialis ini menjadi demikian besar, dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam ini. Sekarang mari kita lihat kepemilikan dan pengelola dari tiga penjabaran agraria di atas.

Tanah (secara permukaan) telah disinggung di atas, bahwa kepemilikan dan pengelolaannya telah didominasi pemilik modal suwasta dan pemerintah dalam bentuk perkebunan dan kehutanan. Kemudian tanah (di bawah permukaan) yang kita sebut pertambangan, kepemilikannya seluruh dikuasai pemerintah dan diserahkan pengelolaannya lebih dari 80% pada perusahaan asing, sisanya BUMN. Mulai dari minyak, panas bumi, tembaga (emas, perak, perunggu dll), pasir besi, hingga batu bara.

Air (tanah atau tadah hujan), kekinian pengelolaan air tanah untuk konsumsi di dominasi oleh perusahaan asing: (danone, unilever, dan cocacola compeny) selebihnya air dari tadah hujan dikelola PDAM (BUMN).

Untuk udara, kita belum bisa bilang apa-apa (kebodohan pengetahuan kita masih besar).

Dari keseluruhan praktik ekonomi pada bidang agraria di atas, rakyat hanya sebagai pekerja berat dan rendahannya saja, dengan hasil keuntungan yang didapat pemerintah dari share laba tak lebih dari 30%. Pantaslah jika kita rakyat indonesia (rata-rata kebanyakan) masih miskin, karena hampir tidak mendapat apa pun dari kekayaan agraria di negerinya sendiri.

Reformasi Agraria: Akan (Kah) Menyejahtrakan?

Lagi-lagi mari kita pertanyakan dan kita diskusikan. Apakah dari permasalahan kepemilikan dan pengeloaan kekayaan agraria (seperti di paparkan di atas), jika kita perjuangkan dalam garis perjuangan reforma agraria (tanah untuk rakyat), akan mampu menyejahterakan (rata-rata keseluruhan) rakyat Indonesia?

UUPA dibangun diatas sendi-sendi yang melihat hubungan antara negara dan Bumi (tanah termasuk didalamnya) bukan merupakan hubungan kepemilikan tetapi merupakan hubungan penguasaan. Lahirnya UUPA tidak sekedar menimbulkan perubahan peraturan hukum di bidang agraria, yaitu dari hukum agraria kolonial menjadi hukum agraria nasional.

Hukum Agraria pada masa kolonial mengandung karakter sebagai berikut :

1. Hukum agraria kolonial dibangun atas dasar pola hubungan tanah dan negara sebagai pola hubungan kepemilikan

2. Hukum agraria pada saat itu bersifat dualisme, diberlakukan dua macam sistem hukum agraria secara bersamaan, yaitu hukum agraria barat untuk golongan Eropah dan Timur Asing, serta hukum agraria adat yang beralku bagi golongan Bumi Putera.

3. Adanya “tuan-tuan tanah” yang memiliki dan atau menguasai tanah tanpa batas sehingga menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah pertanian.

Prinsip-prinsip dalam ketentuan UUPA adalah :

1. Diperlukan adanya penentuan batas maximal dan minimal pemilikan tanah pertanian

2. Larangan pemilikan tanah absentee atau guntai

3. Kewajiban untuk mengerjakan tanah pertanian secara aktif

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Undangundang nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang kemudian dikenal sebagai undang-undang Landreform.

Obyek land reform dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tanah-tanah yang melebihi batas maksimal dari yang ditentukan;

2. Tanah guntai (absentee);

3. Tanah pertanian yang digadaikan;

4. Pemecahan yang menyebabkan pemilikan tanah pertanian kurang dari 2 hektar.

Terhadap obyek land reform ini, tanahnya akan dikuasai negara dengan memberikan ganti rugi pada pemiliknya, untuk kemudian didistribusikan kepada petani dengan pemberian hak milik. Petani tersebut, diutamakan pada mereka yang sebelumnya tidak memiliki tanah pertanian (sawah). Mereka adalah :

1. Para penyewa yang menggarap sawah

2. Para buruh tani yang menggarap sawah

3. Pekerja tetap atas sawah

4. Penyewa-penyewa yang menggarap tanah dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun.

Kelengkapan peraturan hukum baik yang bersifat materiil maupun formil atas program land reform tidak serta merta mengakibatkan program tersebut terlaksana dengan baik. Reaksi paling keras terhadap pelaksanaan program ini, datangnya dari pemonopoli tanah yang terkena obyek land reform.

Pantaskah Petani Ditembaki dan Dikriminalisasikan?

Dalam perjuangannya, petani kerap dihadapkan dengan tindak kekerasan secara spontan oleh para penguasa tanah. Kekinian, kekerasan terstruktur juga dilakukan oleh Aparat Negara Indonesia terhadap Petani. Bahkan kerap menggunakan senjata api dalam konflik Agraria, sebagaimana yang terjadi di beberapa Regional; — Padang Halaban, Kab. Labuhan Batu Utara, Sumut (04/06/12). — Batang Kumu, Rokan Hulu, Riau (02/02/12). — Desa Limbang Jaya, Kabupten Ogan Ilir, Sumsel (27/07/12). — Register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung (06/11/10). — Senyerang, Kab. Tanjungjabung Barat, Jambi (8/11/10). — Karang Mendapo, Kec. Pauh, Sarolangun, Jambi (15/1/12). — Desa Alastlogo, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan, Jawa Timur  (30/05/07). — Pesisir Lontar Kabupaten Serang, Banten (02/09/12). — Desa Masani, Poso, Sulteng (5/10/12). — Pelabuhan Lambu, Sape, Bima, NTB (24/12/11). — dan Puncak Jaya, Abepura dan Jayapura, Papua (01-06/12). Akankah kita biarkan untuk berulang?

Tantangan lainnya adalah ketiadaan hukum agraria, seringkali menjadi alasan utama bagi para pemodal dan tuan tanah untuk menyeret petani dan aktivis agraria pada kasus kriminalisasi. Fenomena kasusnya bertebaran hingga hari ini di media (kebanyakannya tak ter ekspouse). Beberapa pasal kriminal penjerat tersebut diantaranya; KUHP 170 tentang pengrusakan secara bersama-sama, KUHP P 160 tentang penghasutan, KUHP 150 memasuki wilayah tanpa ijin. Seperti yang sedang dijalani Pa Momo dan Yana yang terjerat KUHP 170 dan 160 karena aktivitasnya di organisasi AGRA.

Tentu kita semua enggan berada di ruang sempit lembap dan pesing (tahanan). Namun para pendiri negeri ini pun ternyata pernah mengalaminya atau bahkan mati dengan dada berlubang. Perjuangan akan sebanding dengan rintang dan halangan, juga pengorbanan. Tapi tentu tidak sejajar dengan heroisme, kecerobohan dan kekonyolan yang mencelakakan. Keberanian tentu tak lahir dari kesendirian, tapi hadir dalam kesatuan langkah dan tekad (tak cukup sekadar solidaritas). Maka persatuan gerakan desa dan kota, gerakan rakyat dan intelektual sangatlah penting dalam membangun perjuangan Reforma Agraria sejati.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s