Pernyataan Sikap Aljabar untuk Peringatan HAM 2012

oleh Al Jabar

HPN SUBANG, AGRA, FMN, WALHI, LBH BANDUNG, DTI, SERUNI

REZIM FASIS PELANGGAR HAM

LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI SEKARANG JUGA!

HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH, KERJA!

HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP KAUM TANI, AKTIVIS LINGKUNGAN DAN AKTIVIS GERAKAN LAINNYA!

HENTIKAN DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN!

TOLAK RUU KAMNAS DAN RUU ORMAS!

KORUPSI ADALAH PELANGGARAN HAM!

Salam Demokrasi!

Setiap tanggal 10 Desember seluruh rakyat di dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Hari HAM diperingati setiap tahunnya bertepatan dengan dideklarasikannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Setiap tahunnya tidak bosan rakyat di dunia dan di Indonesia menyatakan bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi dengan kecenderungan semakin meningkat.

Peringatan hari HAM tahun ini pun merupakan peringatan HAM yang khusus, dikarenakan diperingati dalam keadaan krisis imperialisme yang semakin akut dan bangkitnya gerakan rakyat di dunia sebagai respon atas krisis tersebut. Ketegangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah, berkembangnya secara luas aksi perlawanan dan demonstrasi rakyat di Amerika Serikat dan Eropa merupakan hasil konkrit dari krisis umum imperialisme dan jalan mengatasi krisis yang ditempuh oleh para kapitalis monopoli untuk mengatasi krisis tersebut, dengan menghisap dan menindas lebih dalam rakyat di dunia.

Hal serupa pun di rasakan oleh rakyat Indonesia. Sebagai negara Setengah Jajahan dan Setengah Feodal yang kaya akan sumber daya alam, gudangnya sumber daya manusia murah dan pasar yang potensial, Indonesia merupakan sasaran para kapitalis monopoli untuk investasi dan mendapatkan laba super. Hasilnya adalah semakin berkembang dan meluasnya gerakan rakyat menuntut hak mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Memfasilitasi kebutuhan para kapitalis monopoli asing, rezim anti rakyat di dalam negeri dengan senang hati melahirkan proyek-proyek dan program serta peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah alih fungsi lahan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, pembangunan infra struktur, pembangunan properti dan pembangunan pertokoan skala besar yang difasilitasi oleh UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tidak lupa pula mega proyek MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah mendapatkan kucuran hutang dari ADB sebanyak lebih dari 300 juta US Dolar, yang salah satunya adalah membangun perkebunan skala besar untuk mengatasi krisis pangan dan krisis energi. Jawa Barat diproyeksikan sebagai gudang dan pusat pendistribusian dari hasil perkebunan korporasi ini, tentu akan mengakibatkan terpukulnya hasil-hasil pertanian kaum tani yang dihasilkan dari sistem produksi terbelakang dan skala kecil.

Rakyat Jawa Barat terus merasakan hilangnya HAM mereka sebagai warga negara dan sebagai manusia. Kaum tani menghadapi perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar pertanian dan pertambangan, untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kaum tani di berbagai daerah terus hidup dalam ketidak amanan akibat sengketa dengan PTPN VIII, PERHUTANI, TAMAN NASIONAL, PERUSAHAAN DAERAH AGBINISNIS DAN PERTAMBANGAN, dan Perusahaan Perkebunan Swasta. Buruh terus menghadapi persoalan politik upah murah, tidak adanya jaminan kepastian pekerjaan dan diberangusnya kebebasan untuk berserikat. Diberbagai daerah marak demonstarsi buruh untuk menuntut upah sesuai dengan standar hidup layak dan perjuangan mereka ini mendapat hadangan yang nyata dari pengusaha dan pemerintah setempat yang secara politik mendukung politik upah murah. Ketetapan mengenai Upah Minimum yang sudah sangat minimum pun tidak dijalankan di pabrik-pabrik, dimana sistem kerja kontrak dan outsourcing diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan. Hal ini pun menghambat para buruh untuk berserikat, begitu berserikat maka mereka akan langsung di PHK. Mahasiswa menghadapi biaya pendidikan dan biaya hidup mahal serta kurikulum pendidikan yang anti rakyat, anti sosial dan mengabdi pada kepentingan pemodal. Begitu intensifnya propaganda mengenai kewirausahaan kepada mahasiswa sebagai jawaban atas tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk mereka. Kaum Perempuan pun terus menjadi obyek perdagangan manusia, obyek diskriminasi upah, obyek pelecehan seksual dan tidak diakui kedaulatannya sebagai perempuan dan manusia. Sebagai contoh, kasus pernikahan empat hari Bupati Garut dengan seorang perempuan belia.

Kondisi krisis yang semakin menajam mengakibatkan konflik, sengketa, pertentangan semakin intensif dan perjuangan semakin meluas di kalangan massa rakyat, baik yang spontan maupun yang terorganisir, baik dalam bentuk ketidak puasan maupun dalam bentuk tindakan berupa kampanye massa.

Semakin intensif dan meluasnya perjuangan rakyat pun dipandang sebagai ancaman oleh kapitalis monopoli asing dan rezim boneka di dalam negeri. Kebangkitan gerakan rakyat merupakan momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga, untuk mempertahankan dominasi imperialisme di dalam negeri, menghambat dan menghancurkan gerakan rakyat dan semakin menunjukkan watak fasis rezim yang berkuasa hari ini maka diusulkanlah RUU Kemanan Nasional dan RUU Ormas. Melalui dua RUU ini dan UU Penangan Konflik Sosial yang telah disahkan sebelumnya, rezim fasis yang berkuasa dapat dengan mudah mengendalikan gerakan massa, memberangus dan menghancurkannya. Melalui operasi intelijen sebagai bagian dari pencegahan dini, yang diatur pada RUU Kamnas, maka rezim fasis dapat melakukan penculikan dan pembunuhan secara rahasia terhadap para aktivis.

Sebagai upaya keras pemerintah untuk menumpulkan kesadaran dan memberangus gerakan perlawanan rakyat saat ini, dilihat dari aspek kedudukan dan orientasinya, terdapat kesamaan antara RUU Kamnas dengan UU PKS, UU Intelijen, UU Pemberantasan Teorisme, UU TNI dan lain-lain. Salah satunya terletak pada segala usaha menghadapi ancaman yang meliputi: Pertama,Pencegahan, menitikberatkan operasi intelijen (penggalian informasi, disinformasi, interogasi, dan lain-lain) termasuk penindakan dini. Kedua,Penyelesaian atau penanggulangan menekankan pada mobilisasi kekuatan bersenjata (pengerahan kekuatan TNI dan POLRI). Ketiga,Pemulihan berarti langkah rehabilitasi dan konstruksi.

Kriminalisasi dan pemidanaan terhadap kaum tani dan aktivis gerakan pun terus meluas di Jawa Barat. Kriminalisasi merupakan jalan yang ditempuh oleh Pengusaha untuk menghambat dan mengatasi gerakan massa dan pertentangan yang ada di berbagai wilayah Jawa Barat. Sebut saja kasus kriminalisasi Momo dan Yana, kriminalisasi Pak Haji Aceng, kriminalisasi seorang buruh di Sukabumi, dan sebagainya. Semuanya merupakan orang-orang yang aktif dalam gerakan memperjuangkan hak masyarakat dan mereka sekarang harus berhadapan dengan kepolisian dan pengadilan hanya untuk melayani kepentingan pengusaha agar gerakan yang sedang berlangsung berhenti. Kriminalisasi pun dapat dikatakan sebagai upaya intimidasi terhadap masyarakat untuk menciptakan ketakutan masyarakat agar berhenti memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Kehadiran pasukan kepolisian dan militer di daerah sengketa jelas memperkuat posisi pengusaha dan memperlemah posisi rakyat.

Alih-alih melakukan pengabdian kepada masyarakat, para penguasa dan pejabat pemerintahan malah melakukan korupsi uang rakyat. Berdasarkan data dari pengadilan Jawa Barat, berdasarkan jumlah tuntutan yang masuk ke pengadilan, selama bulan Januari hingga Juni 2012 kerugian negara akibat korupsi ditaksir lebih dari 3 Triliun Rupiah dan belum satu rupiah pun yang kembali ke kas negara.

Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan objektif maka kami dari Aliansi Rakyat Jawa Barat pada peringatan Hari HAM tahun 2012 ini menyatakan bahwa rezim yang berkuasa hari ini merupakan REZIM FASIS PELANGGAR HAM dan menuntut:

  1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati Sekarang Juga!
  2. Hentikan Perampasan Upah, Tanah, Kerja!
  3. Hentikan Kriminalisas Terhadap Kaum Tani, Aktivis Lingkungan dan Aktivis Gerakan Lainnya!
  4. Hentikan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan!
  5. Tolak RUU KAMNAS dan RUU ORMAS!
  6. Hukum koruptor seberat-beratnya!

Kami pun menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk ambil bagian dalam Kampanye Peringatan Hari HAM 2012 pada Tanggal 10 Desember 2012 di Depan Gedung Sate.

Mari Satukan Suara dan Kekuatan Untuk Pelaksanaan HAM Yang Lebih Baik!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s