Sejarah Singkat Hari Perempuan Internasional

Oleh Seruni

Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret merupakan tonggak sejarah bukti kekuatan kolektif gerakan perempuan. Setelah melalui rangkaian kampanye selama berbulan-bulan, menjalar di seluruh dunia dengan isu-isu sosial ekonomi, perempuan menunjukkan kemampuannya untuk mencetak sejarah perjuangan.

Pada tahun 1909, dalam Pertemuan Internasional Perempuan kedua di Copenhagen-Denmark, disepakati bahwa harus ada momentum yang diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Meskipun pada saat itu belum disepakati tanggalnya. Clara Zetkin, seorang perempuan Jerman, mengusulkan bahwa kaum perempuan di seluruh dunia harus memiliki momentum tertentu dalam setiap tahun dimana mereka dapat memperingatinya sebagai bentuk penghormatan atas kebangkitan kaum perempuan dalam perjuangan menuntut hak-hak sosial-ekonominya.

Tahun 1917, lagi-lagi kaum perempuan di Rusia melakukan demonstrasi besar pada minggu terakhir Februari dengan mengusung tuntutan Bread and Peace!” (Roti dan Perdamaian). Empat hari kemudian, tepat tanggal 8 Maret dalam kalender masehi, kekuasaan Tsar Rusia jatuh. Kemudian kaum perempuan mendapatkan hak pilih mereka. Sejak saat itu 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional sebagai penghargaan atas kebangkitan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan kesetaraannya sebagai manusia.

 

Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia

Bukan hanya perempuan di kawasan Eropa saja yang berjuang melawan penindasan. Perempuan Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam perjuangan. Salah satu di antara aksi-aksinya yang pertama dan paling penting adalah demonstrasi mereka pada tahun 1926 di Semarang, ketika mereka berdemonstrasi dengan mengenakan “caping kropak” atau topi bambu menuntut perbaikan kondisi kerja buruh perempuan. Dalam dasawarsa 1930-an mereka mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi politik perempuan buruh, menuntut peningkatan upah, dan lain-lain. Ketika terjadi pemberontakan kaum tani tahun 1926 banyak perempuan ditahan, bukan sekadar karena membantu suami, tetapi juga disebabkan kegiatan mereka sendiri yang terlibat secara aktif dalam pemberontakan tersebut. Bersama dengan kaum laki-laki, mereka dibuang ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda yang terletak di Irian Jaya sekarang. Di antara para perempuan ini ialah Sukaesih dari Jawa Barat dan Munasiah dari Jawa Tengah. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, perempuan merupakan unsur yang juga tidak henti melakukan perjuangan kemerdekaan dengan berbagai bentuknya, baik dalam tingkat lokal maupun ditingkat nasional. Namun nama-nama perempuan bersejarah dan patut dijadikan contoh perjuangan ini tidak banyak ditemukan di dalam diktat sejarah Indonesia, seperti Sukaesih dan Munasih.

Selain aksi demonstrasi, organisasi perempuan Indonesia juga aktif melakukan pelayanan-pelayanan sosial seperti pendidikan, konsultasi rumah tangga, peningkatan ketrampilan dan lain-lain. Namun, sejak tahun 1965, ketika Rezim Orde Baru berkuasa, organisasi perempuan yang memiliki perspektif maju dihancurkan dan digantikan dengan organisasi-organisasi perempuan yang semakin mempertahankan budaya patriarki dan mempertahankan penindasan terhadap perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita. Karena itu, muncul stigma bahwa perempuan hanya mengurusi dapur, sumur dan kasur atau sebagai konco wingking suami.

 

Sejak saat itu, perempuan dijauhkan dari persoalan-persoalan politik dan sosial. Perempuan “dikembalikan” ke ranah domestik sebagai pelayan suami dan keluarga serta tidak berhak mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan. Perempuan pun kehilangan akses dan kontrol atas alat produksi dan hasil produksi, meskipun perempuan terlibat aktif dalam proses produksi.

 

Sejak masa pemberangusan gerakan perempuan di Indonesia, rezim yang berkuasa terus menerus mempertahankan penindasan dan penghisapan terhadap perempuan. Perempuan dipertahankan untuk tetap memiliki budaya pasif pada satu sisi dan menjadi obyek komoditas pada pihak yang lain. Inilah percampuran penindasan imperialisme dan feodalisme yang mempertahankan patriarki. Perempuan dibiarkan dan dipertahankan untuk menjadi masyarakat kelas dua sehingga sanggup menerima berbagai macam bentuk kekerasan yang berbasiskan gender, ekonomi, sosial dan politik.

 

Penindasan dan penghisapan oleh imperialisme dan feodalisme yang dijalankan oleh rezim anti rakyat SBY-Boediono semakin mempertahankan eksistensi patriarki dan mengaburkan pandangan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang biasa dan semua itu terjadi dikarenakan perkembangan masyarakat tanpa mampu melihat bahwa ini merupakan akibat dari dipertahankannya budaya patriarki dan berkuasanya rezim anti rakyat. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s