Bebaskan Momo dan Yana (Hentikan Kriminalisasi Terhadap Petani)

Konflik Agraria di negara ini, kian terasa mendesak para petani penggarap. mulai dari tindak kekerasan secara fisik hingga praktek kriminalisasi dengan menggunakan jalur hukum formal Pidana atau Perdata dalam setiap penyelesaian konfliknya. begitu pula terhadap para petani penggarap lahan Sampalan di Kec. Pangalengan Kab. Bandung. sejak tahun 2011, Momo dan Yana terjerat Pasal 170 KUHP dan 160 KUHP atas kejadian pengrusakan pos keamanan kantor PDAP. pada hakekatnya, kasus ini mengarah pada pengambil alihan lahan oleh PDAP (menuju PT) dari tangan petani pengarap.

Dari sekian tahun proses persidangan, banyak hal ganjil yang kami temui, hal paling pokok adalah bahwa dua orang yang menjadi tersangka ini benar-benar tidak berada di lokasi kejadian. lantas dengan segala upaya, jaksa penuntut umum terus mendesak dua kawan kita ini untuk mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya.

Maka nyatalah bahwa kasus ini dijalankan untuk menguras tenaga dan ekonomi peteni penggarap lahan Sampalan. karena sesungguhnya, setiap sengketa Agraria harus dieselesaikan berdasarkan Hukum Agraria yang sampai hari ini belum juga terumuskan, bukan kemudian menyeret para Petani yang awam pada Hukum Rimba Pidana dengan mengkriminalisasikannya.

di bawah ini adalah salah satu dokumen Duplik alias tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang dituduhkan pada Momo dan Yana yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum dari LBH Bandung pada tanggal 20 Maret 2013.

TANGGAPAN (DUPLIK) ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

PADA PERKARA

Dalam Perkara Nomor : 846/Pid.B/2012/PN. BB

Terdakwa Momo bin Toi dan Yana bin Momo

 

 

 

Majelis Hakim yang kami hormati,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Pencari keadilan yang kami Cintai.

 

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas izinnya kita dapat berkumpul di ruang persidangan ini, dan tidak lupa kami berterima kasih kepada Majelis Hakim yang Terhormat atas kesempatannya dalam melakukan pembelaan terhadap klien kami Sdr. Momo bin Toi dan Yana Rohana bin Momo, dan kami pun berterima kasih kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah berusaha se-maximal mungkin dan profesional dalam menangani perkara ini.

 

Dalam kesempatan kali ini, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar diberi kesempatan kepada kami untuk membacakan tanggapan (duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 13 Maret 2013, yaitu sebagai berikut:

 

  1. Bahwa, kami berpendapat kami tidak menafikan adanya pengrusakan terhadap kantor keamanan PDAP, namun berdasarkan saksi–saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hanya satu orang yang menyatakan bahwa para terdakwa lah yang melakukan pengrusakan tersebut, yaitu saksi Ida Iskandar, sedangkan saksi Dede Cahya keterangannya berbelit-belit ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum saksi Dede Cahya melihat Para terdakwa di tempat kejadian perkara, namun ketika ditanya oleh Penasehat Hukum para terdakwa saksi Dede Cahya tidak melihat para terdakwa di tempat kejadian perkara. Hal ini menurut kami menjadi sangat janggal keterangan mana yang sebenarnya, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim agar mengenyampingkan keterangan saksi Dede Cahya;
  2. Bahwa, mengenai keterangan saksi Ridwan dan saksi Wawan Suhatang yang bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa penuntut Umum, kami tetap menolak keterangan saksi Ridwan dan Wawan Suhatang yang tidak mengucapkan sumpah di muka persidangan sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP;
  3. Bahwa, apabila sedemikian rupanya saksi Ridwan dan saksi Wawan Suhatang sangat berperan penting untuk perkara ini, mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan mereka, agar keterangannya dapat didengar bersama di muka persidangan. Mengingat keterangan saksi Ridwan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan saksi Wawan Suhatang di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sama persis titik dan komanya;
  4. Bahwa, mengenai kesalahan penulisan dalam Nota Pembelaan kami, hal tersebut tidak mengurangi essensi mengenai person dalam Nota Pembelaan kami, dalam judul Nota pembelaan sangat jelas ditulis NOTA PEMBELAAN dalam Perkara Nomor: 846/Pid.B/2012/PN.BB Terdakwa Momo bin Toi dan Yana bin Momo, hal ini memperlihatkan kami tidak error in persona, hal tersebut hanya kesalahan penulisan (Human Error) semata;

 

Berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal ini. Oleh karena itu kami memberanikan diri untuk sebagai pembelaan dalam perkara ini, mohon ke hadapan Majelis Hakim, agar sudi kiranya memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut :

1.       MENOLAK TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

2.       MEMBEBASKAN TERDAKWA MOMO BIN TOI DAN YANA ROHANA BIN MOMO DARI SEGALA TUNTUTAN.

3.       MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA.

4.       APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

 

Demikian Nota Pembelaan kami sampaikan, sebagai bentuk sepakat dan dukungan atas penegakan hukum di Negara Republik Indonesia dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi masyarakat.

 

Bandung, 20 Maret 2013

Hormat kami,

Para kuasa hukum terdakwa

Advertisements

One thought on “Bebaskan Momo dan Yana (Hentikan Kriminalisasi Terhadap Petani)

  1. Pingback: BEBASKAN MOMO DAN YANA (HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP PETANI) | WALHI Jabar Official Site

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s