AJI Bandung dan IJTI Jabar Menginisiasi Deklarasi Tolak Kekerasan pada Jurnalis

Jurnalis di Bandung menggelar “Deklarasi Bandung Menentang Kekerasan terhadap Jurnalis” di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jumat (3/5/2013). Deklarasi yang digagas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat (Jabar) ini melibatkan ratusan pihak redaksi media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan (online). Deklarasi ini merupakan aksi penegasan agar tidak ada lagi kekerasan pada jurnalis dalam bentuk apa pun dan di mana pun.

Acara ini sengaja diselenggarakan pada 3 Mei untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia sekaligus menyikapi tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Meski pun deklarasi menentang kekerasan ini dilakukan di Bandung, AJI dan IJTI berharap semangat tolak kekerasan pada jurnalis ini bisa terealisasi di mana pun khususnya di Indonesia yang melindungi kebebasan berekspresi. Jadi, ke depan tidak ada lagi tindakan atau sikap siapa pun, dalam bentuk apa pun yang bernafaskan kekerasan pada jurnalis

Selain itu, pada bulan Mei 2013, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencanangkan “Bulan Jurnalistik Televisi”. Malam Deklarasi Menentang Kekerasan Terhadap Jurnalis yang diinisiasi IJTI Jawa Barat dan AJI Bandung ini, merupakan bagian dari rangkaian  program Bulan Jurnalistik Televisi. Kekerasan yang sering kali menimpa jurnalis menjadi sebuah permasalah serius yang harus disikapi IJTI Jawa Barat.

Terlebih lagi, kekerasan terhadap jurnalis televisi lebih berisiko karena kegiatan jurnalistik sangat kentara. Perlengkapan tugas jurnalistik, seperti kamera bisa lebih rentan memprovokosi pihak-pihak yang tidak ingin diambil gambar dan bisa memicu kekerasan.

IJTI Jawa Barat pun menegaskan perlunya Undang-undang Pokok Pers 40 tahun 1999 sebagai acuan dan landasan terhadap permasalah jurnalis. Terlebih lagi, Komisi Penyiaran Indonesia telah menerbitkan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang mengatur secara detil para jurnalis dalam aktivitas kewartawanannya. Dengan demikian, profesionalisme bagi para jurnalis televisi harus semakin ditingkatkan, sejurus dengan itu, semua elemen bangsa menjungjung tinggi payung hukum pers yang diatur UU Pokok Pers no 40 tahun 1999.

Sementara itu, berdasarkan catatan AJI, tidak kurang dari 49 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi antara bulan Desember 2010 hingga Desember 2011, sebanyak 55 kasus kekerasan pada jurnalis terjadi selama periode Desember 2011-Desember 2012 dan sekitar 10 kekerasan terjadi sejak Januari-April 2013.

Selain kekerasan fisik yang dilakukan oleh publik terhadap jurnalis, pemilik modal dan perusahaan-perusahaan media pun tak kurang beringasnya dalam memperlakukan para jurnalisnya. Masih sangat banyak jurnalis yang bekerja tanpa kontrak apa pun, dibayar dengan upah yang lebih rendah dari UMK di tempat masing-masing, dibuat berkasta-kasta dengan penciptaan istilah jurnalis karyawan, kontributor, koresponden, stringer, tuyul, dan sebagainya, serta tidak diberi jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.

Para jurnalis yang menuntut hak-haknya sebagai buruh di perusahaan-perusahaan media banyak yang mengalami pemecatan. Jurnalis dan buruh industri pers yang mencoba bergabung dan membuat serikat
buruh di perusahaan-perusahaan media banyak yang mengalami pemberangusan, padahal undang-undang dasar dan undang-undang perburuhan menjamin kebebasan buruh untuk berorganisasi dan menuntut haknya.

Potret muram jurnalis dan jurnalisme di Indonesia sudah begitu menyolok mata. Para jurnalis harus menghadapi kekerasan dari publik, sekaligus juga dari industri yang mempekerjakan mereka. Negara pun lebih banyak diam melihat situasi ini.

Tidak hanya itu, kasus kekerasan hingga pembunuhan yang pernah terjadi pun masih terkatung-katung karena tidak diungkap hingga tuntas. Berdasarkan catatan AJI, sejak 1996 hingga 2012, sedikitnya ada
delapan kasus pembunuhan jurnalis yang mengalami pembiaran karena Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan praktik impunitas (kebijakan membiarkan/melindungi pelaku kejahatan dari tanggung jawab dan sanksi kejahatan yang dilakukannya) terhadap para pembunuh jurnalis.

Sembilan jurnalis yang dibunuh dan proses hukum kasusnya diambangkan yaitu:

1.Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, jurnalis Harian Bernas Yogyakarta yang dibunuh pada 16 Agustus 1996 dan kasusnya akan kadaluarsa pada 16 Agustus 2014.

2.Naimullah, jurnalis Harian Sinar Pagi yang tewas pada 25 Juli 1997 di Pantai Penimbungan, Kalimantan Barat.

3.Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press tewas pada 25 September 1999 di
Timor Timur.

4.Muhammad Jamaluddin, jurnalis TVRI yang ditemukan tewas sebuah sungai di Lamnyong pada 17 Juni 2003,

5.Ersa Siregar, jurnalis RCTI, tewas pada 29 Desember 2003 di Nangroe Aceh Darussalam.

6.Herliyanto, jurnalis lepas Tabloid Delta Pos Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan jati Desa Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur, pada 29 April 2006.

7.Adriansyah Matra’is Wibisono, jurnalis televisi lokal di Merauke, Papua, ditemukan tewas di kawasan Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke, 29 Juli 2010.

8.Ridwan Salamun jurnalis Sun TV di Tual, MalukuTenggara dibunuh pada 21 Agustus 2010. Ridwan tewas setelah meliput bentrokan di Desa Fidatan, Kecamatan Dullah utara. Dia dikeroyok ratusan warga yang membawa senjata tajam dan pipa besi.

9.Alfred Mirulewan, jurnalis Tabloid Pelangi, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam deklarasi, para pemimpin redaksi, kepala biro, kepala perwakilan, atau wartawan di Bandung diminta membuat dan menandatangi deklarasi yang disusun bersama. Deklarasi ini terbuka untuk siapa pun yang mau hadir dan ikut menandatanganinya. Deklarasi ini diharapkan disepakati oleh seluruh elemen masyarakat, dan juga ditandatangani oleh stakeholder jurnalis dan media, yaitu masyarakat luas termasuk para pejabat-pejabat pemerintahan, aparat hukum, dll.

Selain membuat dan membacakan deklarasi, AJI dan IJTI juga mengadakan diskusi publik, pembacaan orasi jurnalis, pembacaan puisi, dan pertunjukan musik. ***

Ketua AJI Kota Bandung Ketua IJTI Jabar

 

 

Zaky YamaniIman S. Nurdin

 

 

Isi Deklarasi Bandung Menentang Kekerasan Terhadap Jurnalis

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan semua manusia yang hidup di dalamnya tunduk dan patuh pada aturan hukum positif yang berlaku di negara ini

2. Semua manusia yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kemerdekaan untuk berpendapat dan berekspresi baik secara lisan dan tulisan untuk ditampilkan dalam medium apa pun, dan merdeka untuk berorganisasi

3. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang

4. Manusia yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan sikap anti kekerasan

5. Kekuasaan harus dipantau dan masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi untuk terlibat dalam pemantauan kekuasaan

6. Jurnalis, jurnalisme, dan media adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan alat masyarakat untuk memantau kekuasaan

7. Semua tindakan yang mengancam jurnalis dan/atau jurnalisme dan/atau media adalah ancaman langsung terhadap kepentingan masyarakat

8. Negara, aparat negara, dan seluruh elemen masyarakat menjamin keselamatan jurnalis terkait dengan kerja jurnalistiknya

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s