#15 Dari Merdeka Penuh Menjadi Neo-Koloni

Dengan terpukulnya PKI beserta gerakan revolusioner Indonesia, bagi Moh. Hatta dan pemerintahnya terbuka jalan lapang untuk menjual kepetingan-kepentingan rakyat Indonesia kepada kaum monopoli asing.

Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani di Den Haag pada tanggal 2 November 1949, merupakan pengkhianatan yang terbuka terhadap revolusi dan rakyat Indonesia. KMB telah merobah status Republik Indonesia yang sudah berdaulat penuh sejak meletusnya Revolusi Agustus 1945 menjadi sebuah neo-koloni. Perbedaan pokok antara koloni tipe lama (sebelum Perang Dunia ke-II) dan neo-koloni adalah, bahwa neo-koloni tidak dikuasai secara langsung  oleh burjuasi negeri asing, melainkan oleh burjuasi komprador pribumi untuk kepentingan modal burjuasi negeri asing. Cara semacam ini lebih baik bagi kaum kolonialis tipe lama, lebih murah dan lebih efesien daripada cara lama mereka. Cara ini tidak saja tidak akan mengurangi keuntungan modal yang mereka tanam, tetapi akan melipat gandakannya. Di samping itu bisa menghindari konfrontasi langsung dengan rakyat negeri yang bersangkutan karena penindasan dan penghisapan mereka berlangsung secara terselubung.

Sebelum memasuki persoalan yang tersebut di atas lebih mendalam lagi, ada baiknya kita kembali sebentar meneliti perkembangan situasi Indonesia sebelum dilangsungkan Konferensi Meja Bundar.

Jika Moh. Hatta mengira, bahwa dengan memberi hati kepada Belanda dengan memukul gerakan revolusioner rakyat Indonesia di bawah pimpinan PKI, kaum imperilialis akan membalasnya dengan kebaikan hati, maka hal itu adalah seperti seorang mimpi dalam siang hari bolong. Imperialisme tidak akan berubah menjadi Budha.

Menyaksikan kekuatan-kekuatan revolusioner Indonesia menderita pukulan berat dalam “Peristiwa Madiun”, Belanda mengadakan persiapan-persiapan terakhir untuk menyerbu dan menduduki sisa daerah Republik Indonesia yang sudah sangat menyempit itu.

Berlawanan dengan impian Hatta, Belanda senantiasa memimpikan kembalinya imperium mereka yang telah hilang. Ketika itu tentara Belanda di bawah pimpinan jenderal Spoor sudah cukup banyak. Lebih dari 130.000 orang. Dan jarak antara Semarang (pemusatan tentara Belanda di Jawa tengah) dan Yogyakarta (Ibukota RI) hanya kurang lebih 105 km lewat Magelang. Jenderal Spoorpun dengan sombong mengatakan, dalam tempo 3 bulan ia akan menghancurkan samasekali pasukan-pasukan gerilya musuh..1)

Tanggal 19 Desember adalah hari Minggu. Pada hari itu dunia digemparkan oleh perang kolonial ke-II yang dilakukan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia.

Kira-kira jam 5.30 pagi (waktu setempat) lapangan terbang Maguwo (beberapa kilometer sebelah timur Yogyakarta) diserang secara besar-besaran oleh angkatan udara Belanda. Serang itu boleh dikata tidak mendapat perlawanan samasekali. Sesudah kurang lebih satu jam Maguwo dan daerah sekitarnya dihujani dengan bom dan roket, Belanda menurunkan pasukan payung kurang lebih 1000 orang. Demikian menguasai lapangan terbang, pasukan-pasukan Belanda lainnya didaratkan  secara mudah. Di antara pasukan-pasukan yang didatangkan itu terdapat brigade marine Belanda. Dengan cepat mereka  sesudah itu melancarkan serangan darat terhadap Yogyakarta. Mula-mula bagian-bagian tertentu dari kota, digempur dengan bom dan roket. Kemudian brigade marine bergerak dari jurusan timur untuk mendudukinya.

Pada jam 13.30 pasukan-pasukan Belanda sudah mengadakan steling mengelilingi istana presiden. Seorang pengawal keluar dengan membawa bendera putih tanda menyerah. Pengawal tersebut melakukannya atas perintah presiden.

Pada jam 17.00 pasukan yang mengepung istana di bawah pimpinan kolonel Van Langen memasuki istana2) Presiden, Moh. Hatta, Sjahrir, H.Agus Salim (menteri luarnegeri) menyerahkan diri dengan sukarela.

Rakyat Yogyakarta tidak mengira kalau tentara Belanda mengadakan serangan besar-besaran. Sebab sehari sebelumnya (Sabtu tanggal 18 Desember) pemerintah lewat radio dan suratkabar-suratkabar mengumumkan bahwa TNI akan mengadakan latihan besar-besaran  pada esok harinya. Itulah sebabnya rakyat menduga ribut-ribut pagi itu adalah latihan TNI yang sudah diumumkan itu. Ternyata Belanda yang datang.

Jika dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin tertinggi pemerintah Republik Indonesia, Belanda mengira Republik Indonesia otomatis ambruk samasekali, itu juga seperti halnya orang yang bermimpin di siang hari. Seperti halnya Moh. Hatta dan sebangsanya, fihak Belanda juga salah perhitungan. Kedua-duanya melupakan satu faktor yang terpenting. Dan faktor yang terpenting ini adalah rakyat.Dengan diduduki Yogya dan sisa wilayah Republik Indonesia lainnya, Seolah-olah sudah habislah riwayat Republik Indonesia. Rakyat Indonesia yang mengalami penindasan selama tiga setengah abad, ditambah lagi penindasan Jepang selama tiga setengah tahun, sudah tidak sudi diperlakukan demikian lagi. Rakyat Indonesia melanjutkan perlawanan.

Belanda denga pesawat-pesawat pembomnya dan pesawat-pesawat pemburunya, dengan tank-tank Steward dan Shermann-nya, denga kendaraan berlapis bajanya, dengan bren-carriers-nya, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi rakyat Indonesia yang sudah tidak sudi dijajah kembali.

Sebelum meletusnya perang Pasifik, Belanda dengan 40.000 tentaranya sudah bisa mengendalikan rakyat Indonesia.Tetapi sesudah meletusnya Revolusi Agustus 1945, pasukan 130.000 lebih tidak berbuat apa-apa.

Ketika Ibukota Yogyakarta diduduki Belanda, kaum tani di pinggiran kota dan daerah pedesaan yang luas di sekitarnya tidak mau menjual bahan makanan ke kota, termasuk beras. Mereka tidak mau menerima uang NICA Bagi kaum tani yang berlaku hanya uang R.I. Karena aksi kaum tani itu, Yogyakarta kekuarangan bahan makanan. Belanda terpaksa mendatangkan konvoi-konvoi dari Semarang untuk mengangkut beras dan lain-lainnya. Juga di tempat-tempat lainnya mereka menghadapi keadaan yang sama. Tentara Belanda menduduki kota-kota. Tetapi pedesaan yang luas tetap bebas.

Di samping melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda dengan jalan tidak menjual bahan makanan, kaum tani menyediakan rumah mereka untuk melindungi pasukan-pasukan gerilya. Kaum tani juga dengan gembira menyediakan bahan makan bagi pasukan-pasukan tersebut.

Ada sesuatu yang istimewa yang perlu dikemukakan, karena  akan menentukan perkembangan sitausi selanjutnya. Ketika tentara Belanda memulai perang kolonialnya yang kedua, tahanan-tahan politik “Peristiwa Madiun” yang masih selamat segera pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagian terbesar dari mereka masih setia kepada PKI. Semangat perlawanan mereka terhadap kolomialisme Belanda tidak pernah padam.

Di bawah pimpinan bekas tawanan-tawanan itu mulai muncul kembali pasukan-pasukan rakyat bersenjata yang melanjutkan perang gerilya. Jumlah pasukan-pasukan rakyat ini semakin hari semakin bertambah banyak. Demikian juga senjata mereka. Senjata-senjata itu diperoleh dari pertempuran-pertempuran melawan patroli-patroli Belanda atau dari melucuti pasukan-pasukan lain yang melarikan diri karena dikejar Belanda.

Pasukan-pasukan bersenjata semacam itu muncul di sekitar kota Yogyakarta, di daerah Kedu, di daerah Semarang (terutama di sekita Salatiga), di daerah Pati, di daerah Surakarta (antaranya di kompleks Merapi-Merbabu), di daerah madiun, di daerah Kediri (antaranya daerah Blitar Selatan dengan “batalyon Brantas”-nya), di daerah Malang (terutama di kompleks Gunung Kawi), dan lain-lainnya. Keistimewaaan dari pasukan-pasukan rakyat ini adalah bahwa anggota-anggotanya mempunyai kesadaran politik yang tinggi, pada umumnya berasal dari kaum tani dan karena itu tidak canggung bergerak di tengah-tengah massa luas.

Salah satu contoh aktivitas pasukan rakyat bersenjata semacam itu adalah apa yang terjadi di sekitar Yogya ketika Belanda sudah mulai menduduki kota tersebut. Sepuluh hari sesudah kota Yogya diduduki Belanda, pasukan-pasukan RI yang diperkuat oleh pasukan-pasukan bersenjata rakyat, mulai melancarkan serangan balas yang pertama . Di antara pasukan-pasukan bersenjata rakyat itu terdapat satu pasukan bekas laskar Pesindo yang baru saja dapat dihimpun kembali. Juga dalam serangan balas pada tanggal 9 Januari 1949, pasukan bekas laskar Pesindo ikut serta. Dalam kedua serangan balas itu, pasukan pendudukan Belanda dijangkiti kepanikan yang luar biasa. Pasukan-pasukan bersenjata RI bersama pasukan bersenjata rakyat berhasil menyerbu sampai di tengah-tengah kota.

Munculnya kembali pasukan-pasukan bersenjata rakyat di bawah pimpinan orang-orang komunis atau orang-orang revolusioner lainnya itu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan politik selanjutnya. Hal itu pertama-tama membantah fitnahan kaum reaksioner dalam dan luar negeri yang mengatakan bahwa “Peristiwa Madiun” PKI telah “menikam RI dari belakang”. Hal kedua yang lebih penting yalah bahwa kembali ikut sertanya kader-kader komunis dan sipatisan-sipatisan PKI dalam perjuangan bersenjata memberikan darah baru kepada perlawanan terhadap tentara Belanda. Hal ini tidak mungkin tidak disedari oleh kaum reaksi dalam negeri dan kaum imperialis pada umumnya. Dengan kekhawatiran yang luar biasa mereka menyaksikan bagaimana pasukan-pasukan bersenjata rakyat itu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Jika tidak segera mengambil tindakan, maka hal itu berarti akan munculnya kembali PKI yang sudah dipersatukan dan langsung memimpin perjuangan bersenjata. Dan itu berarti bencana bagi mereka. Kaum imperialis dihadapkan pada pilihan: kerja sama denga pemerintah nasional yang terdiri dari komprador-komprador denga memberikan konsesi-konsesi yang besar atau melanjutkan peperangan melawan kemungkinan kekuasaan di bawah pimpinan PKI yang bersenjata dan yang pasti akan melancarkan perang pembebasan sampai kemenangan terakhir, tidak peduli berapa lamanya. Kaum imperialis memilih jalan yang pertama.Itulah sebabnya kaum imperialis Belanda atas tekanan kaum imperialis Amerika Serikat secara buru-buru mempersiapkan Konferensi Meja Bundar. Ide mngubah Indonesia menjadi neo-koloni akhirnya berkuasa di dalam fikiran kaum modal monopoli Belanda.

Sekarang baiklah secara serba pokok diperiksa apakah sebenarnya Konferensi Meja Bundar dan apa artinya bagi rakyat Indonesia.

Pada tanggal  14 April 1949 di Jakarta mulai dilangsungkan pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Delegasi Indonesia dikepalai oleh Moh. Roem sedang delegasi Belanda oleh Van Royen. Dalam pertemuan pertama itu, setiap ada kesulitan muncullah Marle Cochran yang seperti sudah kita ketahui adalah anggota Komisi Tiga Negara dari Amerika Serikat. Marle Cochran seperti sudah dikemukakan di depan juga seorang yang hadir dalam sidang rahasia Sarangan yang melahirkan “red drive proposals” . “Nasehat-nasehat” Cochran dalam pertemuan itu dan pertemuan-pertemuan berikutnya biasanya menentukan, baik bagi fihak Belanda maupun fihak Indonesia. Dan ini ada alasannya. Negeri Belanda sendiri sejak selesainya perang dunia ke-II menerima bantuan Amerika Serikat yang sangat besar. Tanpa bantuan itu ($ 469.000.000 via Marshall plan dan $ 140.000.000 oleh World Bank untuk membeli senjata) tak mungkin Belanda memelihara pasukan yang besar di Indonesia dan melancarkan perang kolonial pertama dan kedua. Pemerintah RI di samping berilusi, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa Indonesia-Belanda akan lebih berfihak pada Indonesia juga sudah di-iming-imingi bantuan materiil berupa keuangan oleh Amerika Serikat.

Pada tanggal 7 Mei 1949 lahirlah apa yang dinamakan pernyataan Roem-Royen. Pernyataan ini isi pokoknya adalah sebagai berikut: fihak Indonesia supaya memberhentikan perang gerilya, fihak Indonesia supaya bersedia kerja sama untuk mengatur perdamaian dan keamanan, dan akhirnya supaya fihak Indonesia bersedia mengadakan Konferensi Meja Bundar dengan fihak Belanda. Sebaliknya fihak Belanda akan mengembalikan kekuasaan Republik Indonesia, membebaskan orang-orang yang ditawan sejak 17 Desember 1948 dan berjanji tidak akan mendirikan “negara-negara” baru di luar yang sudah didirikan sebelum perang kolonial kedua.

Atas dasar pernyataan Roem-Royen itulah di Den Haag dilangsungkan Konferensi Meja Bundar. Dimulai 23 Agustus 1949 dan diakhiri tanggal 2 November tahun itu juga. Konferensi ini melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai perjanjian KMB.

Pada tanggal 2 November 1949 perjanjian KMB ditandatangani oleh fihak-fihak Belanda, Republik Indonesia, dan 15 “negara” dan “daerah-daerah istimewa” yang dibentuk Belanda yang tergabung dalam BFO (Bijenkomst Federale Overleg). Dengan demikian lahirlah pada tanggal 27 Desember 1949 suatu negara baru, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara baru ini mengadakan ikatan berbentuk Uni dengan kerajaan Belanda. Kepala Uni adalah ratu Belanda.

Uluran tangan yang hebat dari kerajaan Belanda ini yang berupa “penyerahan kedaulatan” pada  fihak Indonesia digembar-gemborkan oleh pemerintah yang berkuasa di Indonesia sebagai suatu “kemenangan yang maha besar”.

Sekarang kita selidiki apa sebenarnya isi “penyerahan kedaulatan” yang diserahkan fihak Belanda pada fihak Indonesia itu.

Sebagai akibat perjanjian KMB, Indonesia harus membayar hutan-hutang Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda dan kepada negeri-negeri imperilais lainnya.Untuk ini kantong rakyat Indonesia harus dirogoh sampai kempes. Jumlah seluruhnya bukan sembarangan. Dalam bentuk uang harga “kedaulatan” tersebut tidak kurang dari 4.300.000.000 florin (gulden), atau kalau disesuaikan dengan dollar Amerika jumlah tersebut sama dengan kurang lebih $ 300.000.000.

Membayar uang sebanyak itu berarti juga membayar beaya perang kolonial pertama dan kedua yang dilancarkan oleh fihak Belanda terhadap Republik Indonesia. Membayar uang sebanyak itu juga berarti membayar ongkos pemeliharaan tentara Belanda yang begitu banyak untuk menghancurkan RI dan menindas kembali rakyat Indonesia.

Sesuai dengan perjanjian KMB, semua milik kaum modal asing (Belanda juga yang lain-lain, kecuali Jepang dan Jerman) tidak boleh diganggu gugat dan bahkan harus mendapat perlindungan sebaik-baiknya dari fihak Indonesia. Di antara milik-milik itu terdapat perusahaan-perusahaan perkebunan, berbagai macam pabrik, tambang pengangkutan, perbankan, pusat-pusat tenaga pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa berarti lain kecuali bahwa fihak Indonesia diikat untuk memberi kebebasan seluas-luasnya kepada modal monopoli asing untuk beroperasi di wilayah Indonesia.

Cobalah diperiksa keadaan modal monopoli asing yang beroperasi di Indonesia pada saat-saat sebelum dan dekat sesudah ditandatanganinya perjanjian KMB.

Dalam tahun 1938 (jadi sebelum pendudukan Jepang)modal Belanda di Indonesia 4.100.000.000 gulden (kurs waktu itu cukup tinggi). Tiga perempat dari modal tersebut atau kurang lebih 3.000.000.000 gulden ditanam dalam perkebunan dan pertanian, pertambangan, jalan-jalan keretaapi, bank, perdagangan, industri, pelayaran, dan lain-lainnya. Modal sebesar itu dalam tahun 1938 memberi keuntungan 700.000.000 gulden. 3) dalam tahun 1956 modal Belanda jumlahnya kurang lebih 2.300.000.000 gulden (kurs lama). Jika dinilai dengan rupiah (kurs ketika itu 1 gulden: 2 rupiah), jumlah tersebut menjadi 4.600.000.000 rupiah. Jika keuntungan dihitung 20% (saja), maka keuntungan modal Belanda tahun itu saja sudah antara 9 dan 10 milyar rupiah. Dan percaya atau tidak, menurut Prof. Romme dan KVP (Katholieke Volks Partij) keuntungan tersebut sama besarnya dengan keuntungan Belanda dalam tahun 1951, yaitu sebesar Fl. 500.000.000 (gulden sebelum perang dunia ke-II) 4)

Dari bahan yang dikemukakan di atas itu saja sudah jelas bahwa isi pokok perjanjian KMB yang katanya memberikan kedaulatan kepada Indonesia, berisi fasal-fasal yang mengikat Indonesia, yang terberat yang menyangkut soal-soal keuangan dan ekonomi, pemberian konsesi-konsesi dan ijin-ijin (vergunningen) yang dulu diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada kaum modal monopli  Belanda  dan  juga  modal  monopoli  asing. Dan apalah yang lebih penting bagi mereka

daripada keuntungan-keuntungan yang melimpah ruah dari modal yang mereka tanam di negeri-negeri asing. Cobalah diperhatikan fakta-fakta di bawah ini.

Penjualan gula dipusatkan dan dimonopoli oleh suatu organisasi perusahaan-perusahaan modal monopolis Belanda yang memiliki hampir semua pabrik gula di Indonesia. Organisasi ini adalah NIVAS singkatan dari Ned. Indische Vereniging voor de Afzet van Suiker. Nivas membeli semua hasil gula pabrik-pabrik itu dengan harga rata-rata Rp. 200,- per kwintal dan menjualnya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp. 267,50 per kwintal. Ini berarti keuntungan Rp 67,50 per kwintalnya. Dengan konsumsi dalam negeri yang 554.000 ton setahun maka NIVAS setiap tahunnya memperoleh  keuntungan 554.000x 10x Rp.67.50 = Rp. 3.739.500.000. Ekspor tahunan dari gula  pada tahun 1955 adalah 217.000 ton. Ini berarti bahwa Belanda mendapat keuntungan (dalam bentuk valuta asing) $ 23.210.000 setahun.5)

Masih ada contoh lain lagi yang bisa dikemukakan secara singkat tentang pemerasan  yang dilakukan oleh modal monopoli Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Pada tahun 1946 semua perusahaan kereta api di pulau Jawa dan Madura yang wilayahnya diduduki Belanda, dipersatukan dengan perjanjian yang dinamakan “overeenkomst A” (“Perjanjian A”). Dalam perjanjian ini semua perusahaan kereta api  baik milik swasta maupun milik negara (Belanda) digabungkan menjadi satu dengan nama SS/VS (Staats- spoorwegen/Verenigde Spoorwegen). Dengan adanya apa yang dinamakan penyerahan kedaulatan, maka jawatan kereta api RI  (DKA RI) disatukan dengan SS/VS menjadi DKA (tahun 1949). Karena perjanjian KMB, pemerintah RI diharuskan juga mengoper apa yang dinamakan “Overeenkomst A”. Dengan demikian RI diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Membayar uang sewa tiap tahun pada maatschappij-maatschappij di bawah ini:

N.I.S (Ned. Indische Spoorweg) Fl. 3.111.300

S.C.S (Semarang Cheribon Stoomtram Mij) Fl. 1.063.800

S.J.S. (Semarang Joana Stoomtram Mij) Fl.    429.100

O.J.S. ( Oost Java Stoomtram Mij) Fl.    253.000

S.D.S. (Seraju Dal Stoomtram Mij) Fl.    184,500

Madura Stoomtram Mij Fl.    208.200

Malang Stoomtram Mij Fl.    153.200

Kediri Stoomtram Mij Fl.      75.800

Modjokerto Stoomtram Mij Fl.      55.800

Pasuruhan Stoomtram Mij Fl.    279.000

Probolinggo Stoomtram Mij Fl.      47.400

Jumlah ini saja setiap tahun sudah lebih dari 5 ½ juta gulden atau sampai 20 juta rupiah (kurs waktu itu).

Kedua : Semua pegawai maatschappij-maatschappij tersebut harus digaji menurut pegawai pemerintah dan mendapat hak-hak lainnya sebagai buruh negeri (uang tunggu, uang cuti dan sebagainya) termasuk pegawai-pegawai bangsa Belanda.

Ketiga : Pemerintah RI diwajibkan memberikan sokongan pada ondersteuningsfonds maatschappij-maatschappij tersebut tiap tahunnya Fl. 160.000. Fonds ini harus berada di Nederland.

Keempat: Pemerintah RI harus memberikan sokongan sebesar 25% dari jumlah gaji pegawai kepada pensioenfonds maatschappij-maatschappij berangkutan. Sebagian besar pegawai-pegawai tersebut adalah orang-orang Belanda dan fonds itu juga harus berada di Nederland.

Bahwa Indonesia di jaman KMB merupakan sorga bagi modal-modal monopoli asing lainnya juga dapat dilihat dari bahan-bahan di bawah ini.

Dalam tahun 1952, sebuah laporan telah disampaikan kepada pemerintah RI oleh White Engineering Corporation New York, bahwa di Indonesia terdapat penanaman modal asing sebesar US$2.100.000.000 atau Rp. 63.000.000.000 (kurs pada waktu itu US$ 1 = Rp 30,- gelap, sedangkan kurs resmi US$ 1 = Rp. 11,40. Pada tahun 1955, di pasaran gelap US$ 1 = Rp. 34,25, tahun 1955  US$ 1 = Rp. 46,50)

Laporan tersebut lebih jauh memberikan perincian modal asing yang ditanam di Indonesia:

Modal Belanda $ 1.470.000.000

Modal Inggris $    262.500.000

Modal Amerika Serikat $    210.000.000

Modal Perancis/Belgia $    105.000.000

Modal negeri-negeri lain $      52.500.000

Sesudah laporan itu diumumkan, modal Amerika Serikat di Indonesia bertambah menjadi $ 350.000.000 dengan adanya penanaman baru oleh Stanvac. Dengan demikian jumlah ,odal Amerika Serikat menggeser kedudukan modal Inggris dari urutan ke dua menjadi yang ke tuga6) Dalam perkembangan selanjutnya, modal Amerika Serikat terus meningkat dan akhirnyapun menggeser kedudukan urutan pertama modal Belanda.Belum lagi modal Jepang yang akan juga memainkan peranannya yang penting sesudah Amerika Serikat.

Fakta di atas membuktikan tepatnya uraian Prof. Versluys mengenai hakiki daripada perjanjian KMB. Versluys mengatakan:” De feitelijke toestand is deze, dat Nederland desnoods de souvereinniteit over Indonesia wilde overdragen, maar niet bovengenoemde bedrage. Dus moet het Uniestatuut op de een of andere manier de ondernemingen veiligstellen en dit is dan ook de redden, dat de financieel-economische overeenkomst begin met de status dezer ondernemingen te bepalen. Dit en de transfermogelijkheden (afd. B) vormen de kern van de overeenkomst, waarbij dan de afdeling D (schuldenregeling) nog een opsomming geeft van de bestaande obligatie-leningen en schulden aan Nederland”. 7)

Masih ada satu soal yang kiranya perlu dikemukkan di sini dalam rangka KMB, yaitu soal yang menyangkut kekuatan bersenjata. Ketika perjanjian KMB ditandatangani (dari fihak RI oleh Moh. Hatta, dari fihak BFO Sultan Abdul Hamid dari Pontianak, dari fihak Belanda Maarseveen) di Indonesia Belanda mempunyai tentara 145.000 anggota tentara. 80.000 termasuk tentara kerajaan Belanda (KL – Koninklijke Leger), sedangkan yang 65.000 termasuk KNIL (Koniklijk Nederlands Indisch Leger).

Menurut perjanjian KMB, tentara Belanda (juga sebagian dari KNIL) harus ditarik ke Nederland dan sebagian harus di-demobilisasi, sebagian lagi harus dimasukkan ke dalam tentara Republik Indonesia. Dengan demikian TNI sudah seperti semula lagi. Apa yang terjadi ini sebetulnya sudah sesuai dengan rencana Hatta. Tidak mengherankan, bahwa Moh. Hatta dalam memperingati Hari Angakatan Perang 5 Oktober 1951 mengatakan:”Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tentara selalu melawan sentimen-sentimen rakyat, sentimen-sentimen yang jarang dipimpin oleh logika yang sehat.”8)

Sejak dimulainya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk mempersiapkan KMB, apalagi sesudah perjanjian KMB dilaksanakan, banyak pendapat-pendapat yang menentang dan bahkan kemudian menimbulkan aksi-kasi perlawanan. Ketika persetujuan Roem-Royen diumumkan, sebuah suratkabar Jakarta menulis bahwa fihak Indonesia telah menderita kekalahan. Dinyatakan lagi bahwa kekalahan itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. 9)

Untuk menjamin keamanan perusahaan-perusahaan modal monopoli asing di Indonesia, oleh pemerintah dibuat undang-undang perburuhan yang reaksioner. Menteri perburuhan pada waktu itu adalah Tedjakusuma. Oleh karena itu undang-undang perburuh tersebut terkenal di kalangan buruh sebagai “Undang-undang Tedjakusuma”. Berdasarkan undang-undang tersebut, apabila kaum buruh akan mengadakan aksi, mereka harus memberitahukan 3 minggu sebelumnya. Pemerintah berhak memperpanjang batas waktu ini dan mempunyai hak veto dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara buruh dan majikan. Panitia arbitrase yang dibentuk atas dasar “Undang-undang Tedjakusuma” lebih banyak berfihak kepada kaum majikan daripada kepada kaum buruh.

KMB juga menghadapi perlawanan keras dari kaum tani. Ketika Jepang menduduki Indonesia, banyak onderneming-onderneming asing yang dirobah menjadi tanah garapan kaum tani sebagai milik mereka sendiri. Dengan demikian, maka selama Revolusi Agustus perkebunan-perkebunan  milik modal monopoli asing itu banyak yang berobah menjadi pedesaan-pedesaan dengan tanah ladang, jalur-jalur lalulintas, gedung-gedung sekolah dan lain-lainnya. Ketika perkebunan-perkebunan asing harus dikembalikan, sudah barang tentu kaum tani tidak mau menyerahkannya. Timbulah persengketaan berdarah, karena tentara dan brigade mobil polisi bersenjata ditugaskan untuk mengusir kaum tani. Demikianlah muncul peristiwa-peristiwa berdarah di Tanjung Morawa di Sumatra Utara, peristiwa berdarah di Jengkol (karesiden Kediri, Jawa timur), peristiwa berdarah Ketahun (Boyolali, Jawa Tengah)peristiwa berdarah Bandar Betsy (Aceh) dan lain-lainnya. Kaum tani tidak akan melupakan peristiwa yang tragis itu.

Muso, mengenai Revolusi Agustus pernah menulis sebagai berikut:”Kaum buruh yang pada permulaan Revolusi, telah mulai merasakan buahnya revolusi. Sekarang ini lambat laun akan kehilangan kemenangan-kemenangan mereka……… Jika keadaan yang menyedihkan itu terus merajalela, klas buruh yang seharusnya menjadi pemimpin revolusi, mungkin juga akan menjadi musuh Republik.” 10)

Tulisan Muso itu benar sepenuhnya. Bukan hanya kaum buruh yang menjadi musuh Republik, tetapi juga kaum tani yang meupakan mayoritas mutlak rakyat Indonesia.

Sesudah KMB bukan saja kemenangan-kemenangan buruh dan tani yang dicapai dengan keringat dan darah, semuanya hilang kembali. Indonesiapun berobah menjadi suatu neo-koloni. Kembalilah hantu kemiskinan dan kelaparan berkeliaran di seluruh Nusantara.

—–ooooo0ooooo—–

catatan

1. “Het Parool” 15 Maret 1949.

2. Sukarno “An autobiography as told to Cindy Adam” hlm. 254-255.

3. Prof.Dr.J.D.H. Versluys “Het Unistatuut. De financieele en economische overeenkomst”, dikutip oleh Ir. Sakieman dalam pidatonya di depan sidang DPR-GR th 1956.

4. Tulisan Kusuwardi dari DPP.SBG dalam “Harian Rakyat” yang dikutip dalam “Review of Indonesia” no. 11 1956 (Nov.)

5. Tulisan Kusuwardi dari DPP.SBG dalam “Harian Rakyat” yang dikutip dalam “Review of Indonesia” No.11 1956 (Nov).

6. “Review of Indonesia” No. 3 th 1957

7. “Review of Indonesia” No.3 Maret 1957, hlm. 12

8. Idem

9. “Merdeka” 8 Mei 1949

10. Tulisan Muso menyambut Hari Proklamasi 17 Agustua 1945 pada tahun 1948. Dimuat kembali dalam “Bintang Merah” No.1 th ke-VIII, Agustus 1952.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s