#3 Lahirnya Partai Komunis Indonesia

Dari uraian di bab depan dapat ditarik kesimpulan, bahwa syarat-syarat telah tersedia bagi lahirnya partai proletariat. Yang dimaksud dengan syarat-syarat itu jika diringkas adalah sebagai berikut: a. pada awal abad ke-20 di Indonesia telah lahir proletariat, bahkan proletariat modern yang telah mampu membangun organisasinya sendiri untuk perbaikan nasib; b. rakyat Indonesia yang mengalami penindasan kejam selama berabad-abad telah bangkit memerlukan pimpinan yang tepat untuk perjuangan ke kemerdekaan; c. meluasnya Marxisme yang dipropagandakan orang-orang Belanda yang lebih dulu mengenal teori revolusioner ini. Pengaruh luar yang mendorong lahirnya partai semacam itu adalah Revolusi Oktober Sosialis 1917.

Maka itu, jika dikatakan bahwa PKI adalah anak jaman hal itu obyektif dan tidak berlebih-lebihan. Sejak lahirnya Komintern (Maret 1919, di Moskou) di kalangan ISDV sudah mulai muncul fikiran untuk menjadikan organisasi ini anggotanya. Akan tetapi karena banyak anggota pimpinan masuk penjara, fikiran tersebut belum dapat direalisasi tahun 1919 itu juga. Baru setahun kemudian, tepatnya pada 23 Mei 1920 ISDV berhasil menyelenggarakan kongres yang ke VII, bertempat di gedung SI Semarang. Dalam kongres ini ISDV menjelma menjadi PKI (Perserikatan Komunis di India). Kongres ke-VII ISDV adalah sekaligus Kongres Nasional Pertama Partai Komunis Indonesia. Kongres memilih Semaun sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahari dan sebagai komisaris-komisaris dipilih Baars, J.Stam (Tuban), Dengah (Surabaya), C.Kraan (Surabaya) dan Sugono (Bandung). Sebagai redaktur “Het Vrije Volk” (Organ resmi PKI) diangkat Baars dan Bergsma, sedangkan sebagai redaktur-redaktur edisi bahasa Indonesia yang diberi nama “Suara Rakyat” diangkat Darsono dan Dengah.

Kongres menentukan dua soal sebagai acara pokok. Yang pertama, ikut atau tidak dalam perjuangan parlementer, khususnya sikap terhadap volksraad. Yang kedua, hubungan antara PKI dan Komintern.

Acara pertama, yaitu yang menyangkut perjuangan parlementer menimbulkan diskusi yang sengit. Dalam soal ini muncul dua pendapat. Yang pertama menyetujui perjuangan parlementer. Yang kedua menentangnya.

Aliran yang pertama sebagai alasan mengemukakan, bahwa duduk dalam parlemen berarti PKI mempunyai status legal dan karena itu akan dapat leluasa mempropagandakan komunisme. Di samping itu, duduk dalam volksraad juga berarti PKI akan dapat menyebarluaskan teori revolusioner dengan tidak usah kuatir untuk dituntut. Dijelaskan oleh pembela aliran pertama ini bahwa dengan kedudukannya dalam volksraad PKI akan dapat membela secara leluasa hak-hak rakyat dengan secara langsung melakukan kritik terhadap pemerintah kolonial.

Sebaliknya penganjur-penganjur aliran kedua berpendapat bahwa masuk volksraad berarti mengundang bahaya parlementarisme dalam tubuh PKI dan ini akan mengisolasi PKI dari massa luas yang dibelanya. Aliran ini pada waktu itu ternyata merupakan minoritas.

Sidang sesudah itu atas usul Semaun memilih J.C. Stam, anggota Hoofdbestuur PKI sebagai calon untuk volksraad. J.C.Stam sendiri pada awal 1921 bercuti ke luarnegeri, sehingga sebagai calon ia diganti oleh A.Baars, redaktur “Het Vrije Woord”.

Pencalonan ini akhirnya tinggal pencalonan belaka karena pemerintah kolonial Belanda menganggap komunisme terlalu berbahaya. Pintu gedung volksraad ditutup rapat bagi wakil PKI.

Jika acara pertama menimbulkan diskusi sengit, tidak demikian halnya dengan acara kedua, yaitu hubungan antara PKI dan Komintern.

Untuk menyambut acara ini beberapa hari sebelumnya organ resmi PKI “Het Vrije Woord” memuat secara lengkap resolusi-resolusi kongres Komintern disertai dengan tesis Lenin mengenai “Masalah Nasional dan Kolonial”. Dalam tesis ini, seperti diketahui Lenin mengemukakan a.l. pentingnya partai-partai komunis (dari negeri kapitalis) membantu revolusi burjuis demokratis di negeri-negeri Timur dan pentingnya partai komunis di negeri-negeri terbelakang memberikan bantuan khusus pada gerakan tani melawan tuantanah, melawan pemilikan tanah luas dan melawan segala macam manifestoasi atau sisa feodalisme.

Tulisan tersebut dipelajari secara luas di lingkungan PKI. Jalan yang ditempuh ini memudahkan pendiskusian acara kedua itu. Diputuskan secara bulat PKI mencalonkan diri sebagai anggota Komintern.

Mengenai acara kedua tersebut ada satu soal yang sangat menarik. Di samping memutuskan PKI akan mengajukan diri sebagai anggota Komintern diputuskan juga untuk mengajukan perobahan atas politik Komintern mengenai masalah tani dan revolusi agraria. Diajukan bahwa politik Komintern dalam bidang tersebut tidak sesuai dengan keadaan konkrit di Indonesia. Di Indonesia, demikian dikemukakan, tidak ada pemilikan tanah luas oleh perorangan. Yang ada hanya pemilikan tanah luas oleh masyarakat desa. Berhubung dengan itu wakil PKI akan mengajukan perobahan tersebut pada kongres Komintern yang akan datang.

Soal tanah dan pemilikan tanah perlu perhatian khusus dalam bab ini, karena pendapat PKI pada waktu itu memang perlu disoroti untuk belajar dari padanya.

Gurubesar-gurubesar proletariat senantiasa mengajarkan agar selalu sungguh-sungguh mempelajari keadaan, bertolak dari kenyataan obyektif dan bukan dari keinginan subyektif.

Usul perobahan tersebut di atas menunjukkan kelemahan yang cukup serius dari PKI pada waktu itu. Tanpa mengadakan penyelidikan lebih dahulu atas dasar pendirian klas yang tepat mustahil bisa mengenal keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Tanpa mengenal keadaan masyarakat yang sesungguhnya sulit untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang semua masalah revolusi.1)

Karena kurang mengenal keadaan sendiri untuk menetapkan watak revolusi, sasaran revolusi, tenaga penggerak revolusi, perspektif revolusi dan peralihannya di masa depan. Kelemahan sudah barang tentu menimbulkan ketidak jelasan dalam soal strategi dan tektaik-taktiknya.

Usul perubahan tentang masalah tanah dan pemilikan tanah yang akan diajukan oleh PKI dalam kongres Komintern tersebut di atas tidak mempunyai landasan yang kuat.

Menurut komisi khusus yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1914 di pulau Jawa masih terdapat desa-desa yang antara 30 sampai 50 persen dari penduduknya tidak mempunyai tanah samasekali. Dalam tahun 1913 di pulau Jawa saja 72% dari massa tani memiliki kurang dari 1 bau tanah ( 1 bau=0,7 ha). Sebaliknya, kurang dari 1% dari penduduk memiliki tanah lebih dari 9 bau (6,3 ha). Di antara penduduk yang 1% itu terdapat 1.200 orang yang memiliki tanah lebih dari 25 bau atau 17,5 ha. Pada tahun 1925 jumlah mereka itu meningkat menjadi 3.787 orang. 2)

Dari bahan singkat ini saja dapat dibuktikan, bahwa di pedesaan pulau Jawa waktu itu sedang terjadi proses pemusatan pemilikan tanah di tangan golongan yang sangat kecil. Ini juga membuktikan semakin banyaknya kaum tani yang kehilangan tanah garapan dan kemudian terpaksa hidup dari menjual tenaga kerja mereka.

Beberapa angka statistik di bawah menunjukkan dengan jelas lapisan-lapisan penduduk dalam masyarakat desa.

Pemilikan ternak tarik di desa:

71% penduduk tidak memiliki ternak tarik

7% memiliki seekor sapi/kerbau

10% memiliki 2 ekor

11,6% memiliki lebih dari 2 ekor

Jika diperkirakan 75% penduduk hidup dari pertanian, angka-angka tersebut berobah menjadi sebagai berikut:

61,9% tidak memiliki ternak tarik

9,3% memiliki 1 ekor

13,3% memiliki 2 ekor

15% memiliki lebih dari 2 ekor

Angka-angka tersebut membuktikan, bahwa mayoritas petani di Indonesia merupakan tani miskin, penyewa tanah tanpa tanah sendiri, buruh tani dan kuli. 3)

Untuk meyakini adanya pembagian klas di desa masih bisa dikemukakan hasil penyelidikan komisi pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Dr. J.W.Meyer Ranneft dalam tahun 1925. 4)

Dari angka-angka tertera di atas dapat diketahui bahwa jumlah tani tak bertanah dan kuli (2, 6, 7 dan 10) adalah 38,8% dari seluruh penduduk desa. Jika digabungkan dengan jumlah tani miskin atau semi proletar (5), jumlah tersebut menjadi 65,9%. Ini berarti mayoritas penduduk desa.

Angka-angka tersebut diambil dari riset di tanah Jawa. Tapi bagaimana di luar Jawa? Marilah sebagai contoh diambil daeha Minangkabau. Dipandang dari gejala luarnya di daerah ini tidak terdapat diferensiasi seperti dalam masyarakat desa di Jawa. Menurut penyelidikan, keadaan konkritnya ternyata tidak demikian. Marilah kita pelajari bersama angka-angka di bawah ini yang dihasilkan oleh komisi pemerintah Hindia Belanda yang dibentuk pada tanggal 13 Februari 1917. Setelah melakukan riset di 7 distrik di Sumatra Barat, komisi mendapatkan angka-angka di bawah ini (agak disederhanakan, S) 5)

Angka-angka di atas juga dengan jelas menunjukkan, bahwa keadaan di Sumatra Barat sebenarnya tidak berbeda dari keadaan di Jawa. Jika ada perbedaan, maka perbedaan itu bisa dikatakan tidak berarti. Juga di daerah Minangkabau mayoritet penduduk desa (51,26%) terdiri dari kaum buruh dan kaum tani miskin. Berbedaan dengan Jawa terletak pada kenyataan bahwa proses pemiskinan di Sumatra Barat belum begitu mendalam seperti di Jawa dengan hampir 66% buruh tani dan tani miskin. Jika di Sumatra Barat terdapat 32% tani sedang, maka angka tersebut bagi Jawa hanya 19,8%. Mengenai golongan tani kaya angka untuk Sumatra Barat menunjukkan angka 3,4%, sedangkan untuk Jawa hanya 2,5%. Sekian tentang pembagian klas di pedesaan dan pemilikan tanah di pedesaan.

Pecahnya SI dalam Konfrensi Natal 1921

Pada liburan Natal tahun 1921 bertempat di Semarang SI menyelenggarakan konferensi. Kali ini yang dibahas adalah perkembangan situasi yang menyangkut PKI secara langsung, yaitu pelaksanaan apa yang dinamakan disiplin partai dalam lingkungan SI yang tujuannya ialah menyingkirkan  kaum komunis dari SI. Dalam pelaksanaannya yang terkena tidak hanya anggota-anggota PKI melainkan juga anggota-anggota organisasi massa yang bersimpati pada PKI. Kenyataannya memang demikian. Ketika keputusan SI dalam soal ini tidak dapat dicegah lagi PKI mengadakan persiapan untuk menghadapi konsekwensi-konsekwensinya.

Adalah wajar,  bahwa sebagai akibat putusan itu kaum komunis meninggalkan S.I., cabang-cabang yang dikuasai kaum komunis lalu memutuskan untuk memisahkan diri dari CSI dan membangun Sarekat Islam Merah.

Dalam konferensi Natal 1921 itu diputuskan untuk mengkonsolidasi cabang-cabang yang memisahkan diri dari CSI dan menempatkan di bawah pimpinan CSI Merah yang akan segera didirikan.

Sebelum melaksanakan putusan ini pimpinan PKI masih berusaha untuk mengusahakan penyatuan kembali. Usaha ini ternyata gagal. Apa yang bisa dicapai hanyalah persetujuan kerjasama antara PKI dan SI, terutama di bidang aksi-aksi politik dan ekonomi dengan mempertahankan kebebasan masing-masing. Tapi kerjasama inipun hanya berlangsung sampai bulan Februari 1923 karena SI memperkeras disiplin partainya. Sejak Februari itu hubungan jalin menjalin antara PKI dan SI terputus samasekali.

Perpecahan tersebut sudah barang tentu disambut oleh pihak reaksi, terutama pemerintah Hindia Belanda. Dengan adanya perpecahan tersebut kaum kolonialis Belanda menentukan sekutu untuk memukul kekuatan revolusioner yang semakin hari dianggapnya semakin berbahaya. Sebaliknya PKI sesudah peristiwa itu mulai mengembangkan diri sebagai kekuatan yang berdiri sendiri dan bebas berjuang untuk merebut hegemoni dalam gerakan pembebasan rakyat Indonesia.

Untuk mengkonsolidasi cabang-cabang SI dan organisasi-organisasi massa yang memisahkan diri dari CSI, pada awal bulan Maret tahun 1923 PKI mengadakan konferensi , kali ini bertempat di Bandung . Hadir wakil-wakil dari 15 cabang PKI 6) dan 12 cabang SI Merah 7). Di samping itu masih hadir pula wakil-wakil dari 13 organisasi buruh.

Sesudah mendiskusikan laporan Hoofdbestuur PKI mengenai pertentangan yang sejak beberpa tahun terjadi di dalam tubuh SI, konferensi memutuskan mengganti nama SI Merah dengan Sarekat Rakyat (SR). Organisasi baru ini akan diresmikan dalam konferensi khusus yang akan diadakan pada bulan April 1924 di Bandung. Dari perkembangan selanjutnya dari lingkungan SR inilah PKI megambil calon-calon anggotanya lewat ujian-ujian terlebih dahulu.

Sebelum mengikuti perkembangan selanjutnya ada baik untuk dikemukakan beberapa peristiwa penting yang harus dihadapi PKI ketika ia baru saja dilahirkan.

Pada bulan September 1920 oleh kaum buruh DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) di Sumatera timur yang tergabung dalam VSTP dilancarkan aksi menuntut kenaikan upah. Karena pihak majikan menolak tuntutan tersebut, kaum buruh DSM di bawah pimpinan PKI mengadakan aksi tersebut. Sebagai pernyataan solidaritet kaum buruh BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij) Pangkalan Brandan mengadakan pemogokan juga. Aksi tadi jalan begitu baik, sehingga bagi direksi DSM maupun BPM tidak ada jalan lain kecuali memenuhi tuntutan mereka.

Pada bulan Oktober berikutnya kaum buruh yang tergabung dalam PFB (Personeel Fabriek Bond) Surabaya mulai mengadakan pemogokan di berbagai perusahaan industri Belanda. Pemogokan PFB berjalan selama dua bulan dan berakhir dengan sukses.

Sementara itu, pada bulan Oktober 1921 Semaun secara diam-diam meninggalkan tanah airnya menuju Tiongkok dalam perjalan ke Irkutsk (Siberia) untuk menghadiri kongres pertama Pekerja-Pekerja Dari Timur yang diselenggarakan Komintern dan akan dilangsungkan pada bulan November.

Seperti diketahui, dalam kongres ini terjadi pertentangan yang tajam mengenai taktik yang harus diambil oleh partai-partai komunis di negeri jajahan. Satu aliran berpendapat bahwa partai komunis di daerah koloni harus memusatkan perhatian khusus pada pengorganisasian gerakan buruh. Aliran lainnya lagi berpendapat mutlak perlunya menggalang persekutuan antara kaum buruh dan kaum tani kerja sama dengan kaum burjuasi nasional. Disebabkan oleh sengitnya pertentangan antara kedua aliran itu kongres terpaksa dihentikan dan dilanjutkan di Moskou pada bulan Januari 1922. Di sini akhirnya aliran yang pertama dapat dikalahkan. Dan ini berarti kemenangan sayap Leninis yang selanjutnya mempunyai pengaruh besar terhadap strategi dan taktik partai-partai komunis di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan.

Semaun yang langsung datang dari negeri yang begitu jauh mendapat penghargaan tinggi dari kongres (ketika itu umurnya baru 22 tahun). Ia tidak saja dipilih menjadi anggota presidium kongres, melainkan juga duduk dalam komisi kongres yang membicarakan peranan gerakan buruh di Asia.

Ketika kongres dilanjutkan di Moskou Semaun termasuk salah seorang yang diterima oleh Lenin yang menaruh perhatian sangat besar terhadap kebangkitan rakyat Indonesia. Mengenai pertemuannya dengan Lenin ini kemudian di depan rapat-rapat umum di Indonesia Semaun mengatakan bahwa , untuk revolusi di Indonesia “kita harus mencari cara-cara sendiri yang sesuai dengan keadaan di negeri kita sendiri, tidak boleh menggantungkan diri pada bantuan dari luar dan harus bisa menemukan kekuatan-kekuatan dari dalam masyarakat Indonesia sendiri.” 8)

Dalam Kongres Ke-I Pekerja-Pekerja Dari Timur Semaun memberi laporan mengenai Indonesia, mengenai lahirnya PKI dan perkembangannya. Laporan ini adalah yang pertama mengenai gerakan kemerdekaan Indonesia dalam forum internasional yang langsung diberikan oleh wakil dari Indonesia. 9)

Sesuai dengan putusan konferensi Desember 1920 dalam laporan itu Semaun menjelaskan, bahwa di Indonesia tidak terdapat pemilikan tanah luas oleh perorangan, dengan lain kata tidak ada tuantanah dan karena itu juga tidak ada penindasan feodal. Dalam laporan itu Semaun juga menjelaskan bahwa mayoritas rakyat Indonesia (lebih dari 90%) mengerjakan tanah umum, yaitu tanah milik desa atau tanah sendiri. Dengan demikian, katanya, satu-satunya musuh kaum tani adalah direksi pabrik-pabrik gula yang menyewa tanah kaum tani untuk tanaman tebu.

Pada akhir bulan Mei 1922 Semaun tiba kembali di Indonesia. Di berbagai tempat ia memberi laporan perjalannya yang jauh itu di depan rapat-rapat umum.

Pada tahun 1921 suatu krisis umum ekonomi melanda dunia kapitalis. Hindia Belanda tidak terhindar dari padanya. Harga gula jatuh dan karenanya keuntungan perusahaan gula kaum modal Belanda mengalami kemerosotan luarbiasa. Sudah barang tentu hal ini sangat mengurangi masuknya uang dalam kas Hindia Belanda. Untuk mengatasinya pemerintah Hindia Belanda menempuh jalan yang mudah dan murah, yaitu mengadakan penghematan. Dalam hal ini yang menjadi incaran adalah jawatan pegadaian dan jawatan kereta api.

Rencana penghematan tersebut dicium oleh kaum buruh di dua jawatan itu. Mereka terus mengadakan persiapan untuk menghadapi bahaya yang mengancam.

Seperti sudah dikemukakan dalam bagian depan, di lingkungan jawatan pegadaian terdapat satu organisasi yang dalam ukuran waktu itu bisa dikatakan cukup besar, yaitu Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB). Pusatnya berada di Yogyakarta. Dari kalangan jawatan inilah pemerintah akan melakukan pemecatan 20% dari jumlah pegawainya.

Dalam bulan Januari 1922 meletuslah aksi pemogokan di lingkungan jawatan pegadaian. Pemogokan ini merupakan pemogokan terbesar pertama di Indonesia.

Aksi dimulai di pegadaian Ngupasan, Yogyakarta ketika seorang pegawai rendahan dipecat dari pekerjaannya. Dalam waktu dua minggu saja aksi pemogokan meluas ke 79 dari 360 rumah gadai yang tersebar di seluruh pulau Jawa pada waktu itu.

Di samping rumah-rumah gadai di daerah Yogyakarta, juga yang di karesidenan Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang (Jateng), Kediri, Surabaya, Pasuruhan (Jatim)  dan Cirebon (Jabar) ikut melakukan aksi mogok.

Begitu aksi mogok melawan pemecatan pemerintah Hindia Belanda dilancarkan PKI menyatakan solider dan mengeluarkan seruan kepada kaum buruh di seluruh negeri untuk memberikan bantuan apa saja yang bisa diberikan.

Partai-partai lain seperti Budi Utomo yang moderat terpaksa menyatakan simpati terhadap perjuangan kaum buruh pegadaian itu.

Sarekat Islam yang paling banyak mengecam penindasan dan penghisapan dan karena itu dari padanya diharapkan bantuan besar malah bersikap ragu. Sejak waktu itu kaum buruh Indonesia kehilangan kepercayaan pada pimpinan Sarekat Islam.

Sebaliknya sikap PKI yang tangkas tampil ke depan membela kaum buruh pegadaian mempertinggi prestisenya di kalangan kaum buruh dan rakyat. Mereka semakin yakin bahwa PKI satu-satunya partai yang akan dapat memimpin mereka ke arah pembebasan.

Tapi dari pengalaman aksi pemogokan kaum buruh pegadaian itu tampak dengan jelas segi kelemahnnya. Karena pimpinan PKI terpancang pada pengorganisasian buruh dan kurang mengerti peranan massa tani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, dari fihak belakangan ini tak dapat dikerahkan bantuan untuk kaum  buruh yang sedang beraksi di kota-kota itu tidak dukungan dari mendapat massa tani dan dengan demikian mudah terpukul. Tidak kurang dari dua ribu buruh pegadaian dipecat dan kehilangan mata pencarian mereka

Pemogokan kaum buruh pegadaian disusul oleh aksi kaum buruh keretaapi.

Dalam bulan Januari 1923 pimpinan pusat VSTP mengeluarkan surat sebaran yang berisi pernyataan akan mengadakan pemogokan jika putusan pemerintah mengenai penghematan dijalankan. Surat sebaran tersebut dibagi-bagikan  dan ditempelkan di semua stasiun  keretaapi. Dalam rapat-rapat umum yang diselenggarakan VSTP dalam bulan Februari berikutnya soal kemungkinan aksi mogok menjadi pembicaraan luas. Pada alamat direksi perusahaan keretaapi dilontarkan peringatan untuk tidak bermain-main dengan api.

Dalam kongres VSTP yang dilangsungkan 3 dan 4 Maret diambil putusan Semaun diberi kekuasaan untuk mengadakan rundingan lebih dulu dengan direksi jawatan keretaapi dan tram. Perundingan yang dimaksud itu memang betul terjadi, yaitu pada 12 April. Oleh fihak VSTP dalam perundingan diajukan tuntutan pokok yang terdiri dari 3 fasal. Pertama, supaya duurtetoeslag (tunjangan kemahalan) tidak dicabut. Kedua, supaya dilaksanakan prinsip delapan jam kerja sehari. Ketiga, supaya diadakan badan yang menyelesaikan sengketa antara buruh dan majikan. Di samping itu juga diajukan tuntutan upah minimum 1 gulden sehari dan agar upah yang berlaku sejak 1921 tidak dikurangi.

Dari tuntutan-tuntutan itu tidak satupun yang diterima oleh fihak majikan.  Mengenai tuntutan prinsip 8 jam kerja sehari dijanjikan akan diadakan angket. Mengenai badan arbitrase  yang menyelesaikan sengketa antara fihak buruh dan majikan fihak direksi SS tidak mempunyai keberatan prinsipiil, tetapi badan semacam itu dianggap tidak perlu untuk pegawai negeri.

Karena tuntutan-tuntutannya ditolak bagi VSTP tidak ada jalan lain kecuali mengatur persiapan pemogokan. Di mana-mana lalu diadakan rapat di mana dijelaskan jalan perundingan dan perlunya kaum buruh keretaapi siap-siap mengadakan pemogokan.

Pada tanggal 8 Mei semaun ditangkap. Sesuai dengan putusan yang telah diambil oleh pimpinan VSTP, bahwa jika salah seorang pimpinan buruh ditangkap aksi terus dilancarkan, maka kaum buruh keretaapi pada tanggal 8 Mei itu juga mengadakan persiapan terkahir.

Aksi didahului oleh buruh SS. Tanggal 8 Mei sesuai dengan instruksi komando aksi segala material diatur dan dijaga baik-baik. Sebelum meninggalkan pekerjaan kaum buruh menyimpan alat kerja mereka di gudang. Lokomotif dimasukkan dalam depo dan apinya dipadamkan. Pada esok harinya, tanggal 9 Mei mulailah pemogokan buruh keretaapi yang terbesar dalam sejarah gerakan buruh Indonesia selama jaman penjajahan Belanda.

Pemogokan diikuti oleh 13.000 dari 20.000 buruh keretaapi, sedangkan VSTP waktu itu mempunyai 80 cabang dengan 8.000 orang anggota.

Aksi yang dimulai di lingkungan jawatan SS segera diikuti oleh kaum buruh NIS dan SCS (Semarang Cirebon Stoomtram Maatschappij) di sepanjang pantai utara Jawa tengah.

Di Jawa timur aksi dilakukan serentak di tempat-tempat yang strategis seperti Surabaya, Kertosono dan Madiun. 10)

Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memperhitungkan kemungkinan pemogokan tersebut, tapi tidak menduga bahwa pemogokan akan menjalar begitu cepat dan luas dan bahwa  organisasinya sedemikian rapih.

Dengan tegopoh-gopoh KNIL (Koninglijke Nedelands Indisch Leger, Tentara Kerajaan Hindia Belanda) dikerahkan. Kesatuan-kesatuan tentara itu ditempatkan di jalan-jalan dan bengkel-bengkel keretaapi yang strategis, juga di stasiun-stasiun keretaapi penting di seluruh Jawa. Suasana ketika itu seperti dalam keadaan perang saja.

Untuk memutuskan hubungan antara pimpinan dan massa oleh pemerintah Hindia Belanda diumumkan undang-undang baru, artikel 161 bis yang kemudian juga terkenal dengan undang-undang anti-mogok.

Seperti halnya di lingkungan pegadaian pemogokan kaum buruh keretaapi ini mengalami kegagalan. Semaun sendiri sebagai ketua komando aksi dijatuhi hukuman dibuang ke Timor. Tetapi atas permintaanya, ia diperbolehkan meninggalkan tanah airnya untuk tinggal di negeri yang ia boleh pilih sendiri. Demikianlah ia dalam bulan Mei 1923 meninggalkan Indonesia menuju ke Uni Sovyet, di mana ia tinggal sesudah Indonesia menjadi negeri yang merdeka.

Sesudah mengalami berbagai ujian dalam masa kanak-kanaknya, pada bulan Juni 1924 PKI melangsungkan kongres nasionalnya ke-II bertempat di Jakarta. Sebelum Kongres dimulai oleh Hoofdbesturr di dalam organ resminya dijelaskan bahwa kongres yang akan datang akan berbeda dari kongres sebelumnya. Perbedaan itu antara alin – demikian dijelaskan – yalah bahwa dalam kongres yang akan datang tidak akan didiskusikan pekerjaan agitasi dan propaganda melainkan membicarakan pembangunan PKI sebagai “satu Partai yang berdisiplin baja” 11)

Kongres Nasional ke-II PKI dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana, yaitu antara 7 – 10 Juni, bertempat di gedung “Alhambra”, milik sebuah organisasi atletik Arab di daerah Senen.

Di belakang podium pimpinan tampak potret Karl Marx yang besar, diapit semboyan “Kaum proletar seluruh dunia, bersatulah” dan “Hidup Sovyet Dunia”. Di tembok kanan dan kiri dipasang potret Lenin dan pemimpin-pemimpin Revolusi Oktober Sosialis lainnya. Di sana-sini dipasang lambang PKI, palu-arit.

Kongres dihadiri oleh 76 orang utusan wakil dari 32 cabang. 12)

Satu hari disediakan khusus untuk seksi wanita guna mendiskusikan peranan wanita komunis dalam perjuangan pembebasan. Seksi ini diketuai oleh Munasiah, seorang tokoh Sarekat Rakyat dari Semarang.

Menjelang penutupan kongres diumumkan formasi baru Hoofdbestuur PKI (belum menggunakan sebutan Comite Central) yang terdiri dari Winanta sebagai ketua, Budisoetjitro sebagai sekretaris merangkap bendahara dan Marsum sebagai komisaris. Dijelaskan bahwa formasi tersebut akan diperkuat dengan beberapa tenaga lagi yang akan dipilih oleh cabang-cabang yang terpenting, yaitu Semarang, Surabaya, Padang dan makasar. Beberapa minggu sesudah Kongres selesai Winanta ditangkap. Ia diganti untuk sementara oleh Aliarcham dari Semarang.

Kongres Nasional ke-II PKI juga berhasil melahirkan konstitusi PKI sebagai ganti statuten ISDV yang sejak berdirinya PKI pada 23 Mei 1920 masih diakui sebagai statutennya.

Konstitusi yang disyahkan oleh Kongres Nasional ke-II disebut ”Partij Reglement”. Reglement ini dipersiapkan sejak Nopember 1923.

Di samping mengesahkan konstitusi kongres juga dengan suara bulat mengesahkan terjemahan Manifes Partai komunis yang dikerjakan oleh Partondo.

Dalam konstitusi baru PKI terdapat 4 bagian.

Bagian pertama adalah suatu “beginsel verklaring” (penjelasan tentang azas), bagian kedua “program aksi”, bagian ketiga “anggaran dasar”, dan bagian keempat “anggaran rumahtangga”.

Bagian “beginsel verklaring” menjelaskan secara umum masalah hubungan produksi dan modal dan bahwa sistim kapitalisme yang melakukan penindasan dan penghisapan atas rakyat Indonesia menyebabkan kemiskinan dan penderitaan. Diterangkan juga bahwa kapitalisme melahirkan pertentang klas dalam masyarakat, pertentangan antara klas buruh dan klas kapitalis. Pertentang klas menyebabkan timbulnya perjuangan klas, perjuangan antara klas buruh sebagai yang ditindas dan klas kapitalis sebagai fihak yang menindas. Dalam rangka perjuangan klas itu, demikian dalam penjelasan tersebut dikemukakan, perjuangan PKI tidak ditujukan terhadap bangsa lain dan penganut sesuatu agama, melainkan untuk menumbangkan sistim kapitalis “baik yang asing maupun yang pribumi”. Dijelaskan lebih jauh bahwa kemenangan hanya bisa dicapai jika PKI dalam perjuangannya bersatu dengan proletariat seluruh dunia. Tugas PKI adalah mempersatukan kaum buruh dan kaum tani dalam satu organisasi politik yang besar, tidak peduli mereka termasuk sukubangsa apa dan memeluk agama apa.

“Program aksi” memuat 19 fasal tuntutan yang meliputi berbagai bidang:

1. pembentukan soviet (dewan di desa, pabrik, distrik, provinsi, pulau dan di tempat pemerintahan pusat;

2. hak bersidang dan berkumpul harus dijamin;

3. undang-undang perburuhan;

4. penghapusan hak tanah perorangan;

5. nasionalisasi perusahaan modal monopoli;

6. melarang mengejar keuntungan perorangan;

7. larangan meribakan;

8. pajak atas dasar pendapatan semakin tinggi pajak semakin tinggi;

9. pendidikan Cuma-Cuma sampai umur 17 tahun;

10. persamaan di depan hukum, larangan menahan tanpa tuduhan;

11. perbaikan syarat-syarat dalam penjara;

12. agama terpisah dari negara;

13. tentara diganti dengan milisia rakyat;

14. pelaksanaan undang-undang oleh dewan-dewan rakyat;

15. distribusi sandang pangan oleh badan-badan umum;

16. perbaikan syarat-syarat perumahan;

17. larangan atas alcohol bukan obat;

18. diplomasi terbuka;

19. mencegah terlibatnya Indonesia dalam satu peperangan.

Dinyatakan, bahwa segala tuntutan tersebut pelaksanaannya tidak diperjuangkan lewat volksraad maupun pemerintah Hindia Belanda, melainkan dengan kekuatan rakyat Indonesia sendiri di bawah pimpinan PKI yang kuat dalam organisasinya dan keras dalam disiplinnya.

Masalah perjuangan parlementer sudah tidak menjadi pembicaraan lagi dalam Kongres Nasional ke-II. Di sini nama “Perserikatan Komunis di India” yang dipakai sejak 1920 dirobah menjadi “Partai Komunis Indonesia”.

Hoofdbestuur yang sebelum itu berkedudukan di Semarang dipindah ke Jakarta.

Sesuai dengan keputusan Kongres Nasional ke-II sejak paro kedua tahun 1924 organisasi partai dikonsolidasi. Sarekat Rakyat tidak saja semakin meluas di Jawa, tetapi juga di Sumatra. Seksi wanita yang peranannya didiskusikan secara khusus oleh kongres mulai dibangun di setiap cabang. Sekolah-sekolah Sarekat Rakyat yang sudah ada diperkuat. Yang baru tumbuh seperti cendawan di musim hujan, sekalipun pemerintah selalu merintanginya.Di kalangan pemuda didirikan organisasi pemuda, khususnya kepanduan.

Sementara itu pimpinan PKI dalam masalah keanggotaan berpegang pada prinsip lebih mengutamakan kwalitas daripada kwantitas. Ketika itu jumlah anggota tidak melebihi angka 1.300. Setiap anggota mempunyai kedudukan kunci dalam sesuatu organisasi massa. Dengan demikian hubungan antara PKI dan massa luas sangat erat dan terpelihara baik. Dalam organisasi massa itu sendiri dilakukan pendidikan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran politik anggota-anggotanya. Yang termaju dipersiapkan untuk masuk PKI. Untuk menjadi calon anggota PKI seseorang harus bisa membaca dan menulis, tekun mengikuti kursus-kursus yang diadakan PKI, bisa dipercaya sepenuhnya, sanggup menjalankan disiplin tanpa reserve dan membuktikan mampu melakukan propaganda dan agitasi di kalangan massa luas. Untuk menjadi anggota diperlukan syarat-syarat yang lebih ketat lagi, asal klas diteliti secara cermat, riwayat hidup harus jelas.

Sekedar tinjauan mengenai Kongres Nasional ke-II  PKI di atas menunjukkan, betapa tinggi semangat juang PKI untuk memimpin rakyat ke arah pembebasannya. Keuletannya dalam menghadapikeadaan-keadaan yang sulit dan kesetiannya yang tanpa batas pada rakyat menyebabkan PKI mempunyai nama yang harum.

Tetapi di samping itu kongres ini menunjukkan juga, bahwa pimpinan PKI masih lemah dalam bidang teori, belum mampu memfahami, bahwa teori Marxisme-Leninisme adalah di samping teori yang berlaku bagi seluruh dunia dan tidak boleh dipandang sebagai dogma melainkan sebagai suatu pedoman aksi, juga tidak boleh hanya dipelajari secara istilah demi istilah dan kalimat demi kalimat belaka. Adalah tugas dari setiap partai komunis untuk dengan metode Marxis mempelajari sejarah negerinya dan menggunakan metode Marxis untuk menyimpulkannya secara kritis. Marxisme baru dapat dilaksanakan dalam praktek apabila dipadukan dengan cirri-ciri khusus masing-masing negeri dan melalui bentuk nasional tertentu. Kekuatan besar Marxisme-Leninisme justru terletak pada perpaduannya dengan praktek revolusioner konkrit di setiap negeri. 13)

Adalah suatu kekeliruan yang serius dari pimpinan PKI waktu itu untuk menyamakan keadaan Rusia dan revolusi 1917 dengan keadaan Indonesia yang kolonial dan setengah feodal. Dengan mengemukakan semboyan “Hidup Sovyet Dunia” dan merumuskan tuntutan “pembentukan soviet-sovyet” dan lain-lainnya seperti itu, pimpinan PKI hendak meloncati tingkat revolusi di negeri-negeri koloni, yaitu revolusi demokrasi rakyat atau revolusi nasional demokratis dan hendak terus memasuki tingkat revolusi sosialis.  Karena membuat kekeliruan dalam masalah watak revolusi, tidak boleh tidak PKI mesti membuat kekeliruan dalam bidang taktik-taktik revolusioner yang konkrit.

Juga disebabkan oleh belum adanya pemahaman yang konkrit mengenai semua segi dari imperialisme Belanda dan semua segi mengenai Indonesia sendiri, Pimpinan PKI ketika itu belum mampu memecahkan masalah-masalah pokok dari revolusi Indonesia, yaitu tentang musuh-musuh pokok revolusi Indonesia, tentang tugas-tugas revolusi Indonesia dan tentang tenaga-tenaga penggerak revolusi Indonesia.

Pimpinan PKI ketika itu masih belum memfahami, bahwa musuh pokok revolusi Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme atau lebih konkritnya burjuasi besar negeri-negeri imperialis dan klas tuantanah di dalam negeri. Kedua kekuatan tersebut saling bergandengan dan saling menghidupi.

Tugas terpenting revolusi Indonesia maka itu adalah keluar melawan kekuasaan imperialisme (revolusi  nasional)  dan  ke  dalam   menggulingkan  kekuasaan  klas  tuantanah feodal (revolusi demokratis). Kedua tugas ini erat saling hubungannya. Tanpa menggulingkan kekuasaan imperialisme tidak mungkin melenyapkan kekuasaan klas tuantanah feodal. Sebaliknya karena klas tuantanah feodal merupakan dasar sosial utama dari kekuasaan imperialisme untuk mengalahkan musuh dari luar itu dasar sosialnya di dalam negeri harus dijebol pula. Ini tidak berarti bahwa revolusi nasional harus diselesaikan lebih dahulu dan baru kemudian melancarkan revolusi demokratis atau sebaliknya.

Tugas revolusi nasional Indonesia yang terutama adalah melawan imperialisme Belanda yang mengkolonisasi Indonesia. Tetapi di samping itu tugas revolusi demokratis perlu juga dilancarkan, justru untuk suksesnya perlawanan terhadap imperialisme.

Mengingat kuatnya musuh-musuh revolusi Indonesia tidak ada jalan lain kecuali menggalang satu kekuatan yang besar dan berbicara mengenai masalah ini adalah berbicara mengenai masalah tenaga-tenaga penggerak dan kekuatan-kekuatan pendorong revolusi. Ini adalah persoalan klas-klas dan lapisan-lapisan mana di dalam masyarakat Indonesia yang sanggup dengan teguh berjuang melawan imperialisme dan feodalisme.

Tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burjuis kecil dan elemen-elemen demokratis lainnya yang dirugikan oleh imperialisme. Mereka ini perlu dipersatukan dalam satu front yang berwatak anti-imperialis dan anti-feodal.

Baik kiranya untuk bersama-sama kita pelajari masing-masing klas dan lapisan secara serba singkat.

Klas burjuasi Indonesia terdiri dari dua bagian. Yang pertama: burjuasi besar. Sekalipun jumlahnya kecil kedudukannya cukup penting, karena ia anak emas  kaum burjuasi besar asing yang berkuasa; ia berwatak komprador. Yang kedua: burjuasi nasional. Sebagai klas yang ikut ditindas oleh imperialisme dan dikekang perkembangannya oleh feodalisme klas ini  dalam periode tertentu dan sampai batas-batas tertentu dapat ikut serta dalam perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme. Dipandang dari sudut ini ia merupakan salah satu kekuatan revolusi. Tapi di pihak lain, karena lemah dalam bidang ekonomi dan politik dan mempunyai ikatan tertentu dengan imperialisme dan feodalisme ia tidak cukup mempunyai keberanian untuk melawan imperialisme dan feodalisme secara konsekwen. Di samping itu jika kekuatan massa bertambah besar ia dijangkiti oleh rasa ketakutan dan karena itu lalu berfihak pada burjuasi komprador dan membantu kontra revolusi. Karena itu di samping menjadikannya sekutu, partai komunis perlu waspada terhadap burjuasi nasional.

Burjuasi kecil lain yang minta perhatian pula adalah kaum miskin kota, kaum intelektuil, pedagang kecil, tukang kerajinan tangan, pekerja-pekerja merdeka dls. Mereka ini juga mengalami penindasan imperialisme, feodalisme dan burjuasi komprador dan setiap hari didesak ke arah kebangkrutan dan kehancuran. Oleh karena itu mereka termasuk tenaga penggerak revolusi dan merupakan sekutu klas pekerja yang bisa dipercaya. Demikian juga halnya dengan kaum nelayan. Seperti halnya kaum tani, kaum nelayan juga terbagi dalam beberapa lapisan.

Kaum tuan nelayan adalah golongan yang bisa disamakan dengan tuantanah dan pada umumnya juga sekaligus tuantanah. Mereka hidup dari menghisap dan menindas kaum nelayan. Karena itu mereka juga termasuk sasaran revolusi. Di bawah lapisan tuan nelayan terdapat nelayan kaya yang dalam batas-batas tertentu bisa dan membantu revolusi. Nelayan sedang secara ekonomi bisa berdiri sendiri, tidak menghisap orang lain dan tidak membungakan uang. Mereka ini bahkan mengalami penindasan dari imperialisme, tuan nelayan dan tuan tanah, sehingga mereka merupakan kekuatan pendorong revolusi. Lapisan yang paling berkepentingan dengan revolusi adalah nelayan miskin dan buruh nelayan. Mereka adalah penjual tenaga untuk kehidupan sehari-hari, karena itu sekutu terpercaya dari klas buruh.

Peranan kaum nelayan di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau sangat penting. Mereka mengenal baik lautan Indonesia dan mudah bergerak dari pulau ke pulau untuk keperluan perjuangan.

Kaum tani merupakan 60 sampai 70 prosen penduduk Indonesia. Mereka pada pokoknya terbagi dalam tiga golongan, yaitu tani kaya, tani sedang dan tani miskin. Kaum tani kaya memang ada yang menyewakan sebagian dari tanahnya, menjalankan praktek lintah darat, dengan kejam menghisap kaum buruhtani dan wataknya adalah semi feodal. Tetapi mereka mengambil bagian sendiri dalam kerja dan dalam artian ini mereka merupakan sebagian dari kaum tani. Dalam perjuangan anti-imperialis mereka mau membantu dan dalam perjuangan melawan tuantanah mereka bisa bersikap netral.

Kaum tani sedang secara ekonomi berdiri sendiri, umumnya tidak menghisap orang lain dan tidak membungakan uang. Sebaliknya mereka menderita penghisapan dari kaum imperialis, kaum tuan tanah dan burjuasi. Sebagian dari mereka tidak mempunyai cukup tanah untuk dikerjakan sendiri. Golongan ini tidak hanya bisa diajak melawan imperialisme dan melaksanakan revolusi agraria, bahkan juga bisa menerima sosialisme. Mereka adalah tenaga pendorong revolusi dan sekutu yang dapat dipercaya darim klas buruh. Sikap mereka terhadap revolusi adalah faktor yang menentukan menang atau kalahnya revolusi, karena kaum tanisedang  merupakan mayoritas di pedesaan sesudah berhasilnya revolusi agraria.

Kaum tani miskin bersama-sama dengan kaum buruh tani sebelum revolusi agraria merupakan mayoritas di pedesaan. Kaum tani miskin tidak mempunyai atau tidak cukup mempunyai tanah untuk dikerjakan sendiri. Mereka adalah kaum semi proletar di desa, merupakan tenaga pendorong revolusi yang terbesar, merupakan sekutu proletariat yang terpercaya dan bagian pokok kekuatan revolusi Indonesia. Kaum tanimiskin dan tanisedang hanya mungkin mencapai kebebasan di bawah pimpinan klas buruh dan sebaliknya klas buruh bisa memimpin revolusi hanya jika ia berhasil menciptakan persekutuan yang teguh dengan kaum tanimiskin dan kaum tanisedang. Yang dimaksud dengan kaum tani di sini jadinya adalah kaum tanimiskin dan tanisedang yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk pedesaan yang luas di Indonesia.

Dengan mengabaikan analisa klas di masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan yang luas di Indonesia, pimpinan PKI waktu itu tidak bisa secara gamblang menggambarkan siapa musuh dan siapa kawan dalam melancarkan perjuangan melawan imperialisme dari luar dan feodalisme dari dalam. Dengan demikian di dalam bidang taktik mengabaikan sekutu-sekutu yang bisa dan harus diajak bersama-sama melawan musuh-musuh rakyat. Tidak mengherankan bahwa dalam aksi-aksi konkrit PKI senantiasa berdiri sendiri dan musah dikalahkan oleh lawan-lawannya.

Kelemahan tersebut dapat dimengerti mengingat bahwa PKI pada waktu berdirinya merupakan kelanjutan dari ISDV yang merupakan sambungan saja dari SDAP di negeri Belanda. ISDV ini terdiri dari kaum intelektuil Belanda dan Indonesia, sedangkan anggota-anggotanya sebagian terbesar datang dari Sarekat Islam, di mana elemen borjuis berdominasi. Juga dari situ tidak mengherankan bahwa pimpinan PKI juga masih terdiri dari elemen-elemen non-proletar. Kelemahan ini berlangsung dalam waktu yang panjang. Dalam Kongres Nasional ke-III PKI di Kota Gede (Yogyakarta) yang diselenggarakan pada akhir tahun 1924 akan lebih tampak lagi menonjolnya kelemahan itu. Dalam kongres tersebut bekerja di lingkungan tani dan mengorganisasi lapisan terbesar dari rakyat Indonesia ini dianggap membahayakan kemurnian ideology proletar dan bahkan diajukan usul untuk membubarkan Sarekat Rakyat. Soal ini akan disinggung di bab belakang.

Sekalipun terdapat kelemahan yang begitu serius PKI mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat Indonesia karena pengabdiannya yang tanpa reserve terhadap kepentingan-kepentingan terpokok rakyat serta militansi dan keberaniannya dalam melawan musuh-musuh rakyat.

—–ooooo0ooooo—–

catatan

1. Mao Zedong, “Pilihan Karya” jilid I hlm. 405

2. S.J.Rutgers “Indonesië”, jilid II hlm. 112

3. S.J.Rutgers “Indonesië” jilid I hlm. 112

4. S.J.Rutgers “Indonesië” jilid II hlm. 117

5. S.J.Rutgers, “Indonesië” jilid II hlm 118,119

6. Dari Jabar:Bandung, Racaekek, Sukabumi, Sumedang, Cilalengka, Bogor Cirebon; dari Jateng: Semarang, Solo, Yogya, Salatiga, Wirosari, Randublatung; dari Jatim: Surabaya, Madiun.

7. Dari Jabar: Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya; dari Jateng: Semarang Yogya, Salatiga, Purwokerto, Wirosari, kaliwungu, Kendal, Ungaran; dari jatim: Madiun.

8. Pidato lengkap Semaun dimuat lengkap dalam majalah tengah tahunan “Indonesia” No.1 th. ’66  (Ithaca New York)

9. Pidato lengkap Semaun dimuat lengkap dalam majalah tengah tahunan “Indonesia” No. 1 th ’66 (Ithaca New York).

10. D.N.Aidit “Sejarah Gerakan Buruh Indonesia”, jilid I hlm. 52-55

11. “Suara Rakyat”, 30 Mei 1924

12. Dari jabar: Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Cimahi, Bandung Cibatu, Garut, Tasikmalaya, Rajapolah, Ciamis, Banjar, Cirebon. Dari Jateng: Semarang, Salatiga, Ambarawa, Jepara, Wirosari, Randublatung, Purworejo, Kebumen, Yogyakarta, Klaten. Dari jatim: Madiun, Cepu, Kertosono, Surabaya, Blitar. Dari luar Jawa: Padang, Langsa, makasar, Ternate.

13. Pilihan Karya Mao Zedong, jilid II, Perpustakaan Bahasa Asing Peking 1968, hlm. 273-275

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s