#6 Pengaruh krisis ekonomi dunia dan Pemberontakan “Zeven Provinciën”

Di antara tahun 1929-1934 dunia diamuk krisis ekonomi yang tiada taranya. Indonesia tidak terkecualikan. Perusahaan modal monopoli asing terpukul. Tetapi yang paling merasakan pahit getirnya adalah rakyat pekerja Indonesia.

Nilai export yang dalam tahun 1928 masih berjumlah 1.578 juta gulden, pada tahun 1935 merosot menjadi 469 juta gulden. Jumlah total jenderal dari dividend dan keuntungan dagang yang dikirim ke luar Indonesia yang dalam tahun 1928 ditaksir sekira 287 juta gulden, pada tahun 1933 merosot menjadi tidak lebih dari 20 juta gulden.1)

Salah satu contoh yang bisa dikemukakan sampai di mana beratnya pukulan krisis ekonomi dunia itu dapat dilihat dari produksi dan harga gula pada waktu itu.

Dalam tahun 1930 di Indonesia (terutama di Jawa) ada 179 pabrik gula yang masih bekerja. Dalam tahun ’34 dari jumlah tersebut yang menggiling tinggal 54 pabrik. Jika dalam tahun 1930 areal tanaman tebu luasnya 193.692 ha, jumlah tersebut dalam tahun 1934 tingga 33.402 ha.  Jika produksinya dalam tahun ‘30 masih 2.915.866 ton. Dan jika harga gula per 100 kg dalam tahun 1930 masih 9,60 gulden, dalam tahun 1934 harga tersebut sudah merosot menjadi 5,61 gulden.2)

Jika diambil contoh lain, maka bahan export yang berupa karet juga memberikan gambaran yang jelas sampai di mana pengaruh krisis ekonomi dunia waktu itu terhadap Indonesia. Dalam tahun 1930 luas perkebunan karet 573.014 ha. Dalam tahun 1934 luas perkebunan meingkat menjadi 601.286 ha. Tapi sebalinya, jika dalam tahun 1929 harga karet per ½ kg 0,54 gulden, dalam tahun 1934 harga tersebut sudah menjadi 0,20 gulden.

Mungkin angka-angka di bawah ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai merosotnya harga  bahan-bahan export ketika itu menurut catatan di tiga pelabuhan terpenting, Jakarta, Semarang dan Surabaya. 3)

Jenis bahan Jumlah 1929 1934
Arachides (kacang-kacangan) 100kg f.  24,08 f.   7,06
Coklat 100kg f.  97,32 f. 17,20
Kopra 100kg f.  21,09 f.  4,52
Damar 100kg f.  98.80 f. 21,37
Kapok 100kg f.  93,35 f. 30,59
Kacang ijo 100kg f.  17,57 f.  6,58
Kulit (kering) 100kg f. 185,53 f. 69,15
Kopi (Robusta) 100kg f.  89,57 f. 25,97
Jagung (sudah dipipil) 100kg f.    9,70 f.  4,06
Mrica 100kg f. 229,54 f. 58.13
Karet (Sheet) ½ kg f.    0,54 f.  0,20
Tepung Tapioka 100kg f.  13,66 f.  6,79
Teh (berbagai jenis) ½ kg f.    0,57 f.  0,335

Seperti diketahui, produksi pertanian rakyat tidak sedikit yang diarahkan pada pasaran dunia.

Saham produksi rakyat dalam export Indonesia dalam tahun 1929 meliputi 36% dari seluruhnya. (Jawa dan Madura 17,7% dan pulau-pulau lainnya 58,8%). Karena itu turunnya harga dunia tidak boleh tidak juga memukul secara langsung produksi pertanian rakyat.

Tentang merosotnya harga kopra sudah bisa kita lihat dari angka-angka di atas, demikian juga dari karet dls.

Tidak kalah pentingnya adalah produksi tembakau. Bahan ini banyak dihasilkan di daerah Yogyakarta dan Solo di Jawa tengah, di daerah Besuki (Jawa timur), demikian juga di daerah Deli (Sumatra utara).

Tembakau kwalitet pertama dari Besuki pada bulan januari 1930 masih dihargai 75 gulden per pikol. Pada akhir Desember 1931  harganya hanya 14 gulden. 4)

Keadaan tersebut menyebabkan pada awal tahun 1932 beberapa perkebunan di Yogyakarta, Surakarta, Deli dan Besuki terpaksa ditutup.

Di Jawa Barat teh rakyat merupakan salah satu sumber penghasilan terpenting. Daun teh Assam yang antara tahun 1923-1927 masih laku 8 à 10 sen setiap pond-nya pada tahun 1929 turun menjadi 6 sen saja, dan pada tahun 1933 jatuh lagi menjadi 1 sen.

Harga padi di Jawa pada Juni 1930 sudah jatuh menjadi rata-rata f. 3,88 setiap pikolnya (l.k. 60kg), pada bulan Juni 1933 merosot menjadi f 1,32.

Untuk 100kg ubi manis pak tani di daerah Pondok Gedeh (l.k. 100 km dari Jakarta) terima uang tidak lebih dari 40 sen. Bahan tersebut oleh pedagang perantara di Bogor bisa dijual 80 sen. Pedagang perantara kedua di Jakarta menjualnya f 1,60. Penjual eceran dari pihak konsumen menerima f. 3,00 , jadi 7 kali jumlah yang diterima pak tani sebagai produsen dan penjual pertama. 5)

Untuk mengurangi beban krisis ekonomi yang dahsyat itu banyak perusahaan asing yang tidak bekerja lagi atau bekerja tidak penuh. Dan ini tidak bisa diartikan lain kecuali pengangguran dan pemotongan upah.

Jumlah upah yang dibayarkan pada kaum buruh pabrik gula dalam tahun 1930 masih 102.000.000 gulden. Pada tahun 1934 jumlah tersebut merosot menjadi tidak lebih dari 9,721.000 gulden.

Upah harian 20 sen sampai 15 sen sudah bisa dikatakan mendingan. Pada waktu itu upah 10 sen dan 7 ½ sen sehari adalah soal yang biasa. Bahkan di daerah Pasuruhan ada buruh yang menerima upah hanya 3 ½ sen sehari.

Perusahaan pribumi tak terhitung banyaknya yang gulung tikar karena mengamuknya krisis ekonomi itu. Kaum buruh batik banyak yang menjadi korban karena banyak perusahaan kerajinan tangan ini terpaksa ditutup atau mengurangi produksi.

Pabrik kretek di Kudus juga mendapat pukulan berat. Ketika pada tahun 1934 satu pabrik kretek saja terpaksa bangkrut, 8.000 buruhnya terpaksa menjadi penganggur. 6)

Untuk bagaimanapun mempertahankan hidup setiap benda yang masih punya harga terpaksa di bawa ke rumah gadai. Alat-alat pertanian termasuk di antaranya.

Dari penghasilan rumah gadai ini dapat dilihat sampai di mana penghidupan rakyat Indonesia ketika dilanda oleh bencana itu.

Dalam tahun 1930 jumlah barang yang digadaikan masih f. 194.1 juta. Pada tahun 1934 jumlah tersebut turun menjadi f. 69, juta. Penurunan itu sebagian terbesar menyangkut barang-barang yang biasanya digadaikan oleh kaum tani.

Banyak kaum tani terpaksa menjual miliknya yang paling berharga, tanah. Sering terjadi apa yang dinamakan “jual Akad”. Bentuknya yalah kaum tani menjual tanah dengan ketentuan ia bisa menyewanya dengan harga antara 30 sampai lebih dari 100% dengan hak membeli kembali tanah yang di “jual akad”-kan itu. Ketentuan yang terakhir ini pada umumnya sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Dengan demikian sebagian sawah jatuh di tangan kaum tani yang lebih kaya, sebagian jatuh di tangan penduduk kota yang berharta atau pegawai-pegawai yang kaya. Dengan demikian pula kaum tani yang dulunya masih memiliki sedikit tanah terpaksa menjadi buruh industri atau perusahaan transport atau tukang kerajinan tangan. 7)

Sementara itu jika rakyat terpaksa membawa harta benda mereka yang terkahir ke rumah gadai, jawatan ini dalam waktu krisis itu bahkan tertimbun keuntungan luarbiasa.

Karena tidak ditebus pada waktunya, perhiasan seharga 20.000.000 gulden dalam tahun 1931 dan seharga 39.000.000 gulden dalam tahun 1932 dikirim ke Amerika Serikat (semua berupa emas-emasan). Di atas penderitaan dan kemiskinan rakyat, jawatan pegadaian dalam tahun 1931 di Jawa saja mengeduk keuntungan sebanyak 28.000.000 gulden, dan dalam tahun 1933 12.000.000 gulden.8)

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang ngamuk itu masyarakat digemparkan oleh laporan Mühlenfeld, seorang pejabat tinggi yang mengungkapkan, bahwa seorang pribumi bisa makan cukup dengan 2 ½ sen (sebenggol) sehari. Laporan itu menimbulkan heboh dan dirasakan sebagai pukulan di muka yang berkuasa. Dengan cepat-cepat pemerintah mengangkat satu komisi yang terdiri dari ahli cindikiawan untuk memeriksa sampai di mana benarnya laporan tersebut. Sesudah bekerja keras komisi berhasil menyusun laporan setebal 400 halaman. Apa yang dikemukakan Mühlenfeld dinyatakan benar. Komisi bahkan menambahkan, bahwa uang sebenggol itu tidak “lux”, tapi cukupan. 9)

Dr. W.K.H.Feuilletau de Bruyn dalam bukunya menulis bahwa di karesidenan Begelen ternyata tiap jiwa terpaksa makan di bawah 3 sen sehari. Hanya sedikit saja yang di atas 2 ½ sen sehari, termasuk keperluan slametan dan nyamikan.

Dengan segala cara penduduk berikhtiar mendapat uang kontan. Mereka menjual obral ternak kecil merka. Demikianlah misalnya kambing dewasa dari desa-desa yang jaraknya 60 sampai 80 km di Jakarta hanya laku f 1,50   à f 2,00. Si pemilik di desa tentunya hanya menerima 50 sampai 75  sen saja. 10)

Yang menarik perhatian yalah, bahwa dalam tahun ’32 seorang narapidana mendapat beaya 14 sen sehari.

Koran Bandung pernah mengabarkan, bahwa tiap pagi banyak orang berdiri di depan rumah penjara Banceui dan minta dipenjarakan. Di penjara terang bisa makan, sedang di luar bisa mati kelaparan.

Dalam situasi semacam itu tentu saja tidak mengherankan jika di berbagai tempat timbul bentrokan antara rakyat dan alat kekuasaan kolonial. Dalam paro pertama tahun 30-an terjadi bentrokan berdarah di Pasuruhan (Kejayan), perlawanan tukang grobak di Semarang, perlawanan kaum tani di banyumas, Aceh, di sekitar Bengkalis (Sumatra timur), di daerah Mandailing (Tapanuli selatan), di sekitar Bekasi dan Krawang, di Gorang-Gareng (Madiun) dls.

Pada tanggal 5 Februari 1933 tidak saja di Indonesia, tetapi seluruh dunia digemparkan oleh pemberontakan di atas penjelajah De Zeven Provinciën.

Dalam rangka penghematan  oleh pemerintah kolonial pada tanggal 1 Juli 1931 dilakukan pemotongan gaji dari para marinir Indonesia dan Belanda. Potomgan ditentukan 5%. Setahun kemudian gaji yang sudah dipotong 5% itu dipotong lagi 5%.

Sampai demikian jauh para marinir hanya menggerutu saja.

Akan tetapi, ketika pemerintah merencanakan pemotonga lagi pada 1 Januari 1933  dan jumlahnya ditetapkan 7%, baik kaum marinir Indonesia,  maupun kaum marinir Belanda sama-sama kehilangan kesabaran.

Mereka mengadakan perembugan dan memutuskan untuk bersama-sama menetang rencana itu. Ketika itu kaum marinir Indonesia mempunyai organisasi yang diberi nama Inlandse Marine Bond (IMB). Anggotanya 1000 orang. IMB mengeluarkan majalahnya sendiri. Namanya “Sinar lautan”. Kaum marinir Belanda terhimpun dalam 2 organisasi. Yang satu Bond van Korporaals, sedangkan yang lain Bond van Minder Marine Personeel, biasanya disingkat Onderofficieren Bond dan Bond Marinepersoneel. 11)

Aksi pertama dimulai oleh kaum marinir Belanda.

Pada 27 Desember mereka mengadakan demonstrasi di pangkalan laut Ujung (Surabaya). Sekalipun pemerintah melakukan penangkapan, aksi tidak dapat dihentikan.

Dua hari kemudian para marinir dari kapal perang Java, Evertsen, Piet Hein dan Sumba bersama-ssama meninggalkan pekerjaan, mengadakan demonstrasi, sekarang di dalam kota Surabaya.

Dalam rapat banyak yang mengusulkan, supaya aksi dikoordinasi dengan kaum marinir Indonesia. Karena itu rapat ditunda. Mulailah diadakan kontak dengan pimpinan Inlandse Marine Bond.

Pada tanggal 1 Januari 1933, bertepatan dengan akan dilaksanakannya pemotongan gaji yang ketiga kaum marinir Belanda dan Indonesia bermaksud mengadakan rapat bersama. Pada tanggal 31 Desember semua personil dikumpulkan oleh komandan masing-masing dan diberi tahu, bahwa pemotongan gaji tidak jadi dilakukan. Rencana rapat tanggal 1 Januari lalu dibatalkan. Dikira kemenangan telah tercapai.

Pada saat kaum marinir lengah itu komandan marinir Surabaya menempatkan pengjagaan di tempat-tempat yang strategis di kota tersebut, sedangkan di Ujung (pusat angkatan laut Hindia Belanda) dilakukan penjagaan ketat.

Sementara itu komando tertinggi angkatan laut merencanakan cara untuk mematahkan semangat para marinir Belanda dan Indonesia.

Di tengah laut berlaku hukum perang. Maka itu kelompok-kelompok marinir yang dianggap berbahaya diperintahkan mengangkat sauh dan berlayar. Kelompok marinir kapal penjelajah Zeven Provinciën digolongkan kelompok yang berbahaya itu.

Pada 2 Januari 1933, di tengah-tengah hujan tropik yang lebat kapal tersebut bersama dengan beberapa kapal yang lainnya berangkat meninggalkan ujung menuju Laut Jawa. Katanya untuk bersama-sama mengadakan manuver.

Tetapi sesudah di tengah laut tenyata De Zeven Provinciën mendapat perintah meninggalkan eskader dan berlayar sendirian ke Barat.

Kapal penjelajah De Zeven Provinciën  diturunkan ke air tahun 1909. Ia berlapis baja dan berukuran 6.500 ton. Senjatanya terdiri dari beberapa meriam ukuran 28cm. Sekalipun sudah diminta beberapa kali kapal penjelajah ini tidak dilengkapi dengan meriam penangkis udara.

Karena sudah terlalu tua dan tidak bisa berfungsi sebagai kapal penjelajah yang sebenarnya, De Zeven Provinciën pada saat itu hanya digunakan sebagai kapal pelatih bagi murid-murid sekolah pelayaran Makasar.

Pada waktu meninggalkan Ujung awak kapalnya berjumlah 460 jiwa, dipimpin oleh 30 perwira Belanda, 26 bintara Belanda dan 7 bintara Indonesia.

Dugaan komandan angkatan laut bahwa awak kapal penjelajah De Zeven Provinciën termasuk kelompok yang berbahaya memang tidak meleset. Banyak di antara mereka yang mempunyai kesedaraan politik.

Sudah barang tentu 30 orang opsirnya orang-orang reaksioner pilihan. Jika waktunya telah tiba 30 orang itu sudah bisa diperhitungkan tidak mungkin dapat mengatasi bawahan mereka, terutama karena mereka ini telah dipersatukan oleh nasib yang sama.

Pada tanggal 5 Januari De Zeven Provinciën berlabuh di Tanjungpriuk untuk mengisi arang batu. Sesudah itu pelayaran diteruskan ke Padang, kemudian ke Sibolga untuk akhirnya berlabuh di pelabuhan Sabang, di ujung utara pulau Sumatra.

Ketika sedang berlabuh di Sibolga tersiarlah berita bahwa pemotongan gaji akan tetap dilaksanakan, sekalipun tidak lagi 7% melainkan 4%.

Tapi rasa marah mulai menyala dalam hati mereka karena merasa ditipu.

Sementara itu kapal-kapal perang lainnya yang katanya mengadakan latihan di Laut Jawa diperintahkan kembali ke Ujung. Di sinilah mereka mendengar berita diteruskannya pemotongan gaji yang dikatakan telah dibatalkan itu.

Karena merasa ditipu mereka menjadi sangat marah. Mereka mengadakan pertemuan dan kemudian melancarkan demonstrasi. Dengan demikian terjadilah bentrokan dengan fihak polisi.

Untuk mencegah memburuknya keadaan komandan pangkalan mengeluarkan larangan berdemionstrasi. Di tempat-tempat yang penting ditempatkan penjagaan. Tetapi para marinir tidaka dapat diintimidasi.

Pada hari minggu 29 Januari mereka mengadakan demonstrasi lagi. Sekarang suasana kota Surabaya menjadi hangat kembali.

Esok harinya, tanggal 30 aksi tersebut didukung oleh 308 orang marinir dari kapal perang Java, kapakl perang Piet Hein dan Sumba. Mereka serentak meletakkan pekerjaan.

Panik karena aksi-aksi itu komandan pangkalan buru-buru minta bantuan tentara untuk memblokade asrama angkatan laut. Ujung.

Ketika mengetahui duduk perkara sebenarnya, 40 serdadu yang ditugaskan mengepung asrama menolak perintah tersebut.

Sebagai penytaan solidaritet juga para marinir dari pangkalan kapal selam ikut mengadakan aksi pemogokan.

Di penjelajah De Zeven Provinciën pemotongan gaji yang ketiga kalinya itu menjadi pembicaraan sehari-hari. Para awak kapal pada watu senggang berkelompok-kelompok dan membicarakan soal yang menyangkut mereka bersama tadi.

Perbedaan warna kulit sudah tidak terasa lagi. Nasib buruh bersama lebih berat timbangannya. Di pojok-pojok yang sunyi dari penjelajah berlapis baja itu para anak kapal Indonesia dan Belanda berjabatan tangan dan saling berpelukan.

Mereka membulatkan tekad untuk memberontak melawan penghisapan dan ketidak adilan.

Pada tanggal 2 Februari De Zeven Provinciën meninggalkan Sabang menuju Uleele dan malam itu juga  rapat di dermaga.

Esok harinya diterima lagi kabar dari Surabaya tentang berlangsungnya pemogokan besar-besaran di kalangan marine, ditangkapnya para pemogok dan bagaimana mereka kemudian dijebloskan dalam kamp tawanan Sukolilo di Madura. Suasana hangat menjadi panas.

Pada malam hari tanggal 3 Februari 1933 diadakan rapat untuk menyusun renca a pemberontakan. Untuk memimpin gerakan dipilih satu badan yang terdiri dari Paradja (kelasi), Rumambi (Kopral, telegrafis), Gosal (kopral, juru rawat), Kawilarang (kelasi kl.1), Hendrik (Stoker), Suwarso (seiner) dan Tahumena (navigator). Sementara itu hubungan dengan fihak marinir Belanda dipererat. Mereka ini diwakili oleh kopral masinis Maud Boshart.

Dekat sebelum meletusnya pemberontakan, badan pimpinan berhasil mengadakan pembagian tugas. Kawilarang ditugaskan sebagai komandan. Gosal bertanggungjawab mengenai keamanan. Paradja mengatur persenjataan. Maud Boshart bertugas sebagai pemimpin kamar mesin.

Pada tanggal 4 Februari malam hari persiapan terakhir sudah selesai. Malam itu juga gerakan akan dimulai.

Sebagian dari anak kapal dan opsir sedang berada di darat (Kotaraja) untuk menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh gubernur. Yang tinggal di atas kapal adalah mereka yang telah menyatakan ikut dalam gerakan, sanggup menanggung segala akibat dan patuh pada pimpinan.

Koordinasi antara marinir Indonesia dan Belanda jalan lancar. Para opsir Belanda yang sedang dinas di kapal dengan tidak banyak kesulitan ditangkap, gudang senjata dibuka dan berbagai jenis senapan dibagi-bagikan.

Sesudah segala sesuatu berjalan seperti direncanakan, Boshart dibantu oleh tenaga-tenaga Indonesia menjalankan mesin. Kapal penjelajah De Zeven Provinciën dengan asap tebal mengepul dari cerobongnya keluar meninggalkan pelabuhan.

Para opsir dan awak kapal yang dirnggalkan di Sabang dengan cepat diangkut dengan kapal pemerintah Aldebaren mengejar penjelajah yang memberontak itu.

Ketika pada 5 Februari Aldebaren di lepas pantai barat dari ujung utara Sumatra mendekat De Zeven Provinciën moncong-moncong meriam penjelajah ini diarahkan pada pengejarnya. Lewat radio diperintahkan, agar Aldebaren tidak berusaha mendekatinya. Melihat gelagat tidak enak itu fihak pengejar tidak bernafsu lagi dan mengundurkan diri.

Pada tanggal 10 Februari De Zeven Provinciën memasuki Selat Sunda.

Sementara itu di depan tampak satu eskader yang terdiri dari kapal perang Java yang dikawal oleh dua pemburu torpedo Evertsen dan Piet Hein serta dua kapal selam. Di udara tempak beberapa pesawat terbang.

Di kapal penjelajah De Zeven Provinciën radio telegrafis Rumambi menerima perintah komandar eskader untuk menyerah. Segera Kawilarang mengumpulkan pimpinan untuk berunding.

Ultimatum tersebut dijawab dengan singkat:”Minta agar tidak diganggu – akan meneruskan pelayaran ke Surabaya.”

Bom pertama yang jatuh di atas geladak menimbulkan korban yang tidak sedikit. Sesudah itu tiga pesawat lagi terbang rendah di atas kapal. Kali ini bom-bom yang dijatuhkan tidak mengenai sasaran.

Maud Boshart yang terpental karena tekanan ledakan bom dan kemudian mencari pimpinan hanya menemukan Paradja yang telah gugur. Godal yang telah mengorbankan jiwanya dan Kawilarang yang luka parah.12)

Korban pagi hari 10 Februari 1933 itu terdiri dari 19 awak kapal tewas, termasuk 3 awak kapal bangsa Belanda, 5 awak kapal bangsa Indonesia luka parah (4 meninggal kemudian), 7 awak kapal luka ringan, termasuk seorang awak kapal seorang perwira Belanda.

Dunia digemparkan oleh pemberontakan penjelajah De Zeven Provinciën. Suratkabar kaum modal monopoli dunia sudah barang tentu mengutuknay. Tetapi suratkabar kaum progresif sedunia menyambutnya dengan penuh kebanggan. Pemerintah Belanda dikutuk karena lebih mementingkan jalan kekerasan daripada jalan damai yang diusulkan oleh ketua organisasi marinir Belanda dan marinir Indonesia di Surabaya, supaya beberapa orang wakil kedua organisasi tersebut didrop di kapal De Zeven Provinciën untuk berunding.

Rakyat Indonesia tidak pernah melupakan pemberontakan penjelajah De Zeven Provinciën. Sampai tahun 1965, pada setiap tanggal 5 Februari peristiwa tersebut diperingati dalam rapat di berbagai tempat.

Di depan sudah dikemukakan, bahwa sesudah dibubarkannya Partindo dan lumpuhnya PNI, kembali gerakan kemerdekaan  nasional mengalami kemunduran. Tetapi ini terbukti juga hanya bersifat temporer. Arus sejarah tidak bisa dibendung oleh kaum kolonialis Belanda, seperti halnya sejarah menempuh arusnya sendiri dan tidak menurut keinginan manusia.

Pada pertengahan tahun 30-an di Indonesia semakin terasa pengaruh perkembangan politik yang terjadi di Eropa.

Seperti diketahui, pada tahun 1933 Adolf Hitler mulai berkuasa. Dengan menangnya nazisme di Jerman ini bahaya rasisme, expansionisme dan perang segera menampakkan diri.

Untuk menentang bahaya fisisme Komintern menyelenggarakan kongres (ke-VII) di Moskou pada bulan Juli 1935. Kongres a.l. memutuskan agar kaum komunis di seluruh dunia membentuk front

rakyat anti-fasisme. Dalam laporan umum Georgi Dimitrov menjelaskan, bahwa fasisme adalah musuh yang paling berbahaya dari rakyat sedunia. Karena itu segala kekuatan harus dipersatukan untuk mengelakkan munculnya bahaya tersebut.

Resolusi Kongres ke-VII Komintern tersebut tidak jatuh di bumi yang tandus.

Di berbagai negeri Eropa lahir front rakyat anti-fasis. Asia tidak ketinggalan. Pada bulan Desember tahun 1936 di Tiongkok berhasil digalang front nasional anti-Jepang. Menyusul tak lama kemudian front persatuan demokratis Indocina di bawah pimpinan Partai Komunis Indocina.

Dalam suasana seperti itulah sementara tokoh PKI di luar negeri berusaha kembali ke tanah air mereka. Orang yang pertama berangkat adalah Semaun. Tetapi dengan alasan yang tidak jelas ia kembali ke Moskou sesudah sampai di Waldiwostok.

Usaha berikutnya dilakukan oleh Muso. Dengan menempuh berbagai rintangan dan kesukaran ia pada tahun 1935 berhasil masuk Indonesia. Muso menjadikan kota Surabaya sebagai pusat aktivitetnya.

Setahun lamanya ia mendidik kader untuk membangun kembali PKI yang rusak sejak kandasnya pemberontakan November 1926.

Pada tahun 1936 Muso terpaksa meninggalkan Indonesia, karena kehadirannya di Surabaya mulai dicium oleh dinas rahasia Hindia Belanda.

Sayang sekali mengenai periode ini belum bisa ditemukan bahan-bahan yang otentik. Wawancara dengan berbagai tokoh PKI yang aktif dalam waktu itu hanya menelorkan bermacam-macam informasi yang tidak saling mengisi dan bahkan saling bertentangan.

Yang bisa dipastikan yalah, bahwa Muso telah berhasil membentuk inti pimpinan PKI illegal yang a.l. terdiri dari Pamudji (orang pertama), Sukajat, Durrachim, Abdul Azis dan Amir Sjarifuddin. Di samping itu masih terdapat beberapa kader lain yang mendapat berbagai tugas, antaranya Widarta.

Atas prakarsa Amir Sjarifuddin, Sartono, A.K.Gani, Wikana dll. pada 23 Mei 1937 lahir partai politik baru dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia, lebih populer dengan sinkatan Gerindo.

Dalam melaksanakan garis politik CC PKI illegal, kaum komunis dalam lingkungan Gerindo (a.l. Amir Sjarifuddin dan Wikana) berhasil memperjuangkan diterimanya program anti-fasis.

Dalam program Gerindo dengan jelas dinyatakan, bahwa dalam situasi dunia waktu itu, tak ada jalan lain begi keselamatan rakyat Indonesia dari pada bersama kekuatan anti-fasis di seluruh dunia menghadapi ancaman bahaya fasisme, musuh yang paling berbahaya dan sudah mendekat.

Itulah sebabnya berbada dari PNI dan Partindo, Gerindo tidak lagi menggunakan metode non-koperasi. Gerindo tidak saja mengajak semua partai politik untuk bekerja sama, tetapi juga mengulurkan tangan pada kekuasaan kolonial Belanda untuk bersama-sama melawan  bahaya agresi fasisme Jepang.

Dalam rangka kerja sama dengan kekuatan Hindia Belanda menghadapi bahaya agresi Jepang inilah lewat Amir Sjarifuddin seorang pembesar Belanda Ch.Ovan der Plas memberikan fonds sebesar f 25.000,–.

Soal ini jauh kemudian hari (tahun 1948) dihebohkan orang. Secara terus terang Amir Sjarifuddin mengakui hal ini diberbagai rapat umum disertai dengan penjelasan untuk keperluan apa batuan tersebut.

Gerindo juga partai nasionalis pertama yang berani membuka pintunya bagi kaum peranakan Tionghwa. Putusan ini diambil dalam kongres ke-II di Palembang pada tahun 1939.

Untuk datang pada titik tersebut tidak sedikit pekerjaan ideologis yang harus dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini tidak bisa diabaikan peranan majalah “Kebangunan” (mulai terbit pertengahan tahun 1935) di bawah asuhan Sanusi Pane. Dalam mempersiapkan lahirnya Gerindo majalah ini sekaligus banyak mengemukakan berbagai masalah peranakan dengan nada yang positif.

Golongan peranakan Tionghwa (juga peranakan Arab) dengan nafas lega menyambut putusan itu.

Golongan ini telah lama berusaha mendapat pengakuan sebagai bangsa Indonesia. Usaha ini selalu kandas karena purbasanagka masih cukup tebal.

Dalam zamanya PNI partai ini masih belum mau menerima seorang peranakan sebagai anggota penuh. Ia hanya bisa diterima sebagai calon anggota.

Sesudaha zaman PNI, Parindra juga menolak seorang peranakan (terutama peranakan Tionghwa) sebagai anggota penuh.

Tidak mengherankan jadinya, bahwa putusan kongres ke-II Gerindo disambut lega oleh golongan ini.

Para perantau Tionghwa pada tahun 1932 mendirikan partai politik mereka sendiri dengan nama  Partai Tionghwa Indonesia (PTI). Di antara pemrakarsa dan pemimpinnya adalah Liem Kun Hian dan Ko Kwat Tiong. Yang pertama seorang wartawan (Surabaya), yang kedua seorang pengacara (Semarang).

Tujuan PTI yalah membantu rakyat Indonesia berjuang untuk Indonesia Merdeka, di mana rakyat mempunyai persamaan hak dan kewajiban dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Langkah Lien Kun Hian dan Ko Kwat Tiong berhasil menarik simpati tenaga-tenaga yang berfikiran maju. Di antara mereka ini terdapat Tjoa Sik Ien, seorang dokter lulusan Eropa. Menjelang pecahnya perang dunia ke-II ia menjadi direktur harian Sin Tit Po di Jakarta. Pemimpin redaksi harian ini adalah Tan Ling Dji (sejak 1939). Seperti diketahui Tan Ling Dji kemudian muncul dan terkenal sebagai tokoh utama PKI illegal dalam zaman revolusi.Tjoa Sik Ien dalam tahun 1939 dipilih menjadi ketua PTI.

Di samping dua tokoh tersebut muncul pula tokoh-tokoh dari generasi yang lebih muda, antaranya Oei Gee Hwat dan Siauw Giok Tjhan. Selama revolusi Oei aktif di Madiun  dan pada 19 Desember 1949 bersama Amir Sjarifuddin dkk. Dibunuh di Ngalian, Surakarta. Siauw Giok Tjhan mempunyai peranan penting dalam zaman revolusi dan pernah menduduki jabatan-jabatan tinggi.

Atas inisiatif Gerindo pada bulan Mei 1939 didirikan satu federasi dari berbagai partai politik yang ada dengan nama Gabungan Politik Indonesia, disingkat Gapi.

Berhasil didirikannya gabungan ini berarti terbentuknya front rakyat menghadapi ancaman bahaya fasisme .

Gapi beranggotakan delapan partai politik, Gerindo, Parindra, Partai Sarekat islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Partai Katholik Indonesia, Partai Arab Indonesia, Pasundan dan Persatuan Minahasa. Partai Tionghwa Indonesia tidak masuk karena hanya bisa diterima sebagai calon anggota, tetapi menyatakan membantu sepenuhnya usaha-usaha Gapi.

Dalam pimpinan pusat Gapi duduk a.l. Amir Sjarifuddin (Gerindo), Abikusno Tjokrosujoso (PSII) dan Husni Thamrin (Parindra).

Kekuatan politik yang besar ini mengulurkan tangan pada pemerintah Hindia Belanda untuk bersama-sama menghadapi fsisme Jepang. Ini sesuai dengan program Gapi yang menyatakan a.l. perlunya diadakan kerja sama yang baik antara partai-partai politik Indonesia dengan fihak Belanda untuk menghadapi kemungkinan serangan fasisme Jepang, perlunya volksraad  dirobah menjadi parlemen yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat dan perlunya kepada departemen-departemen diganti dengan menteri yang bertanggung jawab pada parlemen tersebut.

Untuk memperkuat tuntutannya dan memperluas dukungannya terhadap Gapi pada akhir 1939 menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil k.l. 90 partai politik  dan organisasi massa. Kongres menerima baik program bersama  Gapi, dengan bulat menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera merah putih sebagai bendera nasional dan lagu “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan.

Kongres rakyat berikutnya diselenggarakan pada bulan September di Yogyakarta. Dalam kongres ini bentuk dan sifatk organisasinya dirobah. Bukan lagi semata-mata hanya kongres, melainkan satu Majelis Rakyat yang membicarakan dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ketika itu hampir seluruh Eropa sudah diinjak-injak nazi Jerman. Negeri Belanda tidak terkecualikan. Pemerintahnya bahkan sudah lari ke London.

Sekalipun mengalami pahit getirnya penindasan, kekuasaan Belanda masih saja belum mau mengerti perasaan rakyat Indonesia yang telah dijajah selama tiga setengah abad.

Petisi Sutardjo yang diterima oleh volksraad dalam tahun 1936 minta agar diadakan konferensi mejabundar dengan Nederland untuk membicarakan pemerintahan sendiri dalam jangka waktu 10 tahun tidak digubris dalam waktu lama. (Ditolak pada tahun 1938).

Menyusul kemudian dalam volksraad mosi Sutardjo-Tajudin Noor-Soangkupon-Kasimo-Thamrin-Mogot. Mosi ini minta agar hak gubernur jenderal lebih dibatasi dan hak volksraad lebih diperluas. Jawab pemerintah Belanda: tidak setuju.

Datang lagi mosi lain, kali ini mosi Wiwoho. Mosi ini minta agar diadakan beberapa perobahan ketata-negaraan. Jawab pemerintah Belanda: tidak setuju.

Ketika bahaya agresi Jepang semakin jelas dan rakyat Indonesia minta diadakan milisi, jawab pemerintah Belanda: tidak bisa.

Ketika diajukan permintaan agar dalam dokumen-dokumen resmi kata Nederlands Indie diganti dengan Indonesia, pemerintah Belanda juga menolaknya. Yang bisa diterima hanya istilah indonesisch (kata sifat) dan istilah Indonesier (orang Indonesia).

Sikap pemerintah Belanda tersebut tidak saja menimbulkan kejengkelan pada rakyat Indonesia, tapi juga di antara rakyat Belanda sendiri.

Kongres CPN tahun 1938 memutuskan a.l. agar di Indonesia dibentuk kekuatan yang besar untuk nanggulangi bahaya agresi Jepang dengan memberi kebebasan bersidang dan berkumpul dan agar tempat pembuangan Digul dihapuskan.

Dengan menolak semua tuntutan volksraad yang demikian lunak kaum kolonialis Belanda menunjukkan pandangannya yang sempit. Pada saat-saat yang menentukan itu mereka masih saja tidak bisa melihat arah baru perkembangan dunia.

Tiga bulan sesudah kekuasaan Belanda mengungsi ke Inggris dikeluarkan satu keterangan, bahwa sebelum perang berakhir dan kekuasaan Belanda kembali tidak mungkin diadakan perobahan politik yang bagaimanapun terhadap Indonesia. Juga tidak dikandung maksud untuk mengadakan perobahan ketatanegaraan.

Pada tanggal 10 Mei 1941 (setahun sesudah Nederland diduduki Jerman) ratu Wilhelmina dalam satu pidato menjelaskan secara samar-samar tentang adanya kemungkinan perobahan-perobahan tertentu di Indonesia. Dan seolah-olah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat Indonesia dibentuklah satu komisi (komisi Visman). Komisi ini ditugaskan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat di Indonesia tanpa hak mengajukan usul apapun di luar pendapat-pendapat yang dikumpulkan itu. Sesudah perang pemerintah kolonial Belanda baru akan mempertimbangkan segala pendapat yang dihimpun komisi.

Sudah barang tentu Gapi menolak memberikan bahan, tapi kemudian menyampaikan satu memorandum di mana dituntut kemerdekaan dengan parlemen sendiri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab pada parlemen tadi.

Profesor Wertehim, guru besar pada Rechts Hoge School di Jakarta yang duduk dalam komisi Visman secara terang-terangan mengatakan, bahwa laporan yang disusun komisi tersebut adalah suatu gumpalan besar kebohongan. 13)

Dengan dibentuknya komisi Visman itu sebenarnya untuk Gapi dan dengan demikian juga tuntutan rakyat ditolak oleh fihak yang berkuasa.

Rakyat Indonesia dengan demikian mendapat pelajaran yang sangat baik. Adalah suatu ilusi jika mengharapkan kekuasaan politik dari fihak yang berkuasa. Nasib dan hari kemudian rakyat Indonesia terletak di tangan rakyat Indonesia sendiri.

Tidak ada yang menduga, bahwa kesempatan merebut kemerdekaan telah begitu dekat. Rakyat Indonesia tidak membiarkan kesempatan itu lalu begitu saja.

Tetapi sebelum itu terjadi satu penderitaan yang lebih berat lagi harus dilalui. Penderitaan di bawah kaki fasis Jepang.

—–ooooo0ooooo—–

catatan

1. Rutgers, Ir. S.J., “Indonesië, Het Koloniale Systeem, hlm. 194

2. Idem.

3. Dr.W.K.H. Feuilletau de Bruyn “Tien moeilijke jarena”, hlm. 19

4. Ir. S.J.Rutgers “Indonesië”. Het koloniale systeem, hlm. 202

5. Dr. W.K.H. Feuilletau de Bruyn “Tien moeilijke jaren”, hlm. 23

6. Dr.W.K.H.Feuilletau de Beruyn, “Tien moeilijke jarena”, hlm 26

7. Idem

8. Ir. S.J.Rutgers “Indonesië” Het Koloniale Systeem, hlm. 209

9. Idem hlm. 207

10. Dr.W.K.H. Feuilletau de Bruyn, “Tien moeilijke jaren” hlm. 22

11. “Pemberontakan di atas kapal Hr.Ms. De Zeven provinciën” hlm. 28-33

12. Maud Boshart “De muiterij op Zeven Provinciën”, hlm. 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s