Polisi Kembali Teror Petani Wongsorejo

Dari: TEMPO.CO,

Banyuwangi-Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur menangkap tiga petani kampung Bongkoran, Kecamatan Wongsorejo, Sabtu dini hari, 17 Januari 2015. Selama ini petani Bongkoran getol mempertahankan tanahnya yang akan dicaplok PT Wongsorejo dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dibangun kawasan industri.

Koordinator Organisasi Petani Wongsorejo Yateno mengatakan tiga petani yang ditangkap polisi ialah Sulak, 45 tahun, Usman (60) dan Djali (50). Mereka diciduk sekitar pukul 02.30 WIB. “Kami tak tahu apa alasan penangkapan itu,” kata Yateno kepada Tempo.

Menurut Yateno sekitar 12 polisi datang bersama petugas keamanan PT Wongsorejo. Sebelum menangkap tiga petani itu, rombongan lebih dulu menuju rumah Nursadin, salah satu petani. Ternyata Nursadin tak ada di rumah. Salah seorang petugas keamanan perusahaan bahkan sempat mengalungkan celurit ke leher istri Nursadin. (Baca berita terkait: Kontras Minta Polisi Usut Kekerasan di Wongsorejo)

Sebelum penangkapan, kata Yateno, petani Bongkoran kerap menerima intimidasi. Pada 28 September 2014 misalnya, 10 petani yang luka memar karena diserang sekelompok orang yang diduga preman suruhan perusahaan.

Kemudian pada Rabu, 12 Januari 2015, petani lainnya, Busana dan istrinya, ditodong pistol oleh tiga orang yang diduga anggota Marinir. Petani kemudian melaporkan kasus itu ke Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banyuwangi.

Selain itu mereka juga melapor ke Polres Banyuwangi dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. “Tiga petani yang ditangkap hari ini yang pernah melapor ke Polda,” kata dia. (Baca: Komnas HAM Selidiki Sengketa Lahan Wongsorejo )

Kepala Polsek Wongsorejo Ajun Komisaris Mulyono membenarkan ada penangkapan petani. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut. “Silakan tanya ke Polres Banyuwangi. Keterangan satu pintu di Polres,” kata Mulyono.

Saat dihubungi, Kapolres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Tri Bisono Soemiharso belum merespon karena sedang ada acara. “Pak Kapolres masih ada kegiatan,” kata seorang ajudan melalui telepon. (Baca pula: Petani Banyuwangi Tuntut Hak Tanah)

Konflik tanah Wongsorejo berawal saat diberikannya izin hak guna usaha (HGU) kebun randu seluas 603 hektare sejak 1980 kepada PT Wongsorejo. Namun HGU tersebut telah berakhir pada 2012 dan akan diperpanjang. Di sisi lain, Pemerintah Banyuwangi berencana membangun kawasan industri terpadu di lahan tersebut.

Namun, di kawasan kebun randu itu terdapat sekitar 287 kepala keluarga yang menetap sejak 1950-an. Mereka meminta 220 hektare lahan sebagai permukiman dan pertanian. Permintaan petani itu ditolak. Pemerintah Banyuwangi dan PT Wongsorejo hanya bersedia memberikan lahan seluas 60 hektare.

MASSA TUNTUT PEMBEBASAN DUA PETANI PANGALENGAN

Oleh: Antara Jawa Barat
Rabu, 03 Apr 2013 [15:12:25]

Antarajawabarat.com,3/4 – Seribuan petani dan pemuda asal Pangalengan Kabupaten Bandung, Rabu, mendatangi Pengadilan Negeri Bale Bandung menuntut pembebasan dua rekannya yang berperkara dengan tuduhan pengrusakan aset milik Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) yakni pos jaga dan lahan pertanian.

“Tiga rekan kami yang diperkarakan oleh PDAP dan kini memasuki vonis tidak bersalah, kami menuntut agar segera dibebaskan,” kata Deni, salah seorang koordinator lapangan aksi massa itu.

Mereka menuntut agar Momo dan Yana yang diperkarakan dengan tuduhan melakukan pengrusakan aset dari perusahaan daerah atau BUMD Provinsi Jawa Barat itu. Massa memenuhi halaman depan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berlokasi di Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung itu.

Kehadiran massa selain mendesak pembebasan kedua rekannya yang akan menjalani vonis atas perkara yang melilitnya itu, juga meminta majelis hakim untuk secara cermat melihat perkara yang dihadapi kedua petani itu.

“Selain kedua teman kami ini, ada satu lagi yang ditetapkan DPO oleh kepolisian. Padahal mereka tidak melakukannya,” kata dia.

Permasalahan yang terjadi di lahan PDAP itu bermula ketika terjadi sengketa lahan antara PDAP dengan petani penggarap yang menggarap lahan milik BUMD yang sudah lama terlantar.

Akhirnya terjadi peristiwa kerusakan pos jaga dan lahan pertanian di lahan PDAP yang berujung dilaporkannya tiga orang yang saat ini berperkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung itu.***1***

Syarif A

Sumber Link:

http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/42927/MASSA-TUNTUT-PEMBEBASAN-DUA-PETANI-PANGALENGAN

Warga Tolak Pembangunan Perumahan Caracas

Kuningan News – Keinginan Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda untuk mengenalkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi rupanya hanya sebatas selogan. Adanya indikasi perusakan alam sangat nampak di Bukit Caracas yang kini sedang dirubah menjadi lokasi perumahan. Atas kondisi seperti ini, banyak warga Caracas dan sekitarnya yang merasa sangat keberatan dan menolak proses pembangunan itu.

Salah satu penolakan keras dilontarkan Nining Hana, warga Caracas yang rumahnya cepat di samping bibir tebing Bukit Caracas yang kini sedikit demi sedikit menghilang. “Terus terang saja sejak kecil saya dan warga di sini sangat membanggakan bukit Caracas yang kini dirusak. Walaupun saya juga lama di Jakarta, akan tetapi ini daerah saya yang harus saya perjuangkan nuansa alaminya,” ketus Nining dengan nada keras, usai bertemu Ketua DPRD Kuningan H Acep Purnama, Senin (21/5).

Dijelaskan Nining, upaya perusakan Bukit Caracas melalui pembangunan perumahan sudah sejak lama ia perhatikan. Bahkan, dirinya sendirian sudah mendatangi Bupati Kuningan untuk melayangkan surat pengaduan. “Saya sendiri sudah menghadap Pak Bupati, disana juga saya dikelilingi para pejabat terkait, seperti dari BPLHD, SDAP, Bina Marga dan yang lainnya. Termasuk juga Kasatpol PP, tapi saya tidak gentar untuk menghadapinya,” jelas Nining yang juga aktivis Lingkungan Hidup itu.

Nining mengatakan, dalam pertemuannya dengan Acep, dirinya menuntut agar Pemkab Kuningan dapat segera menghentikan pembangunan tersebut demi hukum karena sudah jelas menyalahi aturan. Tuntutan penghentian itu juga ia maksudkan demi kemanusiaan karena warga sekitarlah yang akan menerima dampak dari lingkungan yang rusak tersebut.

“Hanya Pak Bupati yang bisa menghentikan pembangunan ini. Saya menginginkan Bukit Caracas dikembalikan pada fungsi semula sebagai resapan air dan bukan resapan tinja dari penghuni perumahan. Apa arti pelestarian lingkungan yang merupakan konsep Kabupaten Konservasi yang selama ini digembar gemborkan,” kata Nining.

Lebih jauh Nining mengungkapkan, keberadaan Bukit Caracas merupakan sejarah bagi Kabupaten Kuningan. Untuk itu, jika Bukit Caracas yang merupakan bukit pertama di Kuningan tidak dikembalikan kepada kondisi semula, dirinya memandang Pemkab Kuningan telah menghilangkan sejarah. Ia sangat ingat ketika masih kecil, Ayahnya yang juga tentara 45 dulu pernah bercerita, jika Bukit itu merupakan tempat untuk melihat kapal-kapal Belanda saat memasuki Kuningan.

“Saya masih ingat pesan-pesan ayah saya dulu, dia bilang jangan sekali-kali pulang dengan membawa tangis kekalahan ke rumah. Jadi, kalau masalah ini belum kelar, saya pantang untuk ninggalin Kuningan,” tegas Nining. (muh)

Sumber berita:

http://kuningannews.com/index.php/kuningan/tentang/sosial-dan-lingkungan/8661-warga-tolak-pembangunan-perumahan-caracas.html dipublikasikan pada hari Senin, 21 May 2012 17:37

Koleksi Foto MayDay 2012 di Bandung

01/05/2012 14:45
Gedung Sate Disatroni Ratusan Buruh

Aksi unjuk rasa buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Bandung berlangsung damai.

Mereka meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching, tolak kenaikan harga BBM, menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional, dan meminta diberikan upah layak.

Mereka berorasi secara bergantian di depan Gedung Sate.

 

Fotografer – Baban Gandapurnama
Dalam rangka memperingati May Day, ratusan buruh juga menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching, tolak kenaikan harga BBM, menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional, dan meminta diberikan upah layak.

http://bandung.detik.com/readfoto/2012/05/01/144518/1906069/501/3/gedung-sate-disatroni-ratusan-buruh

http://bandung.detik.com/readfoto/2012/05/01/144518/1906069/501/2/gedung-sate-disatroni-ratusan-buruh

http://bandung.detik.com/readfoto/2012/05/01/144518/1906069/501/1/gedung-sate-disatroni-ratusan-buruh

 

 

Mayday, Buruh Menuntut Hidup Layak

Selasa, 01/05/2012 – 17:26

BANDUNG, (PRLM).- Kehidupan yang layak bagi kaum buruh menjadi tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) yang dilakukan Selasa (1/5/12). Para buruh di Bandung Raya memusatkan kegiatan unjukrasa untuk menuntut kesejahteraana buruh di Jl. Diponegoro depan Gedung Sate Kota Bandung.

Unjuk rasa itu dilakukan ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh dengan orasi tuntutan yaang disampaikan bergiliran. Organisasi itu antara lain Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Barat, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Jabar, dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Menurut Ketua DPD SBSI 1992 Jabar Ajat Sudrajat kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, selama ini, pemerintah dan pengusaha menetapkan upah layak dengan standar kebutuhan buruh lajang. Sementara, penetapan itu mengabaikan kondisi buruh yang sudah berkeluarga.

Ia mengatakan, buruh pun saat ini menganggap mekanisme penetapan upah itu tidak sesuai dengan kondisi terkini. Komponen yang dijadikan dasar penetapan upah hanya 46 hal. “Harusnya ada penambahan item dari 46 jadi 56 item,’’ imbuh Ajat.

Ditambahkannya, kebutuhan yang belum diakomodasikan dalam penetapan upah layak di antaranya uang pulsa, kaos kaki, dan penambahan jumlah beras dari 10 kilogram jadi 12 kilogram. Di kawasan Bandung Raya, Kota Bandung akana dijadikan barometer dalam penambahan komponen penghitungan upah tersebut.

Menurut dia, bila penghitungan upah layak itu sudah diperbaiki, maka upah minimun Kota Bandung menjadi Rp2,5 juta. Sekarang, UMK Bandung menecapai Rp 1.271.625. “Kami harap pemerintah sudah menetapkan upah yang layak sebelum Idul Fitri tahun ini,” kata Ajat.

Juru Bicara Konfederasi Serikat Nasional KSN Jabar Hermawan juga menyampaikan hal senada. Ia mengatakan, meski peringatan Mayday sudah berlangsung sejak 200 tahun lalu sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan kepada kaum buruh, tetap saja masih banyak buruh yang hidup dalam ketertindasan pemodal.

Ia mengatakan, saat ini, masih ada buruh yang diupah sangat murah padahal ada sebagian pabrik yang masih memberlakukan jam kerja yang panjang. Hak-hak normatif buruh juga belum diberikan secara baik.

“Semakin kelam nasib kaum buruh ketika kebutuhan hidup semakin tajam meningkat karena adanya rencana kenaikan BBM yang akan menjadi ancaman nyata bagi kaum buruh dan seluruh rakyat di Indonesia,” kata Hermawan.

Menurut Ajat, buruh di Jawa Barat juga merasa diperlakukan tidak adil akibat sistem kerja kontrak atau outsourcing. Sistem ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertantu (PKWT). Keberadaan aturan itu sudah banyak disalahgunakan oleh pengusaha nakal dan kaum kapitalis.

Penolakan terhadap sistem tersebut juga disuarakan beberapa kali oleh orator unjuk rasa. Selain itu, tuntutan itu juga dituliskan dalam spanduk yang dibawa para pengunjuk rasa. (A-160/A-108)***

Sumber:

http://www.pikiran-rakyat.com/node/186863

Buruh Tuntut Kenaikan Upah dan Penghapusan Sistem Kontrak Kerja

Selasa, 1 Mei 2012.
Peringatan hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut May Day serentak digelar seluruh Negara di dunia dan juga Negara Republik Indonesia. Di Kalimantan Barat, Ratusan massa yang terdiri dari buruh, petani, nelayan dan mahasiswa melakukan aksi damai tadi pagi pukul 09.00 WIB di Bundaran Tugu Digulis. Aksi damai gabungan dari beberapa organisasi masyarakat seperti Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), PMII, Persatuan Buruh Indonesia Kalbar, Buruh Perusahaan META, Buruh Kelapa Sawit, Buruh Pabrik dan eks Buruh PT WBA  ini dilanjutkan ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Massa yang datang berasal dari seluruh daerah di Kalimantan Barat seperti Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau, Ketapang, Kubu Raya dan juga Kota Pontianak menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum tuntutan para buruh yaitu meminta kenaikan  upah minimum guna meningkatkan kesejahteraan dan pemberian jaminan keselamatan kerja dari PT Jamsostek secara adil dan merata.

Di Kalimantan Barat sendiri, upah minimum buruh masih rendah. Di Kota Pontianak, Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 950.000, di Kabupaten Kuburaya sebesar 900.000 dan yang paling tinggi di Kabupaten Ketapang yakni sebesar Rp 1.010.000. Angka ini tentunya masih kecil untuk para buruh mengingat harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Selain itu, upah ini tidak sesuai dengan kerja buruh yang  berat dan melelahkan.

Perwakilan dari Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat yang diwakili oleh Hendra menyerukan agar Sistem Kerja Kontrak di kalbar ini dihapuskan. Selain itu UMR untuk para buruh juga harus ditingkatkan. Selain masalah sistem kontrak dan kenaikan Upah Minimum Regional, tuntutan terhadap perbaikan Undang-undang Perburuhan juga harus direvisi. Untuk kasus PT WBA yang masih menggantung, FPR Kalbar meminta agar Pemerintah Kalimantan Barat memfasilitasi pertemuan antara pemilik perusahaan dengan para buruh, mengingat setahun pasca ditutupnya PT WBA, upah para buruh masih belum diselesaikan.

Massa yang datang ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat sempat kecewa karena mereka hanya disambut oleh satu anggota dewan dari fraksi Golkar, Andre Hudaya dan Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Jakuri Suni. Salah seorang perwakilan massa, Roni mengatakan dari 55 anggota dewan yang ada di DPRD Kalbar, hanya satu yang menemui mereka. Padahal, massa yang datang jauh-jauh dari daerah dan ingin menyampaikan keluhan mereka kepada anggota dewan.

Menanggapi aspirasi massa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Jakuri Suni mengatakan segala bentuk peraturan perundang-undangan mengenai kesejateraan buruh sedang dalam proses di DPR Pusat, seperti Undang-undang BPJS.

Lebih lanjut Jakuri mengatakan, Untuk upah minimum para buruh di Kalimantan Barat, Jakuri akan memperjuangkan untuk kenaikan UMR buruh. Pihaknya akan berupaya untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh yang ada di Kalimantan Barat.

Sementara itu, anggota dewan dari fraksi Golkar daerah pemilihan Ketapang, Andre Hudaya tidak menanggapi panjang lebar. Andre secara tegas mengatakan dari semua tuntutan ini, ada tuntutan yang bisa segera ditanggapi  dan ada tuntutan yang tanggapannya masih menunggu keputusan pusat. Andre menegaskan setelah ini, dewan akan segera mengadakan rapat kerja untuk menanggapi tuntutan-tuntutan buruh yang memang perlu untuk diperjuangkan.

Andre menambahkan dirinya berterima kasih kepada massa terutama yang berasal dari daerah yang banyak memberikan informasi dan masukan mengenai permasalahan-permasalahan terkait perburuhan di daerah.

Selama berjalannya aksi, massa tidak henti-hentinya meneriakkan 3 hal yaitu Hentikan Imperialisme, Musnahkan Feodalisme dan Cekal Kapitalisme Pemerintahan.

Sumber:

http://www.volarefm.com/2012/05/buruh-tuntut-kenaikan-upah-dan-penghapusan-sistem-kontrak-kerja/

Aksi MayDay di Bali

Selasa,   01  Mei  2012  13:56 WIB 

 

Aksi Unjuk Rasa memperingati  May day 2012 Bali, bersama para Buruh, Korlap an. Izan Tantoi dari mahasiswa  , Abdul Haris dari buruh berlangsung aman dan tertib yang dilakukan oleh beberapa elemen yang terdiri dari  Yayasan LBH Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Bali      ( LBH ) Bali, Front Nasional Perjuanagan Buruh  Indonesia ( FNPBI )  Bali, Forum Sumber Daya Manusia  ( SDM ), perhimpunan mahasiswa katholik Indonesia ( PMKRI ) Denpasar, Front Mahasiswa Nasional       ( FMN )  Bali sebanyak 50 orang  di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin 1/5.

Para Buruh dengan semangat berapi-api memperjuangkan nasib atas pekerjaannya meningkatkan penghasilan  untuk Penghidupan yang lebih layak, sesuai Hak Asasi Manusia, yang mewajibkan Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup , mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup, sangat  begitu memprihatikan dengan upah yang sangat murah hanya cukup untuk makan sehari-hari , serta adanya rencana pemerintah menaikkan BBM, akan lebih menyakitkan serta sangat menindas para kaum buruh yang sudah menderita.

Tegakkan Pasal 33 UUD 1945, pemerintah dianggap oleh mereka tidak peduli akan Nasib buruh, hentikan pembodohan para buruh  dengan tuntutan yang dibacakan oleh perwakilannya sebagai berikut : Hentikan Tenaga Kerja Kontrak ( Outsourshing ), Pendidikan Gratis dan kuliah murah, Tolak RUU Perguruan Tinggi, Standarisasi Kebutuhan Hidup Layak secara Nasional, Bangun Industri Nasional dan Nasionalisasi Industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, Pastikan perlindungan Buruh migrant dan Keluarganya, Rehalisasi Perumahan Gratis, Rehalisasi Kesehatan gratis, Tolak Union Busting dan Tolak UU APBNP 2012.
Asisten Satu I Wayan Suasta,  Bagian Pemerintahan menerima para pengunjuk rasa di halaman depan kantor Gubernur Bali  dengan sikap prihatin , serta mengajak berdialog, dengan mengatakan silahkan Komplin kepada kami, agar kami tahu seperti apa keadaan saudara , untuk kami perjuangkan ke atasan kami, tetapi bukan saya yang menentukan mengenai hal tuntutan saudara, kami sebagai penyambung informasi.

Kekuatan Pengamanan dilapangan terdiri dari 1 Kompi  Dalmas Polda Bali, 1 Peleton Sabhara Polsek Dentim,  1 Kompi  Dalmas Polresta Denpasar dan Ton Cadangan terdiri dari Intel, Lantas, Dokkes ,Provost dan Humas.

http://humas.polri.go.id/News/Pages/AKSI–MAY-DAY-2012-BALI.aspx

GSBI: Gerakan Buruh Lawan Kenaikan BBM

Written by Muhammad Jokay Tuesday, 01 May 2012

KEDAIBERITA.COM – JAKARTA – Dalam rangka memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada hari Selasa 1 Mei 2012, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) akan melakukan aksi Protes Nasional. Aksi protes nasional ini akan mengambil titik kumpul di Bundaran hotel Indonesia (HI) Jakarta dan massa akan melakukan rally menuju Istana Negara.

Menurut Rudy HB Daman Ketua umum GSBI, pihaknya akan menurunkan anggotanya sekira 5000 buruh berbagai wilayah seperti Tangerang, Jakarta, Bekasi dan Bogor maupun Depok yang juga akan bersama dengan ribuan buruh lainnya.

Dalam aksi protes Nasional ini GSBI bersama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) tidak hanya akan melakukan aksi di Jakarta tetapi dibebarapa wilayah seperti, di wilayah Lampung, Palembang, Medan, Karawang, Jawa Tengah, Surabaya, Malang, Jombang hingga Malang Jawa Timur.

Dalam keterangannya Rudy HB Daman menyampaikan, bahwa aksi unjuk rasa buruh GSBI menuntut agar pemerintah rejim SBY-Boediono membatalkan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bukan hanya menunda sebagaimana keputusan rapat paripurna DPR RI tanggal 30 April 2012 lalu.

“Apalagi kalau kita melihat bahwa kenaikan upah buruh di di Indonesia pada  tahun 2012 yang mulai berlaku pada bulan Januari 2012 lalu hanya rata-rata kurang dari 12 % tentu sangat tidak sebanding dengan kenaikan harga dari dampak penaikan BBM,” kata Rudy dalam keterangan persnya, Selasa (01/04/12).

Rudy mengatakan, aksi May Day GSBI kali ini bertema Gerakan Buruh Melawan Rencana Penaikan BBM, dengan tuntutan Naikan upah buruh dan lakukan reforma agraria sejati untuk kaum tani.

“Tolak kenaikan harga BBM dan TDL, turunkan harga kebutuhan bahan pokok rakyat, tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia, naikkan upah dan jalankan reforma agraria sejati, hapuskan sistem kerja kontrak dan out sourcing, berikan jaminan dan perlindungan kebebasan berserikat bagi buruh dan Jadikan 1 Mei sebagai hari buruh dan libur nasional,” papar Rudi.

Rudy juga menyayangkan, banyaknya pihak yang mempersulit dan kepada klas buruh Indonesia yang akan melakukan peringatan hari buruh sedunia terutama para pengusaha dimana banyak buruh yang akan melakukan peringatan banyak mendapat hambatan.

“Seharusnya Pemerintah maupun pengusaha memberikan penghormatan kepada klas buruh Indonesia untuk memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada hari selasa 1 Mei 2012 tahun ini,” tandasnya.

http://www.kedaiberita.com/index.php/Nasional/gsbi-gerakan-buruh-lawan-kenaikan-bbm.html

FPR Minta Pemerintah Naikan Upah Buruh dan Tak Menaikkan Harga BBM

Selasa, 01 Mei 2012 | 13:46 WIB

Skalanews – Setidaknya 8000 buruh yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR) hari ini menggeruduk bundaran HI untuk selanjutnya menuju istana negara untuk menggelar aksi hari buruh sedunia.

 

“Sekitinya kami perkirakan ada sekitar 8.000 massa yang tergabung dalam FPR akan turun mengikuti aksi yang dipusatkan di HI dan Istana,” ungkap kordinator FPR, Rudi HB Daman, kepada wartawan, Selasa (1/5).

 

Dalam aksinya kali ini, FPR meminta agar pemerintah menaikkan upah buruh dan tidak menaikkan harga BBM.

 

“Isu yang kami lontarkan masalah buruh, di antaranya; naikan upah, jaminan mendirikan serikat pekerja, pencabutan permen No 17 tahun 2005, reformasi agraria untuk mengatasi jumlah pengangguran, cabut UU No 39 tahun 2004, dan turunkan harga sembilan barang pokok,”paparnya.

 

Dilanjutkan Rudi, apabila pemerintah menaikkan harga BBM maka akan tambah mempersulit kehidupan para buruh. “Karena 22,2 persen dari upah buruh akan habis untuk biaya transportasi,” sambungnya. [Frida Astuti/Pay]

Sumber:

http://skalanews.com/baca/news/2/34/110810/megapolitan/fpr-minta-pemerintah-naikan-upah-buruh-dan-tak-menaikkan-harga-bbm.html

Revisi UU Ketenagakerjaan Sudah Mendesak

Ratusan buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) tidur di tengah Jl Raya Wahid Hasyim saat mengelar aksi unjuk rasa peringatan hari buruh Internasional (May Day) di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur. (sumber: Antarafoto)

Selasa, 01 Mei 2012 | 17:32

“Boleh dibilang, outsourching itu merupakan sistem perbudakan modern.”

Pemerintah didesak sudah saatnya untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Alasannya, pengaturan kebutuhan hidup layak (KHL) yang  tercermin dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan belum berpihak pada kesejahteraan buruh. Terutama mengenai pengaturan pekerja alihdaya (outsourching) seperti diatur Pasal 59 dan Pasal 66  Ayat 2a.

“Pasal-pasal tersebut mengebiri hak-hak pekerja. Seharusnya dihapus atau  direvisi dari UU,” kata Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas  Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono, dalam seminar memperingati Hari Buruh  Internasional (May Day) di Jakarta, hari ini.

Aloysius mengemukakan masalah KHL merupakan satu hal serius yang perlu  terus diperhatikan dan diperjuangkan. Hal itu hanya dapat dipecahkan  dengan  revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, outsourching pekerja itulah yang tidak elok, tetapi terus dilaksanakan. “Boleh dibilang, outsourching itu merupakan sistem perbudakan modern, di mana perusahaan jasa tenaga kerja mengendalikan pekerja untuk  perusahaan pemakai (user),” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSP RTMM Sudarto mengatakan persoalan KHL sangat  menentukan nasib hidup para buruh. Oleh sebab itu, persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh stakeholder terkait.

“Persoalan KHL ini perlu terus diperjuangkan demi kesejahteraan para buruh dan keluarganya ke depan,” ujar Sudarto, dalam kesempatan yang sama.

Penulis: SP/ Robertus Wardi/ Wisnu Cipto

sumber:

http://www.beritasatu.com/hukum/45628-revisi-uu-ketenagakerjaan-sudah-mendesak.html

Buruh Indonesia juga Gelar Aksi May Day di Hongkong

Tribunnews.com – Selasa, 1 Mei 2012 18:58 WIB

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Salah satu kelompok massa yang ikut turun dalam aksi hari buruh hari ini adalah Front perjuangan rakyat.

Menurut Koordinator Front Perjuangan Rakyat dan Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen, Rudi HB. Daman, Front Perjuangan rakyat terdiri dari berbagai elemen.

“Ada organisasi buruh , petani pemuda, perempuan, kaum miskin kota, buruh migran, dan ada juga dari individu,” terang Rudi pada Tribun, Selasa (01/05/2012).

Rudi juga menjelaskan hari ini FPR selain menggelar aksi di Jakarta, juga menggelar aksi di 24 kota di Jakarta, dan 1 aksi di KJRI Hongkong.

“Untuk aksi di Jakarta ada sekitar 5000 orang dari FPR, yang berasal dari Jabodetabek,” tutur Rudi.

http://www.tribunnews.com/2012/05/01/buruh-indonesia-juga-gelar-aksi-may-day-di-hongkong

Aliansi Mahasiswa UPI Tolak Kenaikan BBM

Bumi Siliwangi, isolapos.com-

Menjelang 1 April, reaksi mahasiswa menolak rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin marak. Salah satunya, aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa UPI (AMUPI).

Aksi yang dipimpin oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UPI, Hamdan Ardiansyah ini dimulai dari depan Gedung PKM menuju gerbang atas UPI, Senin (26/3).

Hamdan menegaskan aksi ini merupakan bentuk penolakan mahasiswa UPI akan naiknya harga BBM.

“Saya sebagai perwakilan dari organisasi inter dan ekstra UPI menolak kenaikan BBM,” tegas Hamdan.

Menurut bagian hubungan masyarakat AMUPI Aldi Febrian, aksi ini bertujuan untuk mengkampanyekan aksi lanjutan yang akan dilakukan esok hari di Gedung Sate Bandung. “Aksi ini untuk menggalang massa untuk melakukan aksi long march dari UPI ke Gedung Sate besok,” ucap Aldi.

Dalam aksinya, mereka menuntut empat hal kepada pemerintah yaitu, membatalkan kebijakan kenaikan BBM, nasionalisasikan blok migas dan kekayaan lainnya yang dikuasai oleh perusahaan asing, menolak bentuk kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai solusi kenaikan BBM kepada masyarakat, dan turunkan harga sembako.

Aksi ini mendapat juga mendapat dukungan dari beberapa orang yang melintas di sekitar kampus UPI. Sopir angkot jurusan Stasiun-Lembang, Enjang mengatakan mengapresiasi aksi penolakan kenaikan harga BBM. “Pokoknya saya dukung supaya BBM ngga jadi naik,” ujarnya saat di temui isolapos.com.

Senada dengan Enjang, Winda Primarisky mahasiswa Pendidikan Manajemen Bisnis UPI menyatakan dukungannya. “Karena BBM naik tidak adil, dampak dari naiknya BBM bukan hanya untuk para pengendara saja,” jelas Winda. [Ratih Ika Wijayanti & Yuni Misdiantika]

sumber: http://isolapos.com/2012/03/amupi-gelar-aksi-tolak-kenaikan-bbm/

Tolak Kenaikan BBM, Massa FPR Kepung DPR

Oleh Sunandar

JAKARTA, PedomanNEWS – Massa aksi demonstrasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) hari ini, kamis (29/03) menggelar aksi damai di gedung DPR-MPR RI untuk menolak rencana kenaikkan harga bbm.

Massa FPR berkumpul di depan TVRI sejak pukul 10.00 WIB dan long march menuju gedung DPR RI. “Kita akan melakukan aksi long mach ke DPR sekitar jam 11 siang,” ujar juru bicara FPR, Hary Sandi kepada Pedoman NEWS, di Jl. Gerbang Pemuda, Senayan Jakarta, Kamis (29/3).

Menurutnya, massa aksi demonstrasi akan bergerak setelah berkumpul dengan beberapa elemen organisasi lainnya yang tersebar di 20 kota lain di Indonesia.

“Sekitar 2000 massa aksi akan datang kemari untuk memadati DPR dan menuntut anggota dewan agar membatalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” ungkapnya.

Adapun tuntutan mereka kepada pemerintah mencakup kenaikkan upah buruh, tolak kenaikkan harga BBM, reformasi agraria dan berantas korupsi. Sampai berita ini diturunkan, massa FPR yang ada di daerah ditahan polisi.

“Dari Bandung surat ijin busnya ditahan sama Dishub Bandung. Lalu massa aksi Ddri Tangerang juga ditahan,” tandasnya.

CR1/Sunandar

Kamis, 29 Maret 2012 12:56 WIB

sumber: http://www.pedomannews.com/politik-hukum-dan-keamanan/11884-tolak-kenaikan-bbm-massa-fpr-kepung-dpr’

Waria Orasi Ramaikan Aksi Tolak BBM Naik di Bandung

Oleh Oris Riswan Budiana – detikBandung

Bandung – Anggi (40), seorang waria, ramaikan aksi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kamis (29/3/2012). Ia menjadi pusat perhatian ribuan pedemo lainnya lantara berorasi di atas mobil bak terbuka.

Anggi yang bernama asli Abdul, datang seorang diri dan bergabung dalam aksi. Dia didaulat menyampaikan orasi. Anggi pun langsung disambut tepuk tangan meriah massa.

“Pak SBY turunkan BBM kalau enggak mau disedot,” teriak Anggi yang langsung disambut tawa massa.

Berkali-kali, ia melontarkan kalimat-kalimat yang mengundang gelak tawa. Namun ia mendapat aplaus. Bahkan tawa pedemo kian menjadi-jadi saat Anggi menyebut nama-nama pejabat negara.

“Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar) sedot, Marzuki Alie sedot, terutama SBY sedot,” katanya yang lagi-lagi ditimpali tawa riuh demonstran.

Disinggung maksud ia menyebut kalimat sedot, Anggi punya alasan sendiri. “Ya masak SBY nyedot harta rakyatnya. Harus saya sedot dong SBY,” tuturnya.

Dengan tegas, ia menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Sebab bisa dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok lainnya.

“Sekarang saja sudah susah. Saya enggak akan kayak gini kalau hidup serba murah. Makanya saya tidak setuju BBM naik,” tutur Anggi yang tinggal di Jalan Jembatan Empat, Kiaracondong, Kota Bandung.

Bahkan ia menyentil SBY yang tidak berpihak pada rakyat. “Yang memimpin kita seperti apa ih. Mungkin yang mimpin kita juga banci ih. Kalau SBY banci, dandan dong seperti saya,” teriaknya.

Setelah berorasi, Anggi lalu turun dan orasi dilanjutkan dengan perwakilan massa lainnya. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini masih berlangsung. Situasi terpantau kondusif.

(ors/bbn)

sumber: http://bandung.detik.com/read/2012/03/29/143821/1880071/486/waria-orasi-ramaikan-aksi-tolak-bbm-naik-di-bandung

Gabungan Elemen Buruh Majalaya Tuntut Upah Layak Bagi Buruh Perempuan

BANDUNG – Seorang demonstran berorasi saat peringatan Hari Perempuan Internasional di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/3/2012). Massa yang tergabung dari elemen buruh Majalaya, yakni Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) dan Paguyuban Pekerja Muda Peduli (PPMP) ini menuntut upah yang layak bagi buruh perempuan tanpa diskriminasi, pemberian jaminan sosial bagi seluruh rakyat tanpa syarat, menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan tarif dasar listrik (TDL). BNP/Langgeng Prima Anggradinata

sumber: http://bandungnewsphoto.com/?content=headline&op=view&id=08362919

Bagaimana Mencegah Konflik Agraria Menjadi Insiden Berdarah?

Oleh: TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –

Konflik agraria yang berlangsung menahun di sejumlah daerah kerap diikuti aksi kekerasan bahkan pertikaian berdarah. Bagaimana mencegah kejadian ini terus berulang?

Menurut pengajar HAM dari Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman penyelesaian kasus agraria tidak bisa kasus per kasus, melainkan melalui proses menyeluruh menata ulang sumberdaya alam dan agraria di seluruh wilayah Indonesia. “Kedua, harus ada moratorium, pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral,” ujarnya saat berbincang dengan Tribunnnews.com,  Selasa (27/12/2011) malam.

Menurut anggota Tim Pemantau Komnas HAM untuk kasus Alas Tlogo 2008 itu, peraturan dan kebijakan sektoral soal agraria justru mengundang konflik agraria maupun sumber daya alam. Seperti diketahui, konflik berdarah di Mesuji bermula dari konflik agraria antara warga dan perusahaan setempat.

Konflik ini terdapat di dua wilayah kabupaten yang berbeda yaitu di Kabupaten Mesuji di Lampung dan di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumsel. Dua kawasan bernama Mesuji ini memang terletak berimpit yang dipisahkan oleh Sungai Mesuji.

Konflik di Kecamatan Mesuji, OKI, Sumsel terjadi antara warga Desa Sodong dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) terkait kerja sama kebun plasma kelapa sawit. Sementara di Kabupaten Mesuji Lampung, terjadi di dua wilayah, yakni area perkebunan PT Barat Selatan Makmur Indonesia (BSMI) dan lahan register 45. Di wilayah Register 45, konflik terjadi antara warga dan PT Silva Inhutani Lampung (SIL).

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM menyerukan agar Presiden memerintahkan Kapolri menarik semua anggota dari area perkebunan jika sedang terjadi konflik agraria masyarakat. “Agar dapat diselesaikan secara damai bukan jalur kekerasan,” ujar ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di kantor Komnas Ham, Jakarta, Senin (26/12/2011).

Sementara Ketua DPD RI Irman Gusman, saat refleksi akhir tahun DPD, beberapa waktu lalu menyatakan persoalan Mesuji adalah gunung es masalah agraria di Indonesia. Oleh sebab itu, DPD pernah menginisasi RUU sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang telah berusia lebih dari setengah abad.

“Namun, hingga saat ini belum ada respons yang memadai dari DPR terkait dengan RUU yang digagas DPD itu, karena prosedur mekanisme legislasi DPR dan DPD sedang dalam penyelesaian,” kata Irman Gusman.

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/bagaimana-mencegah-konflik-agraria-menjadi-insiden-berdarah-034944153.html

Al Jabar Janji Tak Terlibat Politik Praktis

Dipenogoro,- Puluhan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Al Jabar) mengaku tidak akan terlibat dalam politik praktis pada proses pemilihan umum 2013-2014.

Alasannya selama ini setiap pemimpin pemerintahan baik tingkat negara maupun daerah dituding masih melanggar hak asasi manusia.

Menurut Juru Bicara Al Jabar Dadan Ramdan salah sejumlah kasus hak asasi manusia terus dibiarkan pemerintah tanpa penanganan yang tegas.

“Penembakan, penganiayaan, perdagangan manusia, sengketa buruh, kasus agraria serta ruang dan lingkungan hidup, tetap berlangsung. Dalam hal ini pemerintah gagal dalam melaksanakan tugasnya,” kata Dadan.

Tetapi Dadan mengatakan meski Al Jabar tidak mau terlibat politik praktis, penggunaan hak politik dalam pemilihan umum nanti diserahkan sepenuhnya kepada setiap individu anggotanya.

Dia menambahkan Al Jabar akan terus mendesak pemerintah tingkat nasional dan daerah agar memenuhi hak asasi manusia yang merupakan hak hidup mendasar setiap orang.

Aliansi Rakyat Jawa Barat merupakan gabungan organisasi massa dari mahasiswa, LSM, petani, korban bencana alam dan buruh melakukan unjuk rasa didepan gerbang perkantoran Gubernur dan DPRD Jawa Barat. (Arie Nugrah)

Sumber: http://bdguptodate.com/index.php?page=view&class=Berita&id=111213124136

Berita Foto

Oleh: bnp

DEMO PERINGATI HARI HAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDUNG – Sejumlah anak dan orangtua yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat menggelar aksi dalam rangka memeringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Bandung, Selasa (13/12/2011). Aksi ini mengampanyekan Sepuluh Maklumat Rakyat Jawa Barat, diantaranya menuntut hak-hak yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, pendidikan, akses informasi, perlindungan hukum, dan pekerjaan. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan penghentian tindak kekerasan yang dilakukan aparatus negera pun turut diusung dalam demonstrasi tersebut. BNP/Langgeng Prima Anggradinata

Sumber: http://www.bandungnewsphoto.com/?content=headline&op=view&id=13029195

Warga Jabar Hakimi Pemerintah Soal HAM dan Korupsi

Oleh: Pelita online.com

 

 

 

selasa, 13 Desember 2011

Hari HAM

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Al Jabar) berkumpul secara berduyun-duyun di samping GASIBU dan selanjutnya berhenti di depan Gedung Sate Bandung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi di depan Gedung Sate. (foto: karirup)

Bandung, PelitaOnline — MASYARAKAT Jawa Barat punya cara tersendiri dalam merayakan hari HAM sedunia. Mereka menjadikan tanggal 13 Desember sebagai hari penghakiman bagi pelanggar HAM dan praktek korupsi khususnya di Jawa Barat. Berbagai perwakilan dari organisasi menyerahkan rapor merah pemerintah Jabar, menuntut untuk mengusut tuntas kasus-kasus warga, dan menyampaikan 10 maklumat warga .

“Pemerintah Jabar telah gagal untuk mensejahterahkan rakyatnya. Melalui momentum hari HAM ini, kita jadikan rakyat Jabar sebagai hakim terhadap pemerintah,” ujar Koordinator Lapangan Aksi, Samuel Situmorang dari LBH Bandung, Selasa (13/12).

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Al Jabar) berkumpul secara berduyun-duyun di samping GASIBU dan selanjutnya berhenti di depan Gedung Sate Bandung.

Menurut Kadiv Advokasi LBH Bandung, Arif Yogiawan, Al Jabar akan memastikan pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia dengan cara melakukan pemantauan, dan berbagai desakan terhadap pemerintah Jawa Barat.

“Aljabar meminta semua kasus-kasus rakyat diselesaikan dan usut tuntas koruptor sampai keakar-akarnya,” tegasnya dengan lantang.

Arif memaparkan bahwa tahun 2011 terdapat sekitar 170 pengaduan yang masuk ke LBH yang terdiri dari; kriminalisasi petani, buruh dan masyarakat korban banjir. “Bahkan salah satunya petani di ciamis disidang hanya karena mencuri sebatang kayu di hutan,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut hadir juga Acil Bimbo, sebagai wakil dari warga korban banjir. “Masyarakat Jabar sudah keuheul (marah) kepada pemerintah yang tidak pernah memenuhi hak warganya. Ternyata pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal dibanding ke warganya,” kata musisi senior Bimbo itu dengan penuh semangat.

Al Jabar terdiri dari: Warga korban banjir Cieunteung, Pengungsi Walatra, Warga Ibun, Warga korban pembngunan apartemen dan hotel di KBU, Korban pembangunan PLTSA, Warga Rancabentang, FKWPL Bogor, GERAM, FMN, FKPA, PSDK, FDA, KPB, Baraya Bandung, FOKBER, MLPH Godong Sewu, SHI Jabar, CMC Forum, Wrga krban TPA, SBSI 92, KASBI jabar, AGRA Jabar, LBH Bndung, PERAK Indonesia, Pepeling, FK3I, FSPM, FP2KC, FPB, DPKLTS, Komunitas Kabuyutan, Daya Cipta budaya, Perkumpulan inisiatif, Inisiatif, Komunitas Taboo, ASAS UPI, UKSK UPI, BANGAR, Katurnagari, Rumah Cemara, dan WALHI Jabar.

10 Maklumat Warga Jawa Barat

Selanjutnya, massa menyerahkan rapor merah atas tindakan pelanggaran HAM dan korupsi untuk pemerintah Jabar. Mereka membacakan 10 maklumat yang berisi:

1. Menuntut aparatur negara untuk memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kemakmuran bagi kehidupan nelayan, buruh, pemuda, guru, buruh migran, keluarga, ibu dan anak, serta kaum marginal.

2. Menuntut jaminan perlindungan hak rakyat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan seperti; air, tanah, hutan, sandang, udara, dan energi yang berdasarkan berkeadilan.

3. Menuntut jaminan perlindungan hak rakyat atas kesehatan gratis, pendidikan murah, upah dan pekerjaan yang layak, serta perumahan yang sehat dan bersih.

4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, diskriminasi, dan upaya represif aparatur negara terhadap rakyat dalam berbagai sektor.

5. Menuntut negara menjamin hak atas perlindungan dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang sehat, bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. Menuntut penyelsaian kasus pelanggaran HAM di wilayah Jawa Barat.

7. Menuntut aparatur negara mengusut tuntas, menangkap dan mengadili para pelanggar HAM seperti korupsi pejabat, pengusaha nakal, pengusaha yang memberikan upah murah dan PHK massal, perbudakan buruh, sistem out sourcing, penembakan, dan pembiaran terpenuhinya hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat

8. Menuntut profesionalisme aparatur penegak hukum untuk menegakkan aturan, tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa sosisal, SDA dan perburuhan di atas pilar keadilan sosial.

9. Menuntut semua aparatur negara untuk menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap akses informasi dan partisipasi yang akuntable dan terbuka.

10. Menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan aparatur negara yang membungkam kebebasan rakyat untuk memilih dan dipilih, berpendapat, berserikat, berkumpul, berorganisasi dan berpendapat di muka umum.

[Ali / parid]
dilihat 42 kali.

Sumber: http://www.pelitaonline.com/read-nusantara/10919/warga-jabar-hakimi-pemerintah-soal-ham-dan-korupsi/

Aliansi rakyat Jawa Barat Mengheningkan Cipta Untuk Sondang Hutagalung

Oleh: Seruu.com

Selasa, 13 Desember 2011

Bandung, Seruu.com – Sekitar 100 orang dari Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) mengheningkan cipta bagi Sondang Hutagalung yang tewas karena aksi bakar dirinya di depan Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Aksi mengheningkan cipta bagi Sondang Hutagalung ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Sondang ,” kata Juru Bicara Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) Dadan Hamdan, di Bandung, Selasa (13/12/2011).

Mengheningkan cipta untuk Sondang Hutagalung tersebut dilakukan, sebelum massa Aljabar menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Dalam aksinya, massa Aljabar yang mengenakan ikat kepala merah membacakan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat yang merupakan pernyataan sikap dari Walhi Jawa Barat, warga korban banjir Cienteung Kabupaten Bandung, AGRA Jabar, LBH Bandung dan lain-lain.

Ia mengatakan, 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut ialah berisi perjuangan-perjuangan warga untuk memperoleh hak-haknya baik atas pendidikan, kesehatan hingga lingkungan.

“Berdasarkan pada fakta di atas maka kami Rakyat Jawa Barat menyatakan dan mendeklarasikan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat,” kata Dadan.

Isi dari 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut diantaranya menuntut penyelesasian kasus pelanggaran HAM seperti perdagangan manusia, sengketa tanah, pengrusakan alam dan lingkungan hidup di Jawa Barat. [ndis]

Sumber: http://www.seruu.com/kota/bandung-seruu/artikel/aliansi-rakyat-jawa-barat-mengheningkan-cipta-untuk-sondang-hutagalung

Aljabar Keluarkan 10 Maklumat

oleh: Galamedia

 

Rabu, 14 Desember 2011

DIPONEGORO,(GM)-
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) membacakan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat pada aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Selasa (13/12). Ke-10 maklumat tersebut merupakan pernyataan sikap dari Walhi Jawa Barat, warga korban banjir Cieunteung Kab. Bandung, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jabar,LBH Bandung, dan organisasi lainnya.

Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut di antaranya berisi perjuangan-perjuangan warga untuk memperoleh hak-haknya sebagai masyarakat atas segala bidang. Seperti mendapatkan hidup layak, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan.

“Selain itu, maklumat tersebut juga berisi tuntutan penyelesaian sejumlah kasus. Di antaranya kasus pelanggaran HAM, perdagangan manusia, sengketa tanah, pengrusakan alam dan lingkungan hidup di Jawa Barat,” ungkap juru bicara Aljabar, Dadan Hamdan kepada wartawan di sela-sela aksi, kemarin.

Massa sempat mengheningkan cipta sebagai penghormatan atas meninggalnya Sondang Hutagalung. (B.96)**

Sumber: http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20111214092419&idkolom=tatarbandung

Berita Foto

Oleh: Antara Foto

 

 

BANDUNG, 13/12 – MAKLUMAT RAKYAT JABAR. Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) mengikuti acara “Mimbar Bebas Deklarasi 10 Maklumat Rakyat Jabar” di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12). 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat yang disampaikan berisi perjuangan-perjuangan warga untuk memperoleh hak-haknya baik atas pendidikan, kesehatan hingga lingkungan.FOTO ANTARA/Agus Bebeng/ss/pd/11

 

 

Sumber: http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1323766201/maklumat-rakyat-jabar